Tugas Besar Menanti Wamendikbud Ristek: Dari PJJ Sampai Urusan Budi Pekerti

Akademisi dan guru angkat bicara soal bakal adanya Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Wamendikbud Ristek) yang bakal mendampingi Menteri Nadiem Makarim dalam menjalankan tugasnya, seiring ditekennya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2021, tentang Kemendikbud Ristek oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Juli lalu. 

Perlu Dua Wakil Menteri

Dosen Departemen Administrasi Publik sekaligus pakar kebijakan publik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi Sugandi, mengatakan dirinya sudah lama mendengar adanya wacana penunjukkan wakil menteri sejak lama. 

Namun dirinya mengaku heran kehadiran wakil menteri di Kemendikbud Ristek baru terealisasi saat ini. Padahal, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai presiden di periode kedua, isu ini sudah bergulir. 

“Sebenarnya itu sudah lama kan, rencana itu dari awal Pak Jokowi dilantik Presiden. Saya dengar sudah bakal keluar Perpres bakal ada 2 menteri dan menurut saya ini memang perlu,” ujar Yogi kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon, Sabtu (31/7/21). 

Menurutnya, adanya wakil menteri memang mendesak saat ini terlebih kementerian yang dipimpin Nadiem memangku tanggung jawab yang sangat besar, bukan sekadar urusan pendidikan dan kebudayaan bangsa semata.

“Menurut saya juga latar belakang Nadiem kan, bukan dari pendidikan tapi dari industri. Memang harus ada orang yang dari dunia pendidikan. Saran saya, boleh dibagi dua wakil menterinya ini,” kata dia.

Menurutnya, wakil menteri ini salah satunya ada yang mengurus bidang pendidikan dasar dan kebudayaaan dan satu lagi fokus pada bidang riset teknologi dan pendidikan tinggi. 

“Menurut saya penting wakil menteri ini diisi oleh para teknokrat. jadi, saran saya harus ada dua wakil menteri yang satu di urusan pendidikan dasar dan kebudayan lalu satunya untuk riset dan perguruan tinggi, sekaligus bidang teknologi,” ungkapnya.

Bebas Kepentingan Politik

Hal senada juga disampaikan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim. Menurutnya Nadiem membutuhkan dua orang wakil menteri untuk membantunya menjalankan tugas dan tanggung jawab kementeriannya secara maksimal.

Bahkan, kata dia hal ini sudah pernah disampaikan pihaknya saat pertemuan antara perwakilan guru tanah air dengan Mendikbud Ristek. Sama seperti Yogi, dia bilang urusan pendidikan dasar dan kebudayaan serta persoalan di bidang riset, teknologi, dan perguruan tinggi harus ditangani wakil menteri tersendiri. 

“Kami sudah membaca Perpres tersebut terkait dengan struktur di Kemendikbud Ristek. Memang sudah lama juga kami menyampaikan bahwa dengan besarnya struktur Kemendikbud Ristek saat ini, terkait riset dan teknologi juga urusan pendidikan dasar mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), SD, SMP, SMA yang juga perguruan tinggi dan kebudayaan termasuk di dalamnya harus ada wakil menteri yang fokus menanganinya. Menurut saya, efektifnya ada dua wakil menteri,” tuturnya.

Baca Juga: Kriteria Wamendikbudristek untuk Bantu Nadiem

Wakil menteri pertama, lanjut dia adalah yang khusus pada pembangunan aspek riset dan teknologi dan wakil menteri lainnya fokus pada masalah pendidikan sekolah dan para guru.

“Saya rasa ini memungkinkan. Dua wamen ini diharapkan bisa membantu kinerja Mas Menteri, apalagi ini di masa pandemi. Saya melihat di masa pandemi kementeriaannya besar otomatis pekerjaannya semakin banyak. Ini berbicara siswa saja jumlahnya 50 juta dengan jumlah hampir 500 ribu sekolah. Ditambah lagi urusan mahasiswa dan dosen juga,” ujar Satriwan.

Ia mengharapkan orang yang ditunjuk sebagai wakil menteri berasal dari kalangan akademisi atau praktisi pendidikan yang tidak terafiliasi dengan lembaga yang berada di bawah naungan Kemendikbud Ristek, apalagi partai politik. 

“Harapannya buat yang mengurus riset dan teknologi ini wakil menterinya dari perguruan tinggi. Jangan orang partai, kemudian yang mengurus pendidikan dasar dan para guru itu harus orang profesional, seperti praktisi pendidikan. Jangan sampai juga orang dari LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang selama ini jadi bayang-bayangnya Kemendikbud Ristek karena mereka terlalu banyak intervensi selama ini dan enggak independen dalam menyelidiki persoalan yang perlu dibenahi di kementerian ini secara jeli,” jelasnya.

Sedangkan, Yogi Suprayogi tak mempersoalkan kalau wakil menteri ini berasal dari LSM selama memang memiliki kompeten dan bisa bekerja profesional dan tidak terikat dengan kepentingan para pejabat di Kemendikbud Ristek. 

“Enggak apa-apa juga dari LSM atau praktisi menurut saya, selama wakil menteri ini lepas dari kepentingan politik apapun di dalamnya dan benar-benar bisa memaksimalkan kementerian ini,” ucap dia.

Tugas Besar Wamendikbud Ristek

Satriwan Salim menilai pekerjaan besar yang mesti dilakukan para wakil menteri ini adalah menyelesaikan masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang menurutnya persoalannya semakin pelik di masa pandemi COVID-19.

“Pekerjaan rumah besar Mas Menteri yang harus dibantu para wakil menteri dan belum mampu diselesaikan itu kan, apalagi kalau bukan soal masalah PJJ. Ini kalau tidak tertangani dengan baik, ancamannya learning loss bahkan jangka panjangnya menyebabkan  loss generations. PJJ di negara kita bisa dibilang, tidak efektif,” kata Satriwan.

Ia menyebut, meski fokus bidang pekerjaannya berbeda namun dua wakil menteri ini bisa bersinergi untuk menyelesaikan masalah PJJ seperti melakukan riset seberapa banyak sekolah yang masih terhambat mengikuti sistem ini, mencarikan solusinya, hingga melakukan evaluasi dan peningkatan sistem PJJ yang lebih efektif dan efisien.

“Saya rasa harus orang yang kuat dan punya integritas tinggi pada masalah ini buat ditunjuk sebagai wamennya Mas Menteri,” imbuh pria yang juga pengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di salah satu sekolah di Jakarta ini.

Yogi Suprayogi menimpali, dengan adanya wakil menteri ini pemerintahan periode kedua presiden Jokowi bisa mengejar ketertinggalan pembelajaran digital yang mau tak mau mesti dilakukan sekolah-sekolah akibat situasi pandemi berkepanjangan.

Bukan cuma itu, menurutnya wakil menteri yang mengurusi persoalan pendidikan dasar juga punya tugas besar untuk mengusulkan program pendidikan budi pekerti kepada menterinya agar kembali digalakkan di sekolah-sekolah.

“Penting selain soal digitalisasi pendidikan, tapj juga perlu ada yang bisa membangun kembali moral bangsa di dunia pendidikan, di sekolah-sekolah. Belakangan menurut saya, nilai-nilai moral dan budi pekerti di pendidikan kita mulai memudar. Apalagi di masa pandemi, interaksi guru yang terbatas semakin menyulitkan mereka mengajarkan murid-muridnya soal nilai-nilai kebaikan secara langsung di sekolah,” pungkasnya.