KPK Tawari Pegawai Nonaktif Kerja di BUMN, Dinilai Tak Konsisten

Komisi Pemberantasan Korupsi
dikabarkan menawari sejumlah pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan
untuk disalurkan ke BUMN. Namun, tawaran jadi pegawai BUMN ini tak cuma-cuma.
Syaratnya, pegawai tak lulus TWK KPK ini mesti menandatangani surat pengunduran
diri.

Dua pejabat KPK yang disebut
menawari tawaran tersebut adalah Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan dan
Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa. Tawaran itu disampaikan secara pribadi
dari satu pegawai ke pegawai lainnya.

Terkait hal ini, pegawai KPK
non-aktif Sujanarko membenarkan hal itu. Mantan Direktur Pembinaan Jaringan
Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK itu menyebut ada sejumlah pegawai nonaktif
yang dihubungi. Namun ia menyebut tidak semua pegawai non-aktif dihubungi oleh
KPK.

“Infonya seperti itu dan
diminta surat kesediaan mengundurkan diri. Biasa bergerilya, siapa yang
mau,” kata Sujanarko kepada Asumsi.co, Selasa (14/9/2021).

Menurut dia, tidak ada yang
melarang pegawai KPK nonaktif mengambil tawaran tersebut. Tercatat ada 57 pegawai
KPK non-aktif imbas dari TWK yang terdiri dari berbagai macam latar belakang
termasuk pramusaji dan satpam. Namun, kalau dilihat dari sisi KPK yang
menawari, hal ini adalah masalah.

“Kalau ada yang ambil
peluang ini kita persilakan, tetapi dari sisi kelembagaan KPK ini seperti
langkah yang tidak konsisten,” ujarnya.

Menurut dia, pimpinan KPK
sedari awal sudah tegas bilang kalau 57 pegawai KPK tak lulus TWK yang semula
75 ini adalah orang yang tak bisa lagi dibina. Sehingga menjadi aneh ketika ditawari
untuk disalurkan ke perusahaan pemerintah.

“Bisa juga ini jebakan batman.
Kalau jadi sengketa perdata, seakan-akan banyak pegawai yang sukarela
mengundurkan diri,” ucap Sujanarko.

Sementara itu, lewat
keterangan tertulis, penyidik KPK non-aktif Novel Baswedan menyebut tawaran itu
adalah penghinaan untuk insan KPK. Menurut Novel, ia dan rekan-rekannya yang
dinonaktifkan berada di KPK bukan cuma sekadar mencari kerja, tapi punya
semangat memberantas tindak pidana korupsi. 

“Hal ini semakin menggambarkan
adanya kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang
bukan kepentingan memberantas korupsi,” kata Novel.

Tanggapan pimpinan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
dalam keterangannya menyebut kalau pihaknya tidak meminta pegawai KPK nonaktif
untuk mengundurkan diri. Sementara terkait tawaran disalurkan ke BUMN, Ghufron
menilai hal itu mungkin terjadi karena ada pegawai KPK yang tak lulus TWK minta
diperhatikan pimpinan.

“Artinya, mereka yang TMS
(tidak memenuhi syarat) kan ada macam-macam levelnya, ada yang melawan,
kemudian ada yang meminta tolong. Mungkin ada yang minta tolong begitu, mereka
mungkin inisiasi di antara mereka sendiri, itu mungkin,” kata Ghufron.