Ramai-ramai Kritik Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Indonesia mengkritik Australia yang berencana membuat kapal selam bertenaga nuklir untuk beroperasi di perairan Indo-Pasifik. Selandia Baru juga menentang kebijakan Australia tersebut dengan tidak memperkenankan melintasi wilayah perairannya.

Sikap Indonesia

Kementerian Luar Negeri Indonesia prihatin dengan sikap Australia tersebut, karena sama saja ikut dalam perlombaan senjata seperti negara lain. 

“Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir,” mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri RI lewat keterangan resmi Jumat (17/9). 

Diketahui, Australia berencana membuat delapan kapal selam bertenaga nuklir di bawah kemitraan keamanan Pasifik bersama Amerika Serikat dan Inggris.Australia menjadi negara kedua setelah Inggris yang lebih dulu diberi akses menggunakan tenaga nuklir Amerika Serikat untuk membuat kapal selam.

Klaim Demi Keamanan

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison menilai penguatan angkatan laut menjadi penting mengingat dinamika geopolitik yang semakin dinamis. Terutama di kawasan Indo-Pasifik. 

“Untuk memenuhi tantangan ini, untuk membantu memberikan keamanan dan stabilitas yang dibutuhkan kawasan kami, kami sekarang harus membawa kemitraan kami ke tingkat yang baru,” ujar Morrison.

Morrison mengaku sudah berbicara dengan pemerintah Singapura, Jepang dan India ihwal rencananya memperkuat pengamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Kritik

Sementara itu, pemerintah Selandia Baru mendukung penguatan keamanan demi stabilitas di Indo-Pasifik. Akan tetapi, mereka tidak memperkenankan kapal selam nuklir Australia melintasi perairan Selandia Baru. 

Pemerintah Selandia Baru sejak lama menetapkan bahwa wilayah perairan mereka bebas nuklir. Karenanya, kapal selam Australia nanti tidak diperkenankan melintas.

Pemerintah China turut menyampaikan kritik kepada Australia. Terutama ketika beberapa negara membangun suatu poros militer seperti saat Perang Dingin masih terjadi.

“Tidak boleh membangun blok eksklusif yang menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga,” tutur pemerintah China seperti diberitakan Antara.

Diketahui, China masih bersitegang dengan angkatan laut Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik khususnya di Laut China Selatan. Sejauh ini, kapal perang milik kedua negara tersebut masih lalu lalang di perairan sengketa tersebut.