Isu Terkini

Boikot Indomaret Berujung Damai, Pengusaha Diminta Tak Asal Pidana Buruh

OlehRay

featured image
Foto: indomaret.co.id

Konflik antara para buruh dengan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) yang berawal dari kasus dugaan kriminalisasi terhadap salah satu karyawannya, Anwar Bessy usai menuntut pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang tak diberikan penuh pada tahun 2020 akhirnya berujung damai. Apa saja kesepakatannya?

Laporan Pidana Dicabut

Konflik diketahui bermula saat manajemen Indomaret dan kepala keamanan melakukan pertemuan dengan karyawan perihal tunjangan hari raya (THR) tahun 2020 yang dianggap tak memuaskan. 

Lantaran kesal, pertemuan yang berlangsung pada awal Mei 2020 membuat Anwar Bessy menyikut partisi kantor yang terbuat dari gipsum.

Ia pun dituntut secara pidana lalu proses persidangannya mulai berjalan dari awal tahun 2021. Aksi solidaritas hingga boikot terhadap Indomaret dilakukan para buruh. 

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono mengatakan sudah ada pertemuan antara pihak Indomaret dengan pihak buruh. Melalui pertemuan, kata dia telah disepakati pihak Indomaret akan mencabut aduan pidana terhadap Anwar Bessy.

"Pihak perusahaan akan mencabut aduan dan siap memperkerjakan kembali. Akhirnya dihentikan berdasarkan kesepakatan itu disepakati untuk berdamai," ujar Kahar kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon, Jumat (4/6/21). 

Saat ini, proses hukum terhadap Anwar Bessy memang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan statusnya disebut sebagai tahanan kota. Namun, ia menegaskan dengan adanya kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian tertulis mencabut aduan pidana tersebut. "Tuntutan pengusaha terhadap pidana Anwar Bessy sudah disepakati untuk dicabut," ucapnya.

Dengan demikian, laporan pidana yang disampaikan manajemen Indomaret tidak diteruskan dan penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan di luar jalur hukum.

Indomaret Janji Perbaiki Hubungan dengan Buruh

Kahar mengatakan selain pihak manajemen Indomaret sepakat mencabut laporan pidana terhadap Anwar, KSPI juga telah melakukan diskusi terkait persoalan THR.  "Kami juga telah menyampaikan persoalan THR. Tentu sudah dibicarakan baik-baik," imbuhnya.

Persoalan ini menjadi perhatian karena serikat pekerja menilai telah terjadi pelanggaran serius yang dilakukan pihak perusahaan karena membayar THR tidak sesuai dengan isi peraturan perusahaan.

Semestinya, pekerja yang memiliki masa kerja sampai hingga 3 tahun memperoleh THR sebanyak 1 bulan upah, kemudian masa kerja 3 sampai 7 tahun menerima 1,5 bulan upah, dan 7 tahun ke atas dibayar 2 bulan upah.

"Ini dipermasalahkan kan, karena tidak sesuai peraturan perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja lalu tak memenuhi Undang-undang Nomir 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015. Jadi, setelah dibicarakan akan ada kesepakatan untuk membina hubungan industrial yang lebih baik dengan para karyawannya," tuturnya.

Dengan adanya kesepakatan dan janji yang disampaikan manajemen Indomaret untuk kembali memperkerjakan Anwar Bessy, mencabut tuntutan, serta berkomitmen untuk memperbaiki hubungan industrial maka KSPI juga bakal menghentikan aksi boikot. 

"Mereka juga berjanji menjamin hak-hak Anwar Bessy sebagai pekerja. Tidak ada pengurangan hak. Tentu saja posisi kami saat ini menyepakati kesepakatan itu, maka kami hentikan boikot," ungkapnya.

Meski demikian, dirinya memastikan KSPI tak lantas mudah percaya dengan komitmen ini. Kahar mengatakan pihaknya akan terus mencermati kesepakatan yang telah disampaikan benar-benar dijalankan oleh manajemen Indomaret.

"Kami percaya perusahaan bakal menepati janji dan menjalankannya sesuai kesepakatan. Saat ini, intinya kami sepakat menghentikan pertikaian dan boikot terhadap Indomaret dan akan kami ikuti terus pelaksanaan kesepakatannya," tandasnya.  

Asumsi.co telah mencoba menghubungi pihak Indomaret untuk meminta tanggapannya soal kesepakatan damai dengan para buruh dan komitmen yang disampaikan untuk Anwar Bessy. Hingga berita ini diturunkan, mereka belum memberikan respon.

Pengusaha Diminta Tak Mudah Asal Pidana Buruh

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Obon Tabroni mengharapkan persoalan seperti yang menimpa Anwar Bessy tak terjadi lagi di kemudian hari.

Ia meminta agar aparat penegak hukum tidak mudah asal memproses pengaduan pidana yang dilakukan pengusaha terhadap buruh. 

"Kami prihatin dengan banyaknya buruh yang diajukan ke pengadilan atas pengaduan dari pihak pengusaha, seperti yang menimpa buruh PT Indomarco Prismatama di Jakarta," kata Obon melalui pesan singkat.

Pria yang juga aktif di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini mengingatkan supaya aparat hukum mengupayakan agar konflik perburuhan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus dibawa ke pengadilan.

Obon menilai, saat ini ada kecenderungan pihak pengusaha melaporkan buruhnya ke pengadilan untuk menakut-nakuti dan menghentikan aksi protes buruh. 

"Ironisnya, akar permasalahannya sendiri tidak pernah disentuh. Akar masalahnya adalah banyaknya pelanggaran hak-hak buruh. Tetapi ketika buruh melakukan protes dan menuntut haknya, kemudian buruh melakukan sedikit kesalahan langsung diproses hukum," terangnya.

Sementara, ia menilai wajar sikap protes yang disampaikan buruh sebagai reaksi yang terjadi akibat tindakan pengusaha yang tidak taat aturan.

"Ketika buruh mengadukan pelanggaran normatif yang dilakukan pengusaha terkesan diabaikan. Tetapi giliran pengusaha yang mengadukan buruhnya langsung diproses," pungkas Obon.

Share: Boikot Indomaret Berujung Damai, Pengusaha Diminta Tak Asal Pidana Buruh