Pengamat Nilai Jabatan Mendag Idealnya Diisi Kalangan Profesional
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Selain itu, Jokowi juga melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai, jabatan menteri perdagangan semestinya diisi kalangan profesional atau ahli.
“Tetapi faktanya ketika diberikan kepada Zulhas, berarti diberikan ke politisi. Kita perlu melihat apakah dia bisa mengemban tugas sebagai Menteri Perdagangan atau tidak. Kita kawal ke depan, kita kasih waktu,” ucapnya kepada Asumsi.co, Rabu (15/6/2022).
Disisi lain, kata dia, mantan Panglima TNI juga bisa saja cocok menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. Latar belakang militernya diharapkan bisa menyelesaikan konflik agraria.
“Karena kita tahun dalam Kementerian ATR/BPN banyak mafia-mafia tanah yang mana ada sertifikat ganda, konflik agraria tinggi yang tidak pernah selesai di republik ini. Kita uji saja kekuatan dia sebagai mantan Panglima TNI, apakah bisa menyelesaikan atau tidak,” tuturnya.
Soal cocok atau tidaknya, kata dia, tergantung pilihan Jokowi. Namun, jika kinerja Hadi Tjahjanto dan Zulhas ke depannya jelek, maka perlu dikritisi bersama.
Diketahui, sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Zulhas pernah terseret kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau. KPK pernah memeriksa Zulhas sebagai saksi untuk tersangka PT Palma.
Ia menilai, Jokowi melakukan akomodasi politik dengan mengabaikan kasus itu. Dalihnya, siapapun perlu diberikan hak praduga tidak bersalah.
“Itulah akomodasi politik, siapapun bisa menjadi menteri, termasuk siapapun yang pernah disebut-sebut dalam persoalan hukum. Karena memang dianggap mengikuti prinsip praduga tak bersalah itu. Saya melihat, ya itulah sulitnya jabatan politis. Itulah sulitnya kita berada di negara yang mohon maaf banyak persoalan, banyak masalah, banyak KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Itulah yang terjadi di republik ini,” ujar Ujang.
Baca Juga:
Daftar Nama Menteri Baru dan yang Dicopot Jokowi
