Covid-19

Adu Manuver Politik 2024 di Tengah Pandemi, Etis Nggak Sih?

Ikhwan Hardiman– Asumsi.co

featured image
Unsplash

Beberapa pejabat dan politisi saat ini sudah mulai melakukan pergerakan politik. Seperti Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan bantuan sebanyak 30 ribu dosis vaksin COVID-19 kepada pemerintah Kota Surabaya agar dapat mempercepat tercapainya target vaksinasi kepada warga Surabaya, dan warga Jawa Timur pada umumnya.

"Saya berharap vaksinasi hari ini akan mempercepat target vaksinasi dan tercapainya herd immunity di Surabaya dan Jawa Timur," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lengkap dengan masker merah khas Partai PDIP, Puan memberikan bantuan sosial berupa vaksin untuk masyarakat. Dengan bantuan yang ia berikan, Puan sudah menunjukan pergerakan politik.

Isu Puan akan  maju di 2024 memang sudah terdengar beberapa waktu lalu, ia disebut akan dipasangkan dengan Prabowo untuk pemilihan presiden di 2024.

Selain Puan da pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum lama ini dikunjungi oleh Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan sampai yang terbaru adalah pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ridwan Kamil mendadak jadi primadona karena dianggap cocok jadi wakil dengan elektabilitas tinggi untuk pejabat tanpa partai yaitu sebesar 8,1% menurut survei Charta Politika. Posisi Ridwan Kamil ada di atas Tri Rismaharini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mahfud MD, Erick Thohir, Moeldoko, Puan Maharani, hingga Gatot Nurmantyo.

Agenda pertemuan Ridwan Kamil dengan Airlangga saat itu berisi diskusi terkait perkembangan terbaru penanganan Covid-19, vaksinasi, dan upaya pemulihan ekonomi di Jabar.

Sementara itu agenda pertemuan Ridwan Kamil dengan AHY juga sama seperti Arilangga, yaitu upaya untuk menyelaraskan program pemerintah. Sementara pertemuannya dengan Anies beragendakan diskusi dan bahasan mengenai koordinasi mengenai keamanan pasokan sembako dari Jabar untuk DKI Jakarta.

Baca Juga : Julukan Nyeleneh Efektifkah untuk Kritik Pejabat?

Ada pula yang baru terjadi 2 pekan lalu dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Keduanya membicarakan sejumlah hal mulai dari politik dan dukungan untuk visi mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin.

Berbagai pergerakan politik yang dilakukan pejabat ini dilakukan selama pandemi COVID-19. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menjelaskan, para pejabat semestinya memikirkan potensi kegagalan dalam menangani wabah alih-alih mengutamakan elektabilitas untuk Pilpres yang masih berjarak tiga tahun mendatang.

"Bermanuver politik saat ini tidak tepat karena Covid semakin mengganas. Tetapi kalau yang bersangkutan sesuai dengan kapasitasnya seperti melakukan inspeksi mendadak, itu benar tapi harus bertanggungjawab," katanya saat dihubungi Asumsi.

Trubus menyarankan para politisi untuk terjun langsung ke lapangan mendampingi masyarakat menghadapi pandemi. Dalam masa PPKM Darurat yang sudah diterapkan sejak 3 Juli lalu, Trubus meminta pejabat untuk berbaur sekaligus mengawasi aktivitas masyarakat.

Dengan menyaksikan langsung keadaan di lapangan, pejabat dinilai dapat lebih mengetahui beberapa aspek penting seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, obat-obatan, tabung oksigen, hingga bahan pangan bagi terdampak Covid-19.

Baca Juga : PPKM Darurat, COVID-19 Dilarang Masuk Ke Gedung DPR

"Mereka bisa masuk ke akarnya, harus berani turun ke masyarakat, masuk ke kampung-kampung. Ini bisa jadi bahan kajian sejauh mana sih masyarakat percaya ke mereka (pejabat)," jelasnya.

Berbeda dengan Trubus, pilihan etis atau tidak bukan jadi persoalan utama. Pengamat psikologi politik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Mohammad Abdul Hakim menjelaskan, 2021 menjadi tahun yang tepat untuk melakukan manuver politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hakim menyebut, pihak yang memenangkan pemilih adalah mereka yang paling mampu memasukkan informasi ke dalam sistem otak dan merebut hati pemilih. Hal tersebut dapat dilakukan dengan siapnya teknologi kampanye yang dimiliki.

"Siapapun yang ingin merebut kekuasaan 2024 harus selesai dengan infrastruktur kampanye, infrastruktur politik di tahun ini," ungkap Hakim dikutip dari Tribun.

Menurutnya, sudah terlambat jika persiapan menuju 2024 baru disiapkan pada tahun depan.

"Kalau (dipersiapkan) tahun depan sudah terlalu terlambat, karena tokoh-tokoh politik kita yang mungkin akan bertarung di 2024, sudah punya mesin media sosial dan mesin grass root yang solid," ungkap Hakim.

"Tahun ini tahun yang paling tepat untuk mengambil melakukan manuver politik yang signifikan," ujarnya.

Share: Adu Manuver Politik 2024 di Tengah Pandemi, Etis Nggak Sih?