Bisnis

Penting Buat Influencer! Ini Etika Beriklan di Medsos

OlehRay

featured image
Foto: Dewan Periklanan Indonesia

Pemerintah Norwegia berencana untuk menerapkan sanksi pidana kepada influencer atau selebgram yang menggunakan hasil foto olah digital, alias editan sebagian atau seluruh tubuh untuk tujuan komersial. 

Hal ini dilakukan pemerintah setempat untuk mencegah penipuan di dunia digital yang dilakukan para influencer, serta menjaga kesehatan mental warganya dari kecemasan akibat kesempurnaan fana yang terlihat di media sosial.

Aturan ini, menurut Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Satriyo Wibowo bisa diterapkan di Indonesia. Sebab, di negeri ini ada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur kalau barang yang dijual harus sesuai dengan yang diiklankan. 

"Kalau ada dramatisasi, mesti disebutkan hanya untuk kebutuhan visual misalnya. Nah ini, kenapa bakal diterapkan di Norwegia? Menurut saya kemungkinan besar sudah banyak kasus orang yang menjual personanya, mengaku jadi influencer untuk menipu demi dapat banyak uang," kata Satriyo saat dihubungi Asumsi.co melalui sambungan telepon, Rabu (7/7/2021).

Di sisi lain, Beauty Influencer dan selebgram Indonesia Affi Assegaf mengharapkan adanya kode etik yang secara khusus mengatur etika influencer dalam mempromosikan atau mengulas produk yang memiliki nilai komersial.

"Kode etik ini perlu ada supaya influencer, khususnya mereka yang bisa memengaruhi jumlah orang dalam skala besar dan audiensnya yang lebih mudah terpengaruh, kayak remaja dan anak ada pakemnya. Ini kan, perlu lebih sensitif dalam membuat dan mengunggah kontennya supaya mereka teinspirasi, mau beli atau mau coba produk tertentu, tanpa merasa insecure. Perlu banget sih untuk ada kode etik bagaimana seorang influencer yang ideal dalam menjalankan pekerjaan kayak  gimana," jelas dia. 

Baca juga: Norwegia Ancam Pidanakan Influencer yang Tipu-tipu, Kode Etik Dinilai Perlu | Asumsi

Nah, ternyata di Indonesia sudah ada lho aturan soal etika pariwara Indonesia yang bisa jadi acuan para influencer tanah air dalam mengiklankan produk atau jasa di media sosial. Kalian sudah tahu belum?

Seperti Apa Aturannya?

Dalam Etika Pariwara Indonesia Amandemen 2020 Pasal 4.6 yang disusun Dewan Periklanan Indonesia (DPI) dijelaskan poin-poin kode etik beriklan atau mempromosikan sesuatu lewat media daring. Demikian isi aturannya:

4.6 Media Daring

4.6.1 Media Daring adalah setiap media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin (machine-readable).

4.6.2 Materi iklan yang tepat sama, tidak boleh ditampilkan secara sambung-ulang lebih dari dua kali.

4.6.3. Isi pesan dan format iklan harus dibuat sedemikian rupa, sehingga khalayak dapat dengan mudah membedakan antara isi iklan dengan unsur satir atau parodi, maupun dengan berita, karikatur, atau fiksi. 

4.6.4. Iklan tidak boleh ditampilkan sedemikian rupa, sehingga mengganggu keleluasaan atau kemampuan teknis khalayak untuk merambah dan berinteraksi dengan situs terkait, dan harus menyediakan akses tombol keluar /exit button yang terlihat dengan jelas dan mudah diakses.

4.6.5. Efektivitas iklan harus dapat diukur dengan matriks kuantitatif melalui perkakas dan platform (tools & platform) yang independen, transparan, dan akurat.

4.6.6. Laporan efektivitas iklan harus transparan dan tidak boleh dimanipulasi atau dimodifikasi.

4.6.7. Berlayanan Iklan (Ad Serving).

a. Media tempat iklan ditayangkan bertanggung jawab atas seluruh materi iklan yang ditayangkan melalui berlayanan iklan yang digunakan, baik yang milik sendiri, maupun milik pihak lain melalui jejaring iklan (ad network) atau pertukaran iklan (ad exchange).

b. Iklan yang ditayangkan dari mekanisme jejaring iklan atau pertukaran iklan, wajib menampilkan identitas pihak tersebut.

c. Semua bentuk penayangan iklan harus mendapat persetujuan dari media tempat iklan tersebut ditayangkan.

d. Iklan harus sesuai dengan isi materi di situs tujuan.

4.6.8. Penyelenggara media digital harus memastikan semua iklan bebas dari segala unsur ancaman, seperti virus, spyware, malware, bugs, phising, dan/atau script yang mencelakakan atau merugikan khalayak.

4.6.9. Penarikan data pengunjung melalui cookies maupun pendataan wajib diinformasikan kepada pengunjung. Apabila penggunaan cookies terkait data pribadi, maka wajib mendapatkan persetujuan pengunjung terlebih dahulu.

4.6.10. Pengiriman iklan melalui surat elektronik (e-mail) wajib mencantumkan secara jelas hal-hal berikut:

a. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik email jika ingin mengirimkan iklan.

b. Alasan mengapa penerima pesan dikirimi iklan tersebut.

c. Petunjuk yang jelas dan mudah tentang cara

untuk tidak lagi menerima kiriman iklan dari alamat dan/atau pihak yang sama, dengan menghadirikan mekanisme menyingkir (opt-out) yang jelas terlihat dan mudah diakses kapan saja bisa diakses oleh pengguna.

d. Identitas lengkap dari pengirim iklan.

e. Jaminan atas hak-hak dan kerahasiaan pribadi penerima pesan iklan tersebut.

4.6.11. Iklan dalam media sosial:

a. Untuk produk-produk dengan khalayak khusus dewasa, wajib mencegah akses dari kelompok usia di bawah 21 tahun.

b. Tidak menggunakan media sosial pribadi untuk menayangkan iklan komersial, kecuali sebelumnya telah secara jelas menyebutkan adanya unsur iklan komersial tersebut.

Apa Sanksi Hukumnya?

Pakar hukum pidana dari Universitas TrisaktAbdul Fikar Hajar mengatakan kode etik beriklan yang sudah ada di Indonesia memang belum banyak diketahui oleh publik. Alasannya, kata dia, disebabkan kurangnya sosialisasi ke masyarakat, khususnya para influencer.

"Memang kurang, bahkan saya lihat enggak ada dan enggak jelas siapa yang mesti mensosialisasikan ini di masyarakat. Harusnya perlu disosialisasikan di tengah tren banyak influencer kayak begini," katanya saat dihubungi Asumsi.co lewat sambungan telepon. 

Baca juga: Akun Bisnis Instagram, Ini Kata "Influencer" Soal Manfaatnya | Asumsi

"Dianggap kurang penting karena ada kecenderungan bangsa kita pemaaf, dalam artian kalau kerugiannya cuma kecil-kecil saja, enggak bakal dipersoalkan. Bakal berbeda kalau ruginya gede baru dipersoalkan, diseret-seret palas berlapis mulai dari penipuan, penggelapan, sampai pakai pasal perlindungan konsumen," tuturnya. 

Selain dilindungi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi hukum pidana yang juga bisa dijatuhkan bila ada korban yang tertipu manfaat produk, bahkan bentuknya yang tidak sesuai dengan iklan bisa dikenakam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Adapun pelaku yang melakukan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/20 yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

"Intinya sebenarnya penipuan meski hal yang kecil-kecil saja kayak beli kosmetik mahal, ternyata bohong warnanya enggak kayak di iklan. Dari pengamatan saya, enggak ada yang pernah menuntut urusan kayak begini sampai ke pengadilan. Ini juga karena kesadaran masyarakat kita masih kurang dalam menuntut hak mereka kalau ditipu, sehingga hukumnya enggak efektif di negara kita," ujarnya.

Share: Penting Buat Influencer! Ini Etika Beriklan di Medsos