Ganja untuk Keperluan Medis Dinilai Perlu Diteliti
Penelitian mengenai manfaat tanaman ganja bagi kesehatan diminta untuk dilakukan. Hal itu dalam rangka untuk memutuskan status ganja sebagai golongan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Dasar argumen: Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan persoalan narkotika adalah masalah transnasional. Pengkajiannya dinilai tidak hanya mengutamakan aspek hukum, tapi juga melihat aspek kesehatan. Penentuan kebijakannya pun diminta didasarkan pada metode ilmiah dengan berbagai tahapan.
“Sehingga dari hasil penelitian tersebut nantinya akan ditemukan kebenaran dan pemanfaatan dari narkotika tersebut secara lebih lanjut serta perlu pula dilakukan pengujian untuk kepentingan praktis. Maka, penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi kesehatan guna pembangunan kemajuan bidang kesehatan,” ujar Taufik dalam sidang mendengar keterangan DPR dan Pemerintah di Ruang Sidang Pleno MK secara daring, Selasa (10/8/2021).
Peringatan: Taufik mengingatkan setiap negara mempunyai karakteristik tersendiri dalam memutuskan suatu pelegalisasian terhadap ganja atau minyak ganja (cannabis oil) untuk pelayanan kesehatan yang termasuk dalam golongan narkotika. Sehingga tidak dapat disamakan satu negara dengan negara lainnya.
Probelamtik: Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya mengatakan tanaman ganja di Indonesia saat ini masih banyak yang bersifat merugikan daripada mendatangkan manfaat. Diakuinya bahwa kasus sitaan ganja masih tinggi karena banyak disalahgunakan untuk rekreasi atau penggunaan yang bersifat rekreasional.
Baca Juga: Selinting Pembahasan RUU Narkotika dan Legalisasi Ganja | Asumsi
Arianti juga menyebut belum ada bukti manfaat klinis dari penggunaan ganja ataupun minyak ganja untuk pengobatan di Indonesia.Sehingga, kalangan medis tidak menggunakan ganja dan produk turunannya pada saat ini.
Di Amerika Serikat, dia mengaku salah satu kandungan ganja yaitu Kanabidiol dapat memberikan efek anti epilepsi dan sudah di-approve oleh FBI pada tanggal 28 Juni 2018 dengan nama epidiolex. Tetapi, di Indonesia terdapat drug of choice epilepsy, yaitu gabapentin, asam valproat, dan sebagainya.
Perkara: Sejumlah pihak mengajukan uji materiil UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu pemohon, yakni Dwi Pertiwi sebagai salah seorang ibu terungkap pernah memberikan terapi minyak ganja (cannabis oil) kepada anaknya yang menderita celebral palsy semasa terapi di Victoria, Australia, pada 2016 silam. Akan tetapi, sekembalinya ke Indonesia, dia menghentikan terapi tersebut karena adanya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Narkotika.
Dua orang ibu lainnya yang menjadi Pemohon perkara ini juga menilai aturan itu menghalangi anaknya untuk mendapatkan pengobatan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup.
Baca Juga: Banyak Artis Terjerat Ganja, Bagaimana Sebenarnya Sejarah Penggunaan Ganja? | Asumsi
Ada celah: Pemohon lain dari kalangan LSM menyebut Pasal 7 UU Narkotika mengatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a juncto Pasal 7 UU Narkotika, narkotika dapat digunakan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin dalam konstitusi.
Di samping itu, ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika memberikan peluang dilakukannya penelitian terhadap narkotika Golongan I dengan ketentuan tertentu.
Sidang selanjutnya: Sidang berikutnya akan digelar pada Senin, 30 Agustus 2021. Agendanya mendengarkan keterangan dari tiga ahli yang dihadirkan para pemohon.
