Internasional

Gagal Bentuk Pemerintahan, Netanyahu Bisa Terdepak

Irfan Muhammad– Asumsi.co

featured image
Twitter/PM Of Israel

Setelah hampir 12 tahun menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kini diyakini berada di posisi paling terjepit. Kegagalannya membentuk pemerintahan koalisi baru hingga tenggat waktu yang ditetapkan, yakni Selasa (4/5/2021) tengah malam tadi, mungkin akan menggeser dia dan partainya, Likud, dari jajaran pemerintahan.

Melansir Axios, mandat membentuk pemerintahan untuk Netanyahu ini adalah ketiga kalinya dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah melakukan kegagalan yang sama. Namun kali ini, para pesaingnya mungkin bisa membentuk pemerintahan tanpa dia.

Kini, Presiden Reuven Rivlin sebagai pemberi mandat memiliki waktu tiga hari untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak sebelum memutuskan siapa yang akan menerima mandat selanjutnya.

Baca juga: Geliat Perubahan Politik di Israel, Partai Arab Raih Lima Kursi | Asumsi

Terkini, Netanyahu dikabarkan telah mengembalikan mandat kepada Presiden Reuven Rivlin usai gagal membentuk pemerintah koalisi hingga tenggat yang ditentukan.

Gagal Merangkul Mayoritas

Mengutip AFP, kegagalan Netanyahu membentuk koalisi pemerintahan karena dirinya tidak bisa merangkul mayoritas mutlak. Meski partