Isu Terkini

Tak Cukup Minta Maaf, Yasonna Laoly Diminta Mundur Pasca Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang

Ray– Asumsi.co

featured image
Dok. Kemenkumham

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang melebihi kapasitas, menyusul terjadinya kebakaran di sana pada Rabu (8/9/21) dini hari. Hal ini disinyalir menjadi penyebab banyaknya korban jiwa peristiwa tersebut.  

Persoalan di era Yasonna

Yasonna menyebut Lapas tersebut mengalami kelebihan kapasitas 400 persen. Saat ini, lapas yang dibangun pada 1972 tersebut diisi 2.072 orang narapidana. Adapun Blok C 2 yang merupakan bagian Lapas yang mengalami kebakaran dibangun dalam bentuk paviliun. 

"Saat terjadi kebakaran pada pukul 01.45 WIB dini hari, kondisi beberapa ruangan napi masih terkunci. Petugas pengawas dari atas, melihat kondisi itu terjadi langsung menelepon kepala pengamanan di sini. Lalu 13 menit kemudian 12 pemadam kebakaran datang," terangnya.

Ia pun menyampaikan ucapan duka cita kepada pihak keluarga korban, khususnya yang meninggal dunia pada peristiwa ini. Diketahui kebakaran di Lapas tersebut menyebabkan 44 orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya mengalami luka ringan.

Kelebihan kapasitas merupakan salah satu persoalan lapas yang terjadi di era Yasonna menjabat sebagai Menkum HAM. Sejak awal menduduki posisi ini pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, menteri asal PDI Perjuangan itu telah diselimuti berbagai masalah soal Lapas.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada beberapa peristiwa serius menyangkut Lapas selama Yasonna menjabat. Misalnya, keributan di Lapas Lambaro, Aceh Besar, pada 6 November 2015. Ratusan narapidana di penjara tersebut mengamuk karena tidak mendapat air untuk mandi dan kebutuhan lainnya selama beberapa hari.

Kemudian, keributan antar narapidana Lapas Kerobokan, Denpasar, pada 17 Desember 2015. Dua kelompok napi berseteru di dalam keributan itu hingga polisi setempat turun tangan dan empat narapidana tewas dalam kejadian itu.

Tahun 2016, masalah lapas kembali terjadi karena adanya aksi pembakaran oleh narapidana di rutan Bengkulu. Lima orang yang ada di rutan tersebut meninggal dunia.

Selanjutnya, kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Banceuy, pada 23 April 2016. Napi mengamuk dan membakar penjara. Mereka marah karena ada napi yang meninggal dunia.

Ada juga bentrokan yang terjadi di Lapas Klas IIA Permisan Nusakambangan, Cilacap, pada 7 November 2017. Kala itu, kelompok John Kei dengan narapidana kasus terorisme di sana ribut. Satu orang anak buah John Kei tewas dalam kejadian ini.

Selain keributan dan bentrok, masalah lapas lainnya yang juga jadi sorotan publik ialah ketika Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak di Lapas Sukamiskin, Bandung, pada 14 September 2018. 

Kala itu, Ombusdman mengungkapkan adanya diskriminasi tahanan dalam bentuk kamar yang ditempati terpidana kasus korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto. Publik sampai mendesak Yasonna mundur dari jabatannya.

Masalah sistem

Staf Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Maruf Bajammal mengamini peristiwa kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang merupakan salah satu dampak dari permasalahan lapas yang kian kompleks, serta ekses kebijakan hukum pidana yang dominan dengan pendekatan penjara.

LBHM, kata dia turut berduka cita atas peristiwa kebakaran ini. Ia mengatakan semestinya pemerintah, khususnya Kemenkumham sudah lama peka terhadap kelebihan kapasitas di Lapas tersebut, sebelum terjadi tragedi semacam ini.

Ia menerangkan berdasarkan sistem database pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, per 7 September 2021, Lapas Tangerang termasuk Lapas yang memiliki kelebihan kapasitas yang tinggi sebesar 245 persen. 

Sedangkan daya tampung Lapas Tangerang hanya mampu menampung sebanyak 600 orang. Akan tetapi, faktanya Lapas Tangerang hari ini per 7 September 2021 dihuni sebanyak 2.072 orang yang di dalamnya, terdapat 1.805 orang merupakan warga binaan pemasyarakatan yang terkait kasus narkotika," jelas Maruf kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon, Kamis (9/8/21). 

Kondisi overwcrowding dan banyaknya warga binaan pemasyarakatan terkait kasus narkotika yang masuk kategori pengguna atau pecandu, lanjut dia semakin menambah daftar permasalahan.

"Pendekatan pidana penjara dalam perumusan hukum pidana narkotika di Indonesia yang berkontribusi terhadap overcrowding Lapas dan berdampak terhadap pengelolaan Lapas di Indonesia yang tidak sigap terhadap kondisi bencana," ucapnya.

Pengelolaan Lapas buruk

Maruf Bajammal mengungkapkan kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang dini hari tadi hanyalah puncak gunung es dari problematika pengelolaan Lapas di Indonesia. 

