Kriteria Wamendikbudristek untuk Bantu Nadiem

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tak akan bekerja sendiri lagi dalam menjalankan tugasnya. Ia bakal segera memiliki wakil menteri dalam waktu dekat. Siapa yang layak mengisi posisi ini?

Wakil menteri dinilai perlu 

Bakal adanya jabatan Wamendikbudristek ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2021, tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Juli lalu. 

Adanya Perpres ini, diketahui dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (30/7/2021). Wakil Menteri nantinya akan bertugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dengan posisinya yang merupakan satu kesatuan dalam memimpin Kemendikbudristek.

Sekretaris Jenderal Komnas Pendidikan, Andreas Tambah menilai sebenarnya sebelum dilebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi, banyak masalah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum tertangani secara maksimal.

“Kemendikbud itu sebelum dilebur saja, masalahnya sudah seabrek. Banyak yang seharusnya ditangani tapi tidak tertangani. Ini memang perlu ada wakil yang bisa mengakomodir apa yang tidak bisa tertangani oleh Mas Menteri supaya enggak keteteran,” kata Andreas kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon, Sabtu (31/7/21).

Ia menegaskan, sosok wakil menteri Nadiem ini harus sosok yang benar-benar menguasai bidang teknologi sekaligus pemanfaatannya di bidang riset yang bisa bernilai jual.

“Peleburan ini memang membuat bidang ristek kita ini semakin lemah. Kita bidang riset dan teknologinya selama ini, bukan sesuatu yang buat dijual. Ada lembaga riset swasta juga di Indonesia  yang saya enggak mau sebutkan apa, isinya bukan akademisi-akademisi hebat. Akan tetapi, mereka secara kelembagaan risetnya laku dan bisa berkembang, mendapatkan uang dengan baik dari hasil riset,” tuturnya.

Menurutnya kekurangan kementerian di Indonesia yang mengurusi bidang riset dan teknologi tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, tak lain disebabkan karena masalah anggaran yang tersedia untuk kebutuhan ini.

“Memang harus diakui hasil riset negara kita kurang bahkan sama sekali tidak menonjol. Ini disebabkan masalah anggaran minimal di bidang riset dan teknologi. Jadi, proyeknya belum selesai, anggarannya sudah habis. Kalau belum habis ini kan, enggak mungkin berjalan baik karena keterbatasan dana, di luar mungkin ada juga anggaran yang disunat,” ungkapnya.

Siapa yang pantas jadi Wamendikbudristek?

Andreas mengatakan sosok yang layak mengisi jabatan ini adalah kalangan profesional yang tak lain merupakan kepala lembaga yang khusus bergerak di bidang riset atau pakar di bidang teknologi.

“Saya sih, mengharapkan dari kalangan profesional. Bisa saja kepala lembaga, profesional teknologi, rektor atau akademisi yang harus punya kompetensi dan kredibilitas yang baik. Riset ini adalah proyek yang ditunggu-tunggu dananya. Jadi memang mesti profesional sekaligus praktisi yang ahli di bidangnya. Jadi benar-benar diperlukan orang yang visioner, menguasai bidangnya dari hulu sampai hilir,” ujar dia. 

Adapun standar yang bisa ditetapkan untuk wakil menteri ini, kata dia misalnya pernah membuat riset yang hasilnya diakui dunia internasional. Ia pun mengingatkan kalau jangan sampai posisi ini diisi oleh kalangan partai politik yang berkoalisi dengan pemerintahan. 

Bila politikus yang ditunjuk untuk memngisi jabatan ini, ia mengkhawatirkan bukannya fokus mengurus kualitas riset dan pengembangan teknologi yang dilakukan negeri ini, malah sibuk dengan kepentingan partainya.

“Kalau belum pernah bikin riset yang mendunia bagaimana bisa ada standar dan kita tahu kalau orang ini pernah menghasilkan gagasan ide yang bagus. Jangan dari kalangan partai karena bendera yang dibawa itu beda. Kalau dari partai artinya ada kepentingan tertentu dan konflik kepentingan sangat mungkin terjadi karena dikhawatirkan ada politik balas budi. Jadi, memang harus orang profesional untuk mengurus lembaga besar ini,” tandasnya.

Jokowi disarankan ganti Nadiem 

Sementara itu pengamat pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji mengaku setuju kalau Kemendikbudristek merupakan kementerian besar yang memang harus diurus oleh dua orang pejabat. 

Mengandalkan satu orang menteri dengan permasalahan kompleks di dalamnya, kata dia tentu tidak akan membuat kementerian ini bekerja dengan maksimal sesuai harapan.   

“Sebenarnya yang saya dengar, dari awal Mas Menteri itu jadi Mendikbud memang sudah disiapkan Perpres oleh Presiden untuk menunjuk wakil menteri. Menurut saya wajar karena tugasnya berat apalagi program Pak Jokowi di periode kedua ini fokus pembangunan SDM unggul. Memang harus ada juga orang yang kuat dari segi pendidikan mengurus kementerian ini karena Mas Menteri ini sama sekali enggak pernah terjun ke dunia pendidikan. Cuma saat sudah disiapkan Perpres dan ada sudah beberapa calon wakil menterinya ditolak oleh Nadiem,” kata Indra.

Ia mengaku tak tahu alasan pasti Nadiem menolak adanya wakil menteri yang bakal menjadi pendampingnya dalam bertugas. Hal ini tentu memicu dugaan kalau Nadiem sejak awal merasa yakin bisa mengurus kementerian ini seorang diri.

“Sampai akhirnya yang saya dengar, pas jadi Kemendikbudristek ini kabarnya Mas Menteri mau ada wakil menteri dan sudah ada orangnya. Cuma wamennya menolak. Di situ tanda tanyanya? Kenapa orang menolak jadi wamen? Menurut saya, ini tidak terlepas dari kebijakan yang diambil menterinya belakangan ini kan gaduh terus, bahkan sebelum peleburan kementerian terjadi. Orang yang diminta jadi wakil menteri ini jadi takut jadi tumbal,” jelasnya.

Alih-alih menambah posisi wakil menteri, Indra menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi lebih mempertimbangkan mengganti Nadiem dari jabatan Kemendikbudristek yang menurutnya, di masa pandemi COVID-19 ini sama sekali tidak menggagas kebijakan yang mengakomodir kepentingan pelajar, mahasiswi, akademisi, dan para guru dengan baik.

“Sekarang pertanyaannya bukan siapa wamennya tapi apakah menterinya orang yang tepat? Selama pandemi apa sih, kebijakan yang dilakukan Nadiem yang tema besarnya permasalahan pandemi? Kayaknya subsidi kuota saja. Saya melihat enggak penting wamennya siapa, selama menterinya masih bikin gaduh. Ini saja yang terbaru soal laptop Merah Putih bikin gaduh. Mendingan sekalian ganti menteri daripada nambah wamen,” pungkasnya.