Video

KSIxChange#40: Potensi Kolaborasi Lembaga Peneliti dengan Pemerintah untuk Kebijakan Inklusif

Admin— Asumsi.co

Kebijakan inklusif terutama yang peka terhadap aspek Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) memerlukan kolaborasi multipihak agar dapat dirancang dan diimplementasikan dengan efektif. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan membutuhkan bukti berkualitas dan menyentuh akar rumput yang dihasilkan oleh lembaga riset. Sebaliknya, lembaga riset membutuhkan dukungan berupa iklim penelitian inklusif yang mapan untuk hasil riset yang tepat sasaran dalam menjawab permasalahan ketidaksetaraan gender, disabilitas dan eksklusi sosial.

KSIxChange#40 kali ini akan mendiskusikan mengenai peluang kerja sama strategis antar lembaga riset kebijakan dan pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang berbasis bukti dan inklusif. Diskusi ini juga akan membahas proses pengetahuan-ke-kebijakan (K2P) dalam mengatasi permasalahan ketimpangan dan marginalisasi kelompok rentan di Indonesia.

Waktu: Kamis, 20 Januari 2022/ Pukul 09.00 – 11.00 WIB (GMT +7)

Moderator: Noviana N. Aisyiah, Knowledge Exchange Coordinator, Knowledge Sector Initiative (KSI)

Narasumber:
1. Ahmad Najib Burhani, Plt. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
2. Husni Mubarok, Peneliti, PUSAD Paramadina
3. Heni Kurniasih, Sekretaris Lembaga, SMERU Research Institute

Acara ini juga dapat disaksikan melalui siaran langsung di kanal YouTube: Asumsi

Sampai jumpa!

#InisiatifPengetahuan #KSIxChange
————————————————–

Like and follow us on Facebook, Instagram and Twitter @asumsico
and also check our website http://asumsi.co

Share: KSIxChange#40: Potensi Kolaborasi Lembaga Peneliti dengan Pemerintah untuk Kebijakan Inklusif