Selain itu, ia menyayangkan tidak adanya empati dan moralitas dari pihak yang bertanggung jawab terhadap kejadian kebakaran, serta mengakui kesalahan dan itikad baik untuk melakukan evaluasi yang mendalam atas carut marutnya perumusan pendekatan pidana penjara.

"Tragedi kemanusiaan ini semakin menunjukkan betapa buruknya pengelolaan Lapas di Indonesia baik dari sisi kebijakan peradilan pidana terpadu maupun dari manajemen dan keamanan Lapas. Ini berkontribusi tingginya overcrowding dalam Lapas sehingga berpengaruh terhadap terhadap manajemen keamanan Lapas," tuturnya.

Ia menambahkan, pada awal pandemi tahun 2020, Menkum HAM juga mengeluarkan kebijakan terkait asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dalam rangka penanggulangan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara bagi narapidana dan anak. Kebijakan ini dinilai responsif dalam mengurangi kelebihan kapasitas tahanan.

"Namun dalam kasus narkotika yang masuk kategori pecandu atau pengguna yang divonis di atas lima tahun penjara tidak masuk dalam skema kebijakan tersebut. Sehingga penting untuk memastikan kembali memberlakukan kebijakan tersebut bagi warga binaan pemasyarakatan kategori pecandu atau pengguna," tuturnya.

LBHM, lanjut Maruf mendesak agar pemerintah, terutama Menkumham melakukan langkah-langkah evakuasi dan penyelamatan bagi korban kebakaran Lapas Tangerang, serta memberikan perawatan yang intensif bagi korban yang selamat serta pemerintah menanggung biayanya.

"Kami menuntut Pemerintah meminta maaf atas peristiwa kebakaran di Lapas Tangerang dan mendorong dilakukan penyelidikan dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik terkait kebakaran di Lapas Tangerang," tegasnya.

Maruf juga mendesak dilakukannya reformasi pendekatan pidana penjara dalam hukum pidana dengan alternatif penghukuman non penjara, serta meminta pemerintah untuk kembali melakukan upaya asimilasi dan integrasi warga binaan pemasyarakatan terutama yang terkait kasus narkotika dengan kualifikasi pengguna atau pecandu. 

"Penting bagi jajaran Kemenkum HAM melakukan pemulihan terhadap warga binaan pemasyarakatan melakukan healing terhadap korban kebakaran mengingat kejadian kebakaran ini sangat kuat membekas dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan," tandasnya.

Diminta mundur

Sementara itu, Direktur Amnesty Indonesia Usman Hamid justru menilai permintaan maaf oleh pemerintah tidak cukup sebagai sikap tanggung jawab terhadap berbagai persoalan lapas dan tahanan di negeri ini.

“Sudah selayaknya Menkumham dan Dirjen Lapas mundur dari jabatan mereka. Ini masalah serius hak asasi manusia banyak orang, terutama mereka yg menjadi Korban dan juga yg kini masih berada dalam penjara yang sesak," kata Usman.

Dikutip dari Antara, Yasonna menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang. Dia berjanji akan melakukan yang terbaik demi mengurangi penderitaan akibat peristiwa kebakaran tersebut.

"Atas nama jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, saya meminta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat Indonesia," kata Yasonna.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara soal peliknya persoalan Lapas di negeri ini. Menurutnya, masalah kelebihan penghuni penjara merupakan persoalan lama yang gagal diselesaikan pemerintah. 

"Data ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) mencatat, semua penjara di Indonesia mengalami kelebihan penghuni rata-rata 180 persen. Penjara di Tangerang ini misalnya, diisi hingga 2.072 narapidana untuk kapasitas yg hanya bisa diisi 600 orang," katanya saat dihubungi terpisah.

Dalam hal ini, kata dia sudah seharusnya Menkumham pasang badan dan mempertaruhkan jabatannya bila terus gagal dalam melakukan manajemen Lapas dan tahanan yang baik.  

"Ada nasib serta aspirasi ratusan narapidana atau tahanan di semua Lapas di seluruh Indonesia yang dititipkan ke beliau. Tugas awal yang perlu segera diselesaikan, yakni menuntaskan sengketa kewenangan antara berbagai lembaga pemerintah mengenai siapa yg mestinya berwenang mengelola penjara," ungkapnya.

Menurutnya, bila hal ini saja tidak jelas langkah penanganannya, maka akan sulit untuk mencari solusi dalam pengelolaan Lapas di Indonesia. Ia juga menekankan perlunya perombakan dan penerapan regulasi baru, mengenai hukuman pengguna narkoba.

Hal ini, kata Mardani mesti dipercepat karena sebagian besar napi di negeri ini yang ada di penjara tersangkut dengan kasus narkoba. Ia pun mendoakan yang terbaik dari penyelesaian masalah kebakaran di Lapas Tangerang.

"Semoga yang luka-luka segera sembuh dan yang meninggal diberikan tempat terbaik, serta keluarga korban diberikan kesabaran," pungkasnya.

Share: Tak Cukup Minta Maaf, Yasonna Laoly Diminta Mundur Pasca Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang