Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dihampiri isu kudeta terhadap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari posisi ketua umum. Disebutkan ada gerakan yang hendak menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) atau Kongres Luar Biasa (KLB) di PKB.
Kader PKB Ahmad Zamakhsyari mengungkapkan bahwa ada pengurus yang ingin menggelar MLB. Alasannya karena banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART). “Ada juga pelanggaran amanat muktamar Bali,” kata sosok yang akrab disapa Jimmy itu, seperti dilansir dari Tempo, Kamis (8/4/21).
Klaim Sejumlah Pelanggaran di Internal PKB
Jimmy membeberkan sejumlah pelanggaran itu, mulai dari DPP yang dinilai sembarangan menunjuk pengurus DPC, padahal seharusnya penjaringan nama DPC harus melalui DPW. Selain itu, ia juga menuding mekanisme musyawarah wilayah dan musyawarah cabang kerap tidak dijalankan.
Ada juga Dewan Syuro yang tidak dilibatkan dan diikutsertakan dalam penandatanganan kebijakan penting Partai, seperti SK dan yang lainnya. Hingga ada kepengurusan ganda dan rangkap jabatan Pengurus DPP yang juga menjadi ketua DPW.
“Mereka Ketua DPC, mereka pengurus DPW. Sementara orang lain ini disingkirkan,” ucap Jimmy.
Lebih lanjut, Jimmy mengatakan, bahwa selama ini kader-kader di tingkat DPC telah berusaha melawan situasi tersebut. Maka dari itu, mereka mendorong digelarnya MLB agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin lebih memahami masalah tersebut.
“Kawan-kawan DPC yang dirugikan nunggu momentum dan komando para Masayikh dan Ulama sepuh aja.”
PKB Tinggalkan Nilai-nilai Gus Dur?
Teranyar, Jimmy mengatakan bahwa para pengurus PKB di beberapa kabupaten atau kota sedang berkoordinasi terkait MLB. Bahkan, kata Jimmy, sudah ada kesepakatan beberapa kota untuk segera menlaksanakan MLB.
“Sudah ada 22 kabupaten atau kota sudah sepakat untuk segera membuat muktamar luar biasa atau KLB versi kami, PKB,” kata Jimmy, seperti dilansir dari Detik, Senin (12/4).
Selain pelanggaran AD/ART tadi, Jimmy menyebut alasan lain sejumlah pengurus daerah menginginkan MLB adalah karena PKB disebut telah meninggalkan nilai-nilai yang diusung Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“(Sebanyak) 22 kabupaten sepakat KLB, karena banyak di daerah kecewa atas kepengurusan PKB yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang Gus Dur bangun, salah satunya adalah banyak muscab di daerah tidak sesuai pelaksanaannya, atau tidak sesuai AD/ART bahkan dinilai hasilnya sepihak.”
Membaca Skenario di Balik Munculnya Isu KLB PKB
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ihsan menilai di setiap partai politik, ada saja pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas dengan kondisi internal. Menurutnya, kondisi itulah yang akhirnya memicu munculnya gerakan-gerakan kudeta seperti misalnya yang terjadi di Partai Demokrat beberapa waktu lalu.
“Ini masalah momentum. Beberapa politisi berusaha mengambil alih partai secara irreguler melalui KLB dengan berbagai isu dan kepentingan,” kata Bakir saat dihubungi Asumsi.co melalui sambungan telepon, Senin (12/4).
Menurut Bakir, kondisi seperti ini justru semakin terbuka karena di setiap partai ada kelompok yang merasa kecewa atau kurang puas sehingga menjadi potensi untuk melakukan gerakan termasuk KLB.
“Sehingga kalau bicara skenario untuk Pilpres 2024, itu hanya konsekuensi logis dari keharusan partai untuk mencalonkan atau mendukung capres tertentu sehingga tidak ada yang mencalonkan kadernya secara serius.”
“Merujuk pada Pilpres lalu PKB mengajukan Cak Imin sendiri yang dimunculkan sebagai Cawapres walaupun akhirnya tidak berlanjut.”
Bakir menilai kalau betul terjadi KLB di internal PKB, maka tentu saja akan terjadi perubahan secara mendasar di dalamnya. “Bisa saja trah Gus Dur yang selama ini tersingkir bisa muncul lagi,” kata Bakir.
Senada dengan Bakir, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin juga melihat ada semacam ketidakpuasan dari sejumlah kader di internal PKB.
Setidaknya, ada beberapa skenario yang dibaca Ujang melihat munculnya isu kudeta di PKB ini. “Mungkin saja ada kader-kader PKB yang tak puas dengan kepemimpinan Cak Imin. Mungkin sudah lama dipendam dan baru saat ini dimunculkan,” kata Ujang saat dihubungi Asumsi.co, Senin (12/4).
“Bisa saja skenario manajeman konflik untuk menaikkan pamor PKB itu sendiri atau bisa saja desas-desus PKB itu memang nyata dan ada. Partai-partai ini kan sudah siap-siap di 2024,” ucapnya.
Menurut Ujang, Cak Imin juga sepertinya ingin maju sebagai cawapres di pilpres mendatang. Namun, di sisi lain, ada lawan-lawan politiknya di internal atau eksternal PKB, yang justru tak ingin Cak Imin maju.
“Soal KLB itu memang berujung dan bermuara pada 2024. Karena PKB itu bisa dijadikan kendaraan politik oleh siapapun ketumnya.”
Tapi, Ujang justru melihat kecil kemungkinan terjadinya kudeta di PKB. Sebab, ia menilai PKB berada dalam koalisi pemerintahan.”Kecuali Cak Imin nya tak taat asas, bisa saja kudeta dijalankan oleh lawan-lawannya. Jika terjadi KLB di PKB itu hal biasa saja. Asalkan KLB-nya sesuai aturan.”