Survei: Penilaian Buruk Penegakan Hukum RI Meningkat Tajam

Lembaga survei Charta Politika merilis hasil temuan
surveinya terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia. Dalam survei tersebut,
sebanyak 1.200 responden terbelah terhadap kepuasannya terkait penegakan hukum
di Indonesia.

Hasil survei: Sebanyak 49,5 persen responden menyatakan
penegakan hukum di Indonesia sangat baik dan baik. Kemudian sebanyak 47,3
persen responden menilai penegakan hukum di Indonesia saat ini buruk dan sangat
buruk. Dilihat dari tren, penilaian buruk mengenai kondisi
penegakan hukum mengalami kenaikan yang cukup tajam dibandingkan dengan survei
survei sebelumnya, tepatnya sejak bulan Maret sampai Julii dari 29,9 persen
menjadi 47,3 persen.

Pemberantasan korupsi: Survei menyebut sebanyak 44
persen responden menilai pemberantasan korupsi saat ini sangat baik dan baik ,
sementara 53 persen menyatakan buruk dan sangat buruk.

Kepuasan Pemerintah: Dalam survei juga ditemukan
tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada di angka 62,4 persen.
Sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34,1 persen. Tingkat Kepuasan
itu menurun dibandingkan temuan survei sebelumnya di angka 65,3 persen.

Kondisi Ekonomi: Survei itu juga menyajikan penilaian
publik terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Terdapat 65,9 persen responden
yang menyatakan kondisi ekonomi di Indonesia sangat buruk atau buruk. Sementara
hanya 31,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi Indonesia baik dan
sangat baik.

Akan tetapi, sebanyak 60,5 persen responden menyatakan
optimis terhadap kondisi ekonomi satu tahun yang akan datang.

Catatan: Charta Politika mengatakan permasalahan yang
dianggap paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat saat ini adalah penanganan
pandemi Covid 19 berikutnya ada harga kebutuhan pokok yang mahal dan permasalahan
susah mencari lapangan kerja.