Blak-Blakan PDIP Tak Mau Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto
Kristiyanto menegaskan, partainya sulit membangun kerja sama dengan PKS dan
Demokrat. Hal ini lantaran sikap politik kedua partai dalam melihat kebijakan
dianggap berbeda dengan PDI Perjuangan.
“Sehingga itu merupakan hal yang rasional, hal yang
biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bounded,
membangun kerja sama. Ada yang berbeda,” ujar Hasto dalam keterangan
tertulis, dikutip pada Minggu (26/6/2022).
PKS oposisi: Hasto melihat, dalam pidato Rakernas PKS,
partai itu banyak melontarkan kritik terhadap Pemerintahan Jokowi. PDI
Perjuangan sebetulnya bisa memaklumi hal itu, mengingat posisi PKS yang berada
di luar pemerintahan. Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.
Beda ideologi: Namun dari sana terlihat bahwa keduanya
berbeda secara ideologi. Makanya, Hasto menilai kurang bagus jika dua kubu
partai yang memiliki ideologi berbeda disatukan.
“Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara
PKS dan PDIP), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS.
Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Sehingga tidak mungkin
juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada (kerj
asama dengan) pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan
kemudian dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS),” urai Hasto.
“Jadi selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS
yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis,
ada hal yang memang berbeda,” katanya lagi.
Beda semangat: Begitu pula dengan Partai Demokrat, Hasto
mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai sebetulnya masih
bisa dilakukan proses kerja sama. Namun, pihaknya melihat kinerja Pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggapnya tak sesuai dengan apa yang
dijanjikan ke rakyat, membuat kerja sama itu alot dilakukan.
Belum lagi, kata Hasto pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak
sejalan asas yang dipegang oleh PDIP.
“Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan
fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan
yang digariskan dari jaman Bung Karno, jaman Bu Mega, dengan jaman Pak SBY,”
ujarnya.
Permisif intoleransi: Era SBY juga, kata Hasto, cenderung
permisif dengan kelompok radikal kanan. Hal itu terlacak manakala SBY
mengizinkan stasiun TV milik pemerintah digunakan untuk menyiarkan paham
intoleran oleh kelompok yang ditudingnya anti kebinekaan.
“Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi.
Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti kebinekaan. Ini
kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” kata Hasto.
Hasto melanjutkan, dalam politik sebetulnya kerja sama itu
penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, dan
kesejarahan.
Tetapi sikap berbeda akan diambil oleh PDIP ketika sudah
menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, ketika ada negara lain
yang menyerang Indonesia, maka PDIP akan menjadi yang terdepan untuk
mempersatukan seluruh elemen bangsa.
“Jadi sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan
persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa
dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila
ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas,” beber
Hasto.
Sanksi Masinton: Seruan PDIP untuk berkoalisi dengan PKS dan
Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang dilontarkan oleh Anggota DPR
Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Masinton mengatakan pernyataan Sekretaris
Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang menyebut PDIP kecil kemungkinan
bekerja sama politik dalam pilpres dengan PKS dan Partai Demokrat hanya
pandangan pribadi Hasto.
Sementara itu Hasto memastikan Bidang Kehormatan Partai akan
segera mengeluarkan surat teguran terhadap Masinton Pasaribu karena berbicara
ke publik di wilayah yang bukan lingkup tanggung jawabnya.
“Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan
sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan
diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai,” katanya.
Hasto menegaskan, setiap anggota PDI Perjuangan harus
berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya.
“Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan
ruang lingkup,” pungkasnya.
Baca Juga
