Covid-19

Politisi PAN Usul ICU Khusus Pejabat, Tak Berbobot dan Nirempati

OlehIrfan Muhammad

featured image
Unsplash

Ucapan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Saleh Daulay soal 'jangan ada lagi anggota DPR tak kebagian ICU' menyentak publik. Pernyataan Saleh seolah tak menunjukkan peka pada publik yang sama-sama berjuang melawan pandemi Covid-19 di lapangan.

Saleh boleh merasa kehilangan atas kepergian rekan separtainya, anggota DPR John Siffy Mirin. John diketahui meninggal karena terinfeksi Covid-19. Menurut Saleh, John bisa saja diselamatkan apabila tidak terlambat dirawat di ICU.

"Tetapi hanya dua jam di ICU sudah meninggal karena terlambat ya. Sangat terlambat sekali," kata Saleh dalam rapat Komisi IX pada Selasa (13/7) seperti yang dilihat di akun YouTube DPR, Rabu (14/7/2021). Rapat itu dihadiri secara virtual oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Namun, rasa kehilangan yang Saleh rasakan dirasakan juga oleh banyak orang Indonesia saat ini. Rasa kalut, tak punya harapan, dan letih mungkin sudah jadi makanan sehari-hari masyarakat saat ini.

Baca Juga: Terus Meningkat, Kasus Harian Covid-19 Diprediksi Capai 100 Ribu Pada Akhir Juli | Asumsi

Entah Covid-19 atau bukan, untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit adalah sesuatu yang kini sulit digapai. Keterisian Instalasi Gawat Darurat yang penuh karena laju penularan Covid-19 yang memburuk membuat banyak nyawa tak tertolong.

Berkaca pada situasi ini, tak heran kalau pernyataan politisi PAN itu bikin geram. Apalagi, dari PAN, ucapan ngawur ini bukan sekali diucapkan.

Elite PAN lainnya, Rosaline Irene Rumaseuw yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal juga pernah melontarkan pernyataan serupa. Saat itu, Rosaline mengusulkan hendaknya ada rumah sakit khusus untuk pejabat.

Musababnya sama: Sulitnya akses fasilitas kesehatan ternyata tak hanya dirasakan oleh masyarakat tapi juga pejabat.

"Saya punya satu teman Komisi II, tiga hari lalu baru meninggal, saya sampai ngemis-ngemis saya punya Ketua Fraksi PAN, saya punya teman dari Wakil Ketua Komisi 9, saya punya Ketua Umum PAN, semua mengemis-ngemis ke Medistra untuk ada ruangan. Itu sampai segitunya," kata Rosaline.

Tak punya empati

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyebut kalau pernyataan politisi PAN itu sebagai bentuk tak punya empati pada publik. Apalagi pernyataan itu disampaikan pada rapat kerja DPR yang hendaknya tidak dijadikan ajang curhat.

Lucius menilai boleh saja Saleh sedih dan kecewa atas apa yang menimpa rekan sejawatnya di PAN. Namun jangan jadikan itu sebagai tempat untuk memunculkan usulan yang justru bikin sakit hati masyarakat.

Menurut Lucius, jika kekecewaan Saleh membuatnya menuntut fasilitas ICU sendiri untuk anggota DPR, lantas bagaimana DPR memandang atau bersikap pada banyak korban lain dari warga masyarakat yang juga mengalami nasib serupa dengan anggota DPR yang menjadi sumber kekecewaan Saleh.

“Apakah duka warga masyarakat yang tidak mendapatkan ICU lalu meninggal tak cukup penting bagi anggota DPR untuk dijadikan pertimbangan utama ketika mengajukan tuntutan tertentu?,” kata Lucius kepada Asumsi.co, Kamis (15/7/2021).

Baca Juga: Ini Langkah Pemerintah Jika Covid-19 di Indonesia Masuk Skenario Terburuk | Asumsi

Lucius pun mengingatkan, sebagai wakil rakyat, anggota DPR mestinya bertanggungjawab kepada rakyat. Apalagi saat ini rakyat sedang dirundung kesedihan dan ketidakpastian.

“Rapat kerja DPR dengan mitra kerja adalah wadah resmi yang mempertemukan DPR dengan wakil pemerintah sebagai eksekutor. Rapat kerja itu jelas bukan forum curhat personal anggota. Anggota DPR mesti bicara terkait kebijakan-kebijakan sesuai dengan persoalan yang dilihat DPR di lapangan atau berdasarkan aspirasi publik,” kata dia.

Oleh karena itu, acuan pernyataan anggota DPR pada raker mesti berkaca pada situasi rakyat umumnya. Bukan pengalaman atau kebutuhan personal. Apalagi kalau kebutuhan personal itu dijadikan alasan untuk menuntut sebuah kebijakan kepada pemerintah.

“Saya kira yang dilakukan Saleh ya menjadikan perasaan dan kebutuhan personalnya sebagai acuan untuk menuntut perubahan kebijakan pemerintah. Jadi kalau tuntutannya hanya kebutuhan ICU untuk anggota DPR, maka Saleh telah keliru memanfaatkan rapat kerja untuk membawa persoalan publik sebagai acuan bagi pembuatan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Lucius menambahkan, dengan menyebut secara khusus tuntutan agar anggota DPR harus mendapatkan ICU, Saleh justru tak terlihat menaruh cukup kepedulian pada nasib warga kebanyakan yang bernasib serupa dengan koleganya yang tak tertolong karena ICU yang terbatas. Oleh karena Saleh hendaknya segera mengklarifikasi pernyataannya.

“Yang jauh lebih penting bagaimana DPR memperlihatkan keseriusan dengan melihat situasi darurat sekarang sebagai pintu masuk untuk memikirkan kebijakan strategis penanganan pandemi ini,” ucap Lucius.

Sebagai wakil rakyat, tentu saja pernyataan-pernyataan dari anggota DPR punya bobot yang membuatnya pantas dibicarakan oleh publik. Karena itu jangan sampai anggota DPR justru memunculkan pernyataan-pernyataan yang serampangan. Pernyataan yang membuat situasi semakin tidak kondusif di tengah kondisi darurat ini.

Baca Juga: Target Vaksinasi Terus Naik, Apa Mungkin Terkejar? | Asumsi

Kepedulian anggota DPR pada nasib rakyat harus diekspresikan secara tepat melalui pernyataan-pernyataan yang jelas dan ditujukan kepada seluruh rakyat dan demi kepentingan rakyat. Jangan justru mendahulukan kepentingan sebagai anggota DPR untuk banyak persoalan yang seharusnya menjadi permasalahan bersama bangsa.

“Di situlah DPR dianggap punya visi kepemimpinan yang diharapkan muncul di tengah situasi krisis sekarang ini,” ucap dia.

Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio menyebut pernyataan beruntun dari para elite PAN soal rumah sakit dan ICU khusus pejabat akan berdampak negatif buat partai. Apalagi, sebelumnya, anggota DPR dari PAN, Guspardi Gaus juga sempat menolak dikarantina sepulang dari luar negeri. 

"Di saat mereka mencoba untuk bangkit setelah enggak ada Amien Rais dan jelang 2024, eh si kadernya memberikan pernyataan yang kontroversial," kata pria yang akrab disapa Hensat itu kepada Asumsi.co.

Menurut Hensat, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang memburuk, ucapan seperti ini sangat tidak pas dan mencederai publik yang tengah kesusahan. Menurut dia, untuk memperbaiki ini, petinggi PAN harus juga turun untuk mengklarifikasi.

"Ini masalah serius. Sayang sekali. Harus diklarifikasi oleh petinggi PAN, enggak bisa didiemin," ucap dia.

Klarifikasi Saleh

Sementara itu, dalam klarifikasinya, Saleh menyebut tak ada maksud mengistimewakan pejabat atau anggota DPR di atas masyarakat. Konteks dari ucapannya itu adalah meminta pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat pasien Covid-19 tanpa terkecuali.

"Dengan begitu, tidak ada niat dan arah dari pembicaraan kemarin untuk membeda-bedakan masyarakat. Saya justru selama ini memperjuangkan agar pelayanan kesehatan dapat dengan mudah diakses masyarakat. Semua orang sama haknya dalam bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah amanat konstitusi yang harus dijaga," kata Saleh melalui keterangan tertulis, yang dikutip Asumsi dari Merdeka.com.

Menurut Saleh, selain menceritakan soal nasib koleganya di partai, pada rapat itu Saleh juga bercerita nasib dua anggota keluarganya yang meninggal karena Covid-19. Salah satu sepupu dari Istrinya yang tinggal di Bekasi, malah meninggal lantaran tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit karena kapasitas ICU penuh.

Berkaitan dengan itu, Saleh meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjamin ketersediaan tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19. Itu menanggapi paparan Menkes Budi yang akan menambah jumlah tempat tidur rumah sakit untuk perawatan Covid-19.

Share: Politisi PAN Usul ICU Khusus Pejabat, Tak Berbobot dan Nirempati