Sering Sindir Jokowi di Twitter, Kenapa Susi Jadi Kritis ke Pemerintah?

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, kembali melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polemik wacana impor beras satu juta ton, meski Presiden sudah meredam isu ini dengan memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras hingga akhir Juni 2021. 

“Saya perlu tegaskan bahwa tidak akan ada impor komoditas beras hingga bulan Juni mendatang. Selama hampir tiga tahun belakangan ini, Indonesia juga tidak mengimpor beras,” kata Jokowi lewat akun Twitter.

Presiden mengakui, saat ini memang terdapat nota kesepahaman antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Nota kesepahaman itu adalah opsi yang dapat ditempuh sewaktu-waktu, serta upaya untuk berjaga-jaga di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian saat ini.

Jokowi menuturkan beras petani akan diserap oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pada panen raya mendatang. “Saya telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk penyerapan beras dari petani lokal tersebut,” ucapnya.

Ingatkan Indonesia Penghasil Beras Terbesar

Cuitan di akun Kepala Negara ini pun ditanggapi Susi lewat akun @susipudjiastuti, dengan melontarkan sindiran yang mengisyarakatkan apakah setelah Juni, pemerintah kembali mengimpor beras. “Setelah juni?” tulisnya dengan dibubuhi emoji wajah menitikkan air mata.

Tak sampai di situ, wanita pemilik maskapai Susi Air ini juga mengkritik Jokowi dengan mengingatkan bila petani juga tengah dalam masa panen pada bulan Juni. “Dan Juni July .. petani mulai panen lagi Pak Presiden,” cuit Susi. 

Masih dalam kicauannya, ia melempar kritik, “Padahal FAO (organisasi Pangan dan Pertanian) bilang begini, mantap! Indonesia peringkat 3 penghasil beras terbesar di dunia.” 

Kicauan Susi pun ramai dikicau ulang dan disukai pengguna Twitter lainnya. Mereka banyak yang mengapresiasi sikap Susi yang semakin kritis terhadap pemerintah. Namun, ada pula warganet yang mempertanyakan Susi yang terkesan semakin lantang mengkritik Presiden dan jajarannya usai tak lagi berada di lingkaran pemerintah.

Tolak Impor Garam dan Benih Lobster

Susi juga pernah menyampaikan kritik sekaligus penolakannya terkait rencana impor komoditi garam oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Lewat cuitan di akun Twitternya, ia menyampaikan pendapatnya soal impor yang justru akan menekan harga gram produksi petani lokal.

Menurutnya, hal ini akan terjadi bila pemerintah benar-benar mengimpor garam lebih dari 1,7 ton. Maka, ia mengingatkan Indonesia tidak boleh melakukan impor lebih dari kuota tersebut.

“Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dr 1,7 jt ton .. maka Harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sd awal 2018 .. bisa mencapai rata2 diatas Rp 1500 bahkan sempat ke Rp 2500 .. sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9,” kicaunya lewat Twitter. 

Alih-alih menyampaikan harapannya ini kepada Presiden Jokowi, saking gemasnya, ia malah terkesan menyindir Kepala Negara dengan meminta Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri turun tangan menghentikan realisasi impor garam dan beras. 

“Dearest Ibu Mega, please stop ekspor berlebihan .. Garam tidak boleh lebih dr 1.7 jt ton dan beras tidak usah impor … please Ibu .. you are the one can make it happen,”  cuitnya di Twitter.

Sebelumnya, ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang kembali membolehkan ekspor benih lobster atau benur. Menurutnya, kebijakan ini akan merugikan nelayan ke depannya. 

Ia pun mempertanyakan, mengapa harus mengambil bibit lobster dengan memanfaatkan kuota ekspor. “Kemudian dulu waktu saya larang, harganya 30 ribu, 40 ribu, bahkan sampai 60 ribu bibit lobsternya dari nelayan. Sekarang setelah dilegalkan, diatur dengan kuota, nelayan cuma dapat 7 ribu, 15 ribu, nanti sama seperti bawang putih, seperti beras, petani mau jual murah, tapi kita harus impor”, jelas Susi dikutip dari Kompas.

Kenapa Susi Sekarang Jadi Kritis?

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, sikap kritis yang ditunjukkan Susi kepada isu-isu kebijakan Jokowi di periode kedua pemerintahannya, semata-mata ingin terlibat aktif dalam diskusi publik usai tak lagi menjabat sebagai menteri. 

“Ya, saya kira motifnya karena dia mantan Menteri KKP, tentu dia punya keinginan untuk ikut dalam diskursus publik soal isu-isu kebijakan pemerintah, khususnya soal kelautan tentunya,” ujar Arya kepada Asumsi.co lewat sambungan telepon.

Ia menambahkan, sebagai mantan pejabat pastinya Susi bakal membanding-bandingkan pemerintahan yang berjalan saat ini dengan saat dirinya masih menjadi menteri. 

“Dia akan membandingkan apa yg terjadi di zamannya dengan sekarang. Saya kira, ini hal produktif saja untuk ikut dalam isu-isu publik. Terlebih, Bu Susi ini aktif di Twitter,” ungkapnya.

Soal kemungkinan sikap kritis yang ditunjukkan Susi sebagai tanda dirinya tengah mencari panggung untuk pencitraan politik menjelang Pilpres 2024, Arya menepisnya. 

“Saat ini saya lihat, belum ada sikapnya ke arah sana (pencitraan politik). Bu Susi juga sadar, partai mana yang mau mencalonkan dia. Enggak mudah juga kayaknya mau tiba-tiba cari panggung buat Pilpres,” ujarnya.