featured

Pixabay

Covid-19

2 Ags 2021

PPKM Diperpanjang atau Tidak, Ini Catatan Epidemiolog Untuk Pemerintah

Irfan Muhammad

​Hari ini, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 resmi berakhir. Belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah terkait kelanjutan penerapan PPKM yang semula disebut PPKM Darurat Jawa-Bali itu. 

Kendati demikian, perubahan nama ke PPKM Level 4 dari PPKM Darurat sudah diisi oleh sejumlah penyesuaian yang melonggarkan. Misalnya, jika di PPKM Darurat makan di warung masih dilarang, di PPKM Level 4, makan di warung diperbolehkan dengan sejumlah syarat. Misalnya waktu makan yang dibatasi selama 20 menit saja. 

Lantas bagaimana penerapan PPKM dari kacamata epidemiolog, perlukah pelaksanaannya kembali diperpanjang? 

Menjawab ini, epidemiolog dari Grifith University Australia, Dicky Budiman, menyebut ada dua opsi tentang PPKM dilanjut atau tidak. Dari kacamata epidemiolog, tentu idealnya PPKM tetap dilanjutkan. Pertimbangannya karena positivity rate yang masih tinggi jauh di atas 5 persen. 

"Bahkan belum ada wilayah yang mencapai level 5 persen. Selain itu, angka kematian masih tinggi dengan keterbatasan sistem pelaporan dan deteksi," kata Dicky, kepada Asumsi.co

Bed Occupancy Rate walau pun sudah turun juga belum bisa menjadi acuan selesainya PPKM. Soalnya, mesti diingat, komposisi masyarakat yg ke rumah sakit mungkin hanya 15 sampai 20 persen. 

"Sisanya banyak yang isoman di rumah. Kalau dilonggarkan PPKM-nya maka kasus kesakitan dan kematian berpotensi meningkat lagi karena kondisinya belum aman," kata Dicky.

Namun, Dicky pun tidak menutup mata. Kenyataannya, di lapangan, dari sisi ekonomi dan sosial, banyak rakyat yang sudah menjerit karena PPKM ini. Menurutnya, diakui atau tidak, urusan perut rakyat sudah tidak bisa ditunda lagi. Maka sangat mungkin PPKM bisa jadi akan dilonggarkan. 

"Untuk hal ini kita tunggu saja keputusan pemerintah," ucap dia. 

Baca Juga: Jokowi Sebut Lockdown Tidak Jamin Masalah Selesai

Kendati begitu, jika memang benar PPKM akan dilonggarkan, maka Dicky memberi sejumlah catatan. Yakni, jika pun pemerintah akan melonggarkan, maka harus melakukan strategi yang cost effective dan berdaya ungkit besar terhadap aspek kesehatan dan memiliki dampak sosial ekonomi minimal terhadap kelompok rawan di masyarakat."Ke semuanya dilakukan serius, konsisten, setara dan merata," ucap dia. 

Langkah tersebut di antaranya dengan memperbanyak test, trace, treatment (3T) paling tidak satu juta tes per hari. Vaksinasi juga harus diperbanyak dengan target satu juta vaksinasi per hari dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat."Jangan sampai masyarakat salah pemahaman, dilonggarkan berarti situasi sudah aman," kata dia. 

Untuk mengurangi mobilitas dalam jumlah tinggi, sebaiknya perkantoran masih memberlakukan Work From Home 100 persen, sambil dilihat perkembangan dari pelonggaran. Pemerintah juga harus menekan angka kematian, salah satunya hadir memberikan perlindungan pada orang-orang yang beresiko tinggi dan menimbulkan keparahan/kematian seperti orang dengan komorbid, lansia, dan ibu hamil. 

"Keluarkan kebijakan untuk melindungi mereka. Penting visitasi ke rumah dan analisa risiko awal sebelum isoman. Terkait kantor, jangan sampai para komorbid, ibu hamil dipaksa WFO dikala situasinya masih tinggi seperti sekarang ini. Situasi masih tinggi, peluang tekena Covid tinggi dan dampaknya keparahan atau kematian," ucap dia. 

Selain itu, Dicky juga meminta edukasi pada masyarakat harus jelas sehingga tidak membuat masyarat abai. Ia minta semua pihak mampu mengelola euforia keberhasilan pemerintah dengan startegi risiko yang tepat. Jangan sampai ada kesan situasi sudah aman padahal sebaliknya. 

"Paradigma yang keliru tentang banyak temuan kasus sebagai kelemahan pemerintah juga sebaiknya tidak lagi terjadi. Justru jika sedikit temuan patut dicurigai lemahnya mendeteksi musuh. Tidak perlu malu dengan kasus banyak. Yang perlu malu itu jika kematian banyak," ujar dia. 

Perlu Dipertahankan?

Menurut Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, PPKM level 4 perlu dipertahankan karena upaya 3M, 3T, dan vaksinasi dirasa belum sesuai harapan. 

"PPKM level 4 perlu dipertahankan," tulis Pandu Riono di akun Twitter pribadinya, @drpriono1. 

Ia mengatakan PPKM level 4 harus dipertahankan sampai angka penyebaran Covid-19 di Indonesia terkendali. Pandu juga mewanti-wanti kalau dominasi varian Delta sudah merebak ke seluruh Indonesia. Maka dari itu, ia mengatakan bahwa apabila pemerintah melonggarkan peraturan PPKM, maka akan cukup berbahaya. 

"Berbahaya bila diturunkan levelnya karena situasi dominasi Delta yang meluas ke seluruh Indonesia," ujarnya.

Share: PPKM Diperpanjang atau Tidak, Ini Catatan Epidemiolog Untuk Pemerintah