Korban MS Diminta Mengakui Tak Ada Pelecehan Seksual di KPI Pusat

Pegawai KPI Pusat berinisial MS korban perundungan dan pelecehan seksual didesak untuk berdamai dengan para terduga pelaku. Ketua tum kuasa hukum MS, Mehbob mengatakan intimidasi itu difasilitasi oleh pejabat KPI Pusat.

Kronologi: MS dihubungi oleh pejabat KPI diminta hadir sendiri tanpa didampingi kuasa hukum ke Kantor KPI Pusat, Jakarta, pada Rabu (8/9/2021). MS kemudian dipertemukan dengan para terlapor dan disodorkan sebuah surat perdamaian di dalam sebuah ruangan di Kantor KPI Pusat.

Isi surat: Mehbob menyatakan surat yang disodorkan ke MS berisi perintah untuk menyampaikan kepada publik bahwa pelecehan seksual sebagaimana yang dituding kepada terlapor tidak ada. Selain itu, poin dalam sarat itu memerintahkan MS untuk mencabut laporan polisi.

“Suratnya yang jelas meminta MS untuk menyampaikan bahwa kejadian (pelecehan seksual) itu tidak ada,” kata Mehbob kepada Asumsi.co, Jumat (10/9/2021).

Keterlibatan pejabat: Mehbob menyebut tidak ada komisioner dalam pertemuan antara MS dengan terlapor. Hanya ada salah satu pejabat KPI dalam pertemuan itu. Meski demikian, ia meyakini ada peran salah satu komisioner KPI Pusat dalam pertemuan itu. Pasalnya, pertemuan itu seperti sudah direncanakan dengan matang, misalnya sudah ada surat. Pertemuan juga terkesan aneh karena dilakukan di kantor KPI Pusat.

Respons: Mehbob mengklaim MS menolak permintaan itu. Dia pun mengaku kecewa dengan intimidasi itu. MS memastikan tidak akan mencabut laporan dan semua pihak diminta untuk menghormati proses hukum yang berjalan.

Kondisi: Kondisi MS dilaporkan sehat secara fisik. Namun, emosionalnya masih belum pulih.