Peneliti Imparsial, Hussein meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Terutama jika Jokowi berniat melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet.
Saran itu disampaikan berkenaan dengan kebakaran yang baru saja terjadi di Lapas Kelas I Tangerang dan mengakibatkan 44 narapidana meninggal dunia.
Kinerja: Hussein menilai kinerja Yasonna perlu dievaluasi lantaran tak kunjung bisa menyelesaikan masalah over capacity hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan (Lapas).
Di Lapas Kelas I Tangerang contohnya, yang melebihi kapasitas hingga 400 persen. Padahal narapidana memiliki hak ditempatkan di ruang tahanan yang layak.
Kegagalan: Hussein menilai Yasonna gagal melaksanakan mandat reformasi sistem peradilan pidana khususnya lembaga pemasyarakatan.
“Problem over capacity yang selama ini dihadapi, hampir sama sekali tanpa terobosan kebijakan dan solusi yang konkret,” kata Hussein lewat siaran pers.
Reshuffle: Hussein menyarankan DPR dan Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Yasonna Laoly. Terutama Presiden Jokowi jika ingin melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle.
“Presiden harus segera mengevaluasi posisi Menteri Hukum dan HAM khususnya terkait dengan rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini sekaligus memastikan peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa datang.
Sebelumnya, Yasonna Laoly mengatakan jumlah narapidana yang sangat banyak hingga melebihi kapasitas banyak merupakan imbas dari UU tentang narkotika.Ada begitu banyak narapidana kasus narkotika di setiap lapas, sehingga membuat kapasitas melebih daya tampung.
Itu terjadi karena penyelesaian kasus lebih banyak berujung pemenjaraan ketimbang penyembuhan pengguna.