Panglima TNI Minta Pendapat Aktivis Terkait Permasalahan di Papua

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menggelar audiensi bersama aktivis Papua Frans Maniagasi dan Philip Jusario Vermonte. Sejumlah hal dibicarakan mereka di dalam audiensi ini.

Isu yang dibahas: Andika mengungkapkan, sejumlah hal yang dibahas dalam audiensi ini antara lain terkait isu pembangunan, ekonomi, dan keamanan di Papua secara berkelanjutan.

“Tentara Nasional Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan,” katanya seperti disiarkan tayangan kanal YouTube Jenderal Andika Perkasa, Senin (17/1/2022).

Dalam pertemuan yang didampingi sejumlah staf TNI, Andika mengaku mendapat banyak masukan dan informasi terkait hal yang sudah terjadi di wilayah Papua, terutama sebagai wilayah Otonomi Khusus (Otsus).

Peranan aktivis: Andika mengungkapkan, permasalahan pemerintahan Papua merupakan tanggung jawab banyak departemen dan lembaga. Peranan aktivis Papua untuk memberikan informasi, kata dia juga diperlukan.

“Memang masalah governance ini adalah tanggung jawab banyak departemen/lembaga, ya bantuan dari Mas Frans dan Philip-lah untuk berusaha untuk sounding,” terangnya.

Meski demikian, ia memastikan bersama jajarannya akan disiplin menangani tugas-tugas pokok TNI untuk mengawal proses pembangunan berkelanjutan serta keamanan di Papua yang menjadi tanggung jawab pihaknya.

Perlu pendekatan: Sementara itu, perwakilan aktivis dari Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua, Philip Jusario Vermonte mengungkapkan selain memastikan pembangunan di Papua berjalan baik, TNI perlu melakukan pendekatan perspektif pemerintahan di Bumi Cenderawasih.

“Kalau ada indikasi pembangunannya meningkat, indeks pembangunan sumber daya manusia meningkat, dan lain-lain, lalu ada pilkada langsung lagi misalnya, itu salah satu cara membangun governance,” tuturnya.

Pengawasan dana Otsus: Ketua Forum Diskusi Sabang-Merauke Frans Maniagasi menimpali perlunya pengawasan tata dan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua supaya tepat sasaran untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Menurutnya, saat ini ada berbagai sumber dana yang ditujukan bagi program Otsus Papua antara lain 2,25 persen dengan mekanisme 1,25 persen turun ke kabupaten/kota, sedangkan satu persen turun ke provinsi dalam bentuk block grant dengan catatan harus ada pertanggungjawaban.

“Filosofi dari Dana Otsus Papua yang 2,25 persen itu kontribusi rakyat dari Aceh sampai Maluku untuk mempercepat Papua,” pungkasnya. (zal)

Baca Juga:

​Polri Pakai Operasi Damai Cartenz di Papua Gantikan Operasi Nemangkawi

Mayjen Untung Jadi Pangdam, KontraS: Bentuk Balas Budi Tanpa Melihat Rekam Jejak​

​Panglima TNI Ungkap Bagi Peran Dua Anggota dalam Pengiriman TKI Ilegal