Internasional

Ingin Diakui Dunia Internasional, Taliban Sodorkan Nama Dubesnya di PBB

OlehIrfan Muhammad

featured
Foto: ANTARA/Anadolu Agency/am

Taliban meminta agar dapat mewakili pemerintah Afghanistan di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menggantikan Ghulam Isaczai, duta besar Afghanistan sebelum era Taliban kedua. Kandidat yang didapuk mengisi posisi itu adalah juru bicara Taliban, Suhail Shaheen. Ia bermukim di Doha, Qatar.

Mengutip Reuters, permintaan itu dibuat oleh Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi. Surat itu ditujukan langsung kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (20/9/2021).

Juru bicara Guterres, Farhan Haq, membenarkan surat Muttaqi itu. Namun, langkah itu memicu pertikaian dengan Ghulam Isaczai yang mewakili pemerintah Afghanistan yang digulingkan bulan lalu oleh Taliban.

Kini, PBB pun sedang mempertimbangkan pihak mana yang bakal mereka anggap sebagai perwakilan Afghanistan. Belum ada keterangan juga, apakah keputusan itu akan tercapai sebelum sesi debat di Majelis Umum PBB pekan depan.

Penerimaan PBB atas duta besar Taliban, akan menjadi langkah penting dalam upaya kelompok Islam garis keras ini untuk mendapat pengakuan internasional. Pengakuan ini bukan hanya melegitimasi keberadaan mereka, tetapi juga dapat membantu membuka pasokan dana yang sangat dibutuhkan untuk ekonomi Afghanistan saat ini, yang lama tidak baik-baik saja.

Di sisi lain, Guterres melalui Haq mengatakan, keinginan Taliban untuk mendapat pengakuan internasional adalah satu-satunya pengaruh yang dimiliki negara lain untuk menekan pemerintahan Taliban agar berkomitmen pada inklusifitas dan menghormati hak-hak manusia, terutama bagi perempuan, di Afghanistan.

"Surat Taliban mengatakan misi Isaczai dianggap selesai dan dia tidak lagi mewakili Afghanistan," kata Haq.

Namun, menurut aturan Majelis Umum, sampai keputusan dibuat oleh komite kredensial Isaczai akan tetap di kursi duta besar.

Peduli Akan HAM

Sebelumnya, salah satu petinggi Taliban mengatakan akan mengatasi kekhawatiran tuduhan pelanggaran HAM di Afghanistan jika komunitas internasional mengakui pemerintahannya.

Dikutip dari Tolo News, Wakil Menteri Informasi dan Kebudayaan era Taliban, Zabihullah Mujahid menyebut selama pemerintahan Taliban di Afghanistan tidak diakui dunia, maka kritik pada pelanggaran HAM adalah pendekatan sepihak.

"Akan baik bagi mereka untuk memperlakukan kita secara bertanggung jawab dan mengakui pemerintahan saat ini sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab," kata Mujahid.

Komentar Mujahid muncul usai Duta Besar dan Kepala Delegasi Uni Eropa di Afghanistan, Andreas Von Brandt, mengatakan sangat prihatin dengan pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut. Ia juga menyoroti pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak perempuan yang dilakukan Taliban.

Pemimpin Partai Persatuan Nasional, Hizb-e-Mutahid-Fikre Mardum Afghanistan, Saleem Paiger, angkat suara mengenai pernyataan Taliban ini. Ia mengatakan, Taliban seharusnya tak menjadikan penyelidikan atas tuduhan pelanggaran HAM sebagai syarat untuk mendapat pengakuan dari negara lain.

"Taliban adalah warga Afghanistan, tetapi mereka seharusnya tidak menyandera masalah seperti itu sebagai syarat untuk diakui oleh dunia," katanya.

Share: Ingin Diakui Dunia Internasional, Taliban Sodorkan Nama Dubesnya di PBB