Isu Terkini

Wali Kota Cilegon Tandatangani Penolakan Pembangunan Gereja, Kemenag Buka Suara

Joko Panji Sasongko — Asumsi.co

featured image
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian (Antara)

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian
Agama, Wawan Djunaedi, menyatakan bahwa kepala daerah harus memfasilitasi
pembangunan setiap rumah ibadah terlebih jika telah memenuhi sejumlah syarat.

Wawan mengatakan terkait pendirian rumah ibadah, sikap
kepala daerah seharusnya merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri (PMB) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

“PMB tersebut mengatur bahwa pendirian rumah ibadah
harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan
gedung,” ujar Wawan Djunaedi seperti dilansir Antara.

Pernyataan Wawan ini menanggapi perihal keikutsertaan Wali
Kota Cilegon Helldy Agustian dalam penandatanganan penolakan pendirian gereja.
Seharusnya pimpinan daerah memenuhi hak-hak konstitusi setiap penduduk,
termasuk hak beragama dan berkeyakinan.

Menurut Wawan, sesuai PMB ada persyaratan khusus yang harus
dipenuhi terkait pendirian rumah ibadah. Pertama, daftar nama dan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh
pejabat setempat.

Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang
yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Ketiga, rekomendasi tertulis kepala
kantor departemen agama kabupaten/kota.

Keempat, rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Jika
persyaratan pertama terpenuhi sedangkan persyaratan kedua belum terpenuhi,
pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan
rumah ibadah.

“Jadi, tidak ada alasan apapun bagi kepala daerah untuk
tidak memfasilitasi ketersediaan rumah ibadat ketika calon pengguna telah mencapai
90 orang,” kata dia.

Kementerian Agama, kata Wawan, mendorong wali kota untuk
membentuk desk bersama yang terdiri atas kepala daerah, Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB), Kementerian Agama, pemuka agama, tokoh masyarakat,
Forkompinda, dan ormas sebagai upaya pemecahan masalah.

Dia menilai berbagai pihak perlu mendapatkan informasi yang
sejelas-jelasnya bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang
Nomor 189/Huk/SK1975 tanggal 28 Maret 1975 sudah tidak relevan lagi untuk
dijadikan dasar penolakan pendirian gereja.

Pertama, kata Wawan, regulasi tersebut diterbitkan pada saat
komposisi penduduk muslim daerah Cilegon sebesar 99 persen, sebagaimana
disebutkan pada konsideran menimbang pada SK Bupati dimaksud.

Sementara situasi kota Cilegon sekarang sudah berubah.
Berdasarkan data sensus BPS tahun 2010, komposisi umat nonmuslim secara
keseluruhan mencapai 12,82 persen.

“Bertumpu pada data jumlah penganut agama Kristen di
atas, tentu ikhtiar untuk pendirian rumah ibadah sudah memenuhi kebutuhan
nyata,” kata dia.

Kedua, konsideran menimbang SK Bupati tahun 1975 juga
merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Agama Nomor 1/BER/mdn-mag/1969 yang keberadaannya sudah dicabut dan digantikan
dengan PMB Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Dalam hukum, ada asas lex posterior
derogat legi priori, yakni hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama.

“Yang berlaku saat ini adalah Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006,” kata
Wawan.

Ketiga, SK Bupati tahun 1975, diterbitkan dalam konteks
merespon Perguruan Mardiyuana sebagai bangunan, bukan rumah ibadah. Sementara
pada waktu itu, Perguruan Mardiyuana dipergunakan sebagai gereja.

Oleh karenanya, penganut agama Kristen diarahkan untuk
menunaikan ibadah di gereja-gereja yang ada di Kota Serang.

Wawan mengaku pihaknya sudah bertemu dan mendiskusikan
persoalan ini dengan Wali Kota Cilegon pada April 2022. Kemenag mengimbau
Pemerintah Kota Cilegon untuk memedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

“Kami juga juga mengajak FKUB sebagai lembaga kerukunan
umat beragama dan seluruh komponen masyarakat untuk kembali berpegang pada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.

Baca Juga

Share: Wali Kota Cilegon Tandatangani Penolakan Pembangunan Gereja, Kemenag Buka Suara