Ingin Diakui Dunia Internasional, Taliban Sodorkan Nama Dubesnya di PBB

Taliban meminta agar dapat mewakili pemerintah Afghanistan
di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menggantikan Ghulam
Isaczai, duta besar Afghanistan sebelum era Taliban kedua. Kandidat yang
didapuk mengisi posisi itu adalah juru bicara Taliban, Suhail Shaheen. Ia
bermukim di Doha, Qatar.

Mengutip Reuters,
permintaan itu dibuat oleh Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi. Surat
itu ditujukan langsung kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin
(20/9/2021).

Juru bicara Guterres, Farhan Haq, membenarkan surat Muttaqi
itu. Namun, langkah itu memicu pertikaian dengan Ghulam Isaczai yang mewakili
pemerintah Afghanistan yang digulingkan bulan lalu oleh Taliban.

Kini, PBB pun sedang mempertimbangkan pihak mana yang bakal
mereka anggap sebagai perwakilan Afghanistan. Belum ada keterangan juga, apakah
keputusan itu akan tercapai sebelum sesi debat di Majelis Umum PBB pekan depan.

Penerimaan PBB atas duta besar Taliban, akan menjadi langkah
penting dalam upaya kelompok Islam garis keras ini untuk mendapat pengakuan
internasional. Pengakuan ini bukan hanya melegitimasi keberadaan mereka, tetapi
juga dapat membantu membuka pasokan dana yang sangat dibutuhkan untuk ekonomi Afghanistan
saat ini, yang lama tidak baik-baik saja.

Di sisi lain, Guterres melalui Haq mengatakan, keinginan
Taliban untuk mendapat pengakuan internasional adalah satu-satunya pengaruh
yang dimiliki negara lain untuk menekan pemerintahan Taliban agar berkomitmen
pada inklusifitas dan menghormati hak-hak manusia, terutama bagi perempuan, di
Afghanistan.

“Surat Taliban mengatakan misi Isaczai dianggap selesai
dan dia tidak lagi mewakili Afghanistan,” kata Haq.

Namun, menurut aturan Majelis Umum, sampai keputusan dibuat
oleh komite kredensial Isaczai akan tetap di kursi duta besar.

Peduli Akan HAM

Sebelumnya, salah satu petinggi Taliban mengatakan akan
mengatasi kekhawatiran tuduhan pelanggaran HAM di Afghanistan jika komunitas
internasional mengakui pemerintahannya.

Dikutip dari Tolo News, Wakil Menteri Informasi dan Kebudayaan era Taliban,
Zabihullah Mujahid menyebut selama pemerintahan Taliban di Afghanistan tidak
diakui dunia, maka kritik pada pelanggaran HAM adalah pendekatan sepihak.

“Akan baik bagi mereka untuk memperlakukan kita secara
bertanggung jawab dan mengakui pemerintahan saat ini sebagai pemerintahan yang
bertanggung jawab,” kata Mujahid.

Komentar Mujahid muncul usai Duta Besar dan Kepala Delegasi
Uni Eropa di Afghanistan, Andreas Von Brandt, mengatakan sangat prihatin dengan
pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut. Ia juga menyoroti pelanggaran
terhadap hak perempuan dan anak perempuan yang dilakukan Taliban.

Pemimpin Partai Persatuan Nasional, Hizb-e-Mutahid-Fikre
Mardum Afghanistan, Saleem Paiger, angkat suara mengenai pernyataan Taliban
ini. Ia mengatakan, Taliban seharusnya tak menjadikan penyelidikan atas tuduhan
pelanggaran HAM sebagai syarat untuk mendapat pengakuan dari negara lain.

“Taliban adalah warga Afghanistan, tetapi mereka
seharusnya tidak menyandera masalah seperti itu sebagai syarat untuk diakui
oleh dunia,” katanya.