Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan menggelar konferensi pers soal evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Sabtu (17/7/21).
Konferensi pers dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Perpanjangan PPKM belum diputusakan
Luhut menyampaikan belum ada keputusan mengenai perpanjangan PPKM Darurat. Dia mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan mengenai hal itu dalam waktu dekat.
Luhut beralasan pemerintah masih melakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan saat ini menuai pro dan kontra tersebut.
“Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut kami akan laporkan pada Bapak Presiden dan saya kira dalam 2 sampai 3 hari ke depan kami akan umumkan secara resmi. Sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali saya sampaikan mohon maaf kepada masyarakat bila penanganan PPKM ini belum maksimal,” ujar Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Kemenko Marves, Sabtu (17/7/21).
Berbeda dengan Luhut, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sempat menyampaikan kebijakan pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang. Kebijakan itu sesuai dengan keputusan rapat terbatas antara jajaran menteri dengan Jokowi secara virtual.
“Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM,” kaya Muhadjir mengutip Detik, Jumat (16/9/2021).
Mobilitas menurun
Luhut mengungkapkan PPKM telah berlangsung selama 15 hari sejak tanggal 3 Juli lalu. Dia mengklaim terjadi berbagai kemajuan dalam hal penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. PPKM Darurat sengaja gelar untuk menurunkan aktivitas dan mobilitas masyarakat guna menurunkan penularan varian Delta yang saat ini melanda.
“Hasil monitoring kami terhadap indikator Google traffic, facebook mobility, dan indeks cahaya maka terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap aktivitas dan mobilitas masyarakat,” ucapnya.
Hal ini, kata Luhut memberikan harapan bagi semua pihak kalau penularan varian Delta bisa diturunkan. Namun menurutnya penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini tidak serta merta menunjujan penurunan kasus COVID-19.
“Walau 3 hari ke belakang terlihat data-data sudah mulai membaik karena ada masa inkubasi penularan sebelumnya dan faktor lain,” imbuh mantan Menkopolhukam ini.
Anggaran bansos bertambah
Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menambah anggaran bantuan yang bakal diberikan masyarakat, khususnya yang terdampak akibat pelaksanaan PPKM Darurat ini. Dia mengklaim kebijakan itu dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM.
“Bapak presiden telah memerintahkan kami para menterinya untuk memberikan tambahan bantuan dari pemerintah demi meringankan beban masyarakat akibat PPKM ini. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang akan segera dikucurkan Menteri Keuangan dan menteri Sosial,” terangnya.
Ia menjelaskan penambahan bansos ini meliputi pemberian beras bulog sebesar 10 kg untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bansos tunai 10 juta KPM, pemberian tambahan ekstra dua bulan untuk 18,9 juta KPM sembako, bansos tambahan 5,9 juta KPM usulan daerah, hingga tambahan anggaran Kartu Prakerja senilai Rp10 triliun.
“Dan subsidi listrik rumah tangga untuk 400 volt fan 900 volt diperpanjang 3 bulan sampai des 2021 dan perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen selama 6 bulan,” imbuhnya.