Isu Terkini

Urus Hak Privat Warga, RKUHP Bisa Bikin Penuh Penjara Hanya Karena Norma

OlehIrfan Muhammad

featured image
Foto: Unsplash/ Tingey Injury Law Firm

Lama tidak terdengar kabarnya, RUU KUHP kini sudah disahkan oleh DPR pada tingkat I. Sempat ditentang habis-habisan pada aksi September 2019 lalu, pembahasan RUU KUHP memang sempat ditunda. Namun, di tahun ini, pembahasan RUU KUHP akan dilanjutkan.

​Dengan sudah disahkannya RUU ini pada tingkat I, maka tinggal satu langkah di sidang paripurna lagi untuk mengesahkan drafnya. Pemerintah sendiri saat ini sedang menyosialisasikan draf tersebut ke berbagai daerah di Indonesia.

​Pada 2019, RUU KUHP ditentang karena banyak muatannya yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat. Banyak pula urusan privat yang jika RUU KUHP ini menjadi UU, maka akan terancam pidana.

​Dari banyak muatan yang dibahas, salah satu yang menjadi sorotan di antaranya urusan ranjang.

​Draft RUU KUHP yang sedang dibahas memperluas cakupan definisi zina. Dalam Pasal 418 RUU KUHP, pasal zina adalah siapa pun yang hidup sebagai suami-istri di luar perkawinan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dengan denda kategori II yakni maksimal Rp10 juta.

Baca juga: Sederet Pasal di RKUHP Ini Bisa Bikin Wartawan Dipenjara

​Ini berbeda definisi dengan KUHP yang digunakan saat ini. Mengutip detik, dalam KUHP sekarang, delik zina hanya dikenakan jika salah satu atau kedua pelaku hubungan di luar nikah terikat dengan perkawinan yang sah. Bila kedua pasangan sama-sama masih lajang dan dewasa, meski hidup bersama tanpa ikatan pernikahan maka tidak kena delik.

Sementara dalam draft RUU KUHP yang sedang dibahas, pelaku hidup bersama tanpa ikatan pernikahan bisa diadukan oleh suami, istri, orang tua, atau anaknya. Kepala desa juga bisa mengadukan pelaku yang diduga melakukan tindakan itu selagi ada izin dari keluarga pelaku. Pengaduan ini bisa dicabut kapan pun sepanjang sidang belum dimulai.

​Lain dari itu, adalah ancaman pidana untuk perilaku oral seks. Ini terjadi karena pasal perkosaan ikut mengalami perluasan.

​Dalam Pasal 285 KUHP yang digunakan saat ini, perkosaan haruslah dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya. Sementara makna persetubuhannya adalah masuknya penis terhadap vagina.

​Dalam RUU KUHP, makna ini diperluas dengan oral seks yang masuk pada tindak pidana perkosaan. Ini kena baik kepada orang yang memasukkan alat kelaminnya ke mulut orang lain atau sebaliknya: memasukkan kelamin orang lain ke mulutnya sendiri.

​Memasukkan bagian tubuh yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin juga dianggap tindak pidana perkosaan. Hukumannya maksimal 12 tahun.

​Sewenang-wenang

Menanggapi ini, peneliti Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati menyebut kalau draft yang dibawa keliling oleh pemerintah saat ini adalah draft yang sama dengan draf RKUHP yang ditentang pada 2019. Tidak ada beda.

"Jadi demokrasi kita ya sama saja," kata Maidina kepada Asumsi.co.

​Padahal, sejak 2019, sejumlah LSM termasuk ICJR sudah mengingatkan kalau upaya memasukkan urusan privasi pada delik pidana adalah sikap yang sewenang-wenang. Beberapa yang dikritisi di antaranya penambahan pihak pengadu yakni kepala desa dalam pasal zina. Menurut ICJR, ini akan menimbulkan overkriminalisasi pada pihak yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan.

Baca juga: Mengapa Pengesahan RKUHP Perlu Ditunda

Pasal ini juga bisa menimpa mereka yang kesulitan akses pada dokumen perkawinan resmi seperti masyarakat adat. Mengutip data ICJR, ada 40 hingga 50 juta masyarakat adat dan 55%  pasangan menikah di rumah tangga miskin yang selama ini masih kesulitan memiliki dokumen perkawinan resmi.

Dampak lain adalah akan semakin meningkatnya perkawinan muda. Ini dilakukan dengan alasan menghindari hukuman penjara. Namun, hal ini akan berakibat pula pada usia kehamilan yang terlalu muda.

​Melihat satu pasal ini saja, ICJR sudah melihat celah masuknya kesewang-wenangan negara pada urusan privat warganya. Oleh karena itu ICJR dengan tegas menolak ketentuan-ketentuan yang masuk ke RKUHP dan mendorong Pemerintah serta DPR untuk kembali membahas secara terbuka khususnya terkait pasal-pasal dalam RKUHP baik yang bersifat overkriminalisasi maupun yang masih bermasalah lainnya dengan mengedepankan pendekatan berbasis bukti.

​"Kalau kerja pemerintah tidak memperbaiki ini ya harusnya bukan sosialisasi namanya," kata dia.

​Ya, kita boleh berdebat tentang norma. Namun, jika semua ancamannya pidana, maka bukan tidak mungkin lembaga pemasyarakatan yang sekarang sudah sangat sesak semakin sesak. Perkaranya, cuma karena mudahnya negara memasukkan warganya ke penjara.​

Share: Urus Hak Privat Warga, RKUHP Bisa Bikin Penuh Penjara Hanya Karena Norma