Ratusan Triliun Untuk Ibu Kota Baru Atau Bikin Generasi Muda Jago Teknologi

Pakar ekonomi Emil Salim mengkritik rencana pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota baru ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Menurutnya, anggaran Rp466 triliun untuk proyek pemindahan ibu kota lebih baik dialokasikan untuk pengembangan kualitas generasi muda menghadapi masa depan. 

Siapkan Generasi Muda 

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Emil Salim menilai sektor pendidikan lebih penting ketimbang infrastruktur. Dia bicara demikian dalam konteks misi pemindahan ibu kota negara. 

Merujuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Emil mengatakan pembangunan ibu kota memakan waktu sekitar 20 tahun atau pada 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun. 

Menurut dia, dalam dua dekade itu, pemerintah lebih baik meningkatkan kualitas generasi muda.  Apalagi, Indonesia akan mendapat bonus demografi atau lonjakan penduduk usia muda yang produktif. 

“Kalau kita menggunakan dana Indonesia yang serba terbatas untuk menyiapkan generasi muda di tahun 2020 ke 2040 nanti, mayoritas anak muda tumbuh berkembang,” kata Emil dalam diskusi yang ditayangkan Kompas TV. 

Baca Juga: Sederet Negara yang Berhasil Pindah Ibu Kota

Emil menekankan bahwa generasi 2020 ke generasi 2040 tumbuh dalam iklim teknologi digital. Saat itu juga, dunia pasti akan mengalami perubahan menuju industri-industri robotic dan ekonomi digital akan menguasai dunia. 

Seharusnya, kata Emil, pemerintah lebih fokus menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing di masa depan. Jangan sampai Indonesia di masa mendatang lemah di mata dunia karena generasi yang memimpin tak kuat menghadapi persaingan teknologi level global. 

“Bagaimana kita bisa lepas landas 2045 jika kualitas pendidikan anak muda tertinggal. Jika ibu kota dibangun, 20 tahun dana ini lari ke pembangunan fisik” katanya. 

Klaim Pulihkan Ekonomi 

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengklaim pembangunan ibu kota baru belum dimulai, sehingga anggaran yang dialokasikan belum banyak. 

Oleh karena itu, dia membantah jika ada anggapan bahwa anggaran pemerintah saat ini dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur ibu kota negara baru. 

“Yang dibangun ini baru infrastruktur penunjang, sama sekali belum ada pembangunan infrastruktur termasuk juga belum ada alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur” ujarnya. 

Fadjroel juga mengklaim pembangunan ibu kota baru termasuk bagian dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.  Tahap awal pembangunan akan menyerap antara lima ratus ribu sampai satu juta tenaga kerja. 

Bahkan di 2045 akan menyerap hampir 4,5 juta tenaga kerja.“Ini adalah game changer untuk pemulihan ekonomi nasional juga, sekaligus untuk penyeimbang ekonomi antar wilayah dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang sampai saat ini masih tertinggal dibandingkan Indonesia barat baik Jawa maupun Sumatera,” katanya. 

Dia juga menekankan bahwa pembangunan ibu kota baru bakal menyesuaikan anggaran negara. Prinsip kehati-hatian tetap dipegang agar jangan sampai membebani atau mengurangi alokasi prioritas.