Larangan MC Wanita Tampil di Acara Gubernur Bali Dianggap Diskriminatif

Kabar tidak diperkenankannya pemandu acara perempuan dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Bali I Wayan Koster memantik perhatian. Melalui tangkapan layar instastory yang diunggah ke Twitter oleh akun @GusDark4 diceritakan kalau pelarangan ini bukan sekali terjadi.

Entah apa alasannya, sejak kepemimpinan Koster, ada semacam aturan tak tertulis yang melarang para pekerja event perempuan baik MC, penyanyi, hingga penari untuk tampil di acara yang dihadiri oleh gubernur usungan PDI Perjuangan itu.

Perempuan dengan profesi MC yang membuat unggahan story ini menyebut kalau hal itu bukan sekali terjadi pada dirinya. Padahal ia sudah berkiprah di profesi ini selama 23 tahun.

“Sudah berapa puluh acara saya dicancel karena gubernur hadir?,” tulis si perempuan yang belakangan diketahui bernama Putu Dessy Fridayanthi ini.

Tak Ada Alasan Jelas

Menurut dia, protokoler Gubernur hanya menyebut kalau ini aturan. Tapi tidak pernah menjelaskan alasannya. Kalau pun boleh tetap bekerja, MC perempuan ini tidak boleh tampil, melainkan hanya diperdengarkan saja suaranya. Si MC lantas menggunggah foto dirinya sedang memandu acara di sebuah ruangan terpisah.

Baca Juga: Ahli Ungkap Efek Saran Gubernur Bali Minum Kopi Dicampur Arak Buat Jaga Imunitas

“Bahkan untuk berdiri dari belakang tamu undangan pun tidak boleh. Ruangan tempat saya berbicara ini, pintu keluarnya dijaga oleh salah satu protokol Pemprov Bali. Agar saya jangan sampai keluar. Emang saya narapidana?,” katanya.

Aturan tak jelas ini pun membuat heran bukan hanya dirinya sebagai MC, tetapi juga protokol menteri yang datang.

Diskriminatif

Cerita ini lantas memantik banyak respons. Salah satunya dari selebgram Niluh Djelantik. Dikutip dari instagramnya @niluhdjelantik, tegas menyebut kalau aturan tak masuk akal ini sangat diskriminatif.

Menurut dia, Ecy –sapaan akrab Putu Dessy– adalah warga negara yang berhak mendapat perlakuan yang fair dalam menjalankan profesinya.

“Kami memberikan waktu dan kesempatan agar ada perubahan dalam memperlakukan pekerja event wanita yang selama ini diperlakukan dengan diskriminatif,” lanjutnya.

Niluh tak habis pikir kenapa aturan ini bisa ada. Padahal para perempuan pekerja event ini adalah tenaga profesional yang mencari nafkah untuk keluarganya. Apalagi di tengah situasi pandemi yang memukul ekonomi banyak daerah termasuk Bali. Niluh pun mengakui kesabaran dirinya dan pekerja event perempuan sudah habis.

“Aku gak peduli tentang urusan rumah tangga ataupun pribadimu. Aku peduli pada isi perut rakyat yang menuntut keadilan agar diperlakukan dengan empati dan kemanusiaan,” tulis Niluh.

“Jabatan itu ada batas dan waktunya. Kekuasaan itu adalah amanah. Gunakan sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. Bukan sebaliknya. Kami menunggu klarifikasi dari bapak. Yang jujur ya jawabnya,” ujar Niluh.

A post shared by Niluh Djelantik (@niluhdjelantik)

View this post on Instagram

Asumsi mencoba menghubungi Gubernur Bali I Wayan Koster, namun tidak ada respons. Sementara Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, tidak mau berkomentar terkait kasus tersebut. 

 “Saya tidak bisa berkomentar. Silahkan tanyakan ke DPRD Bali,” katanya pada Asumsi, Selasa (14/9/2021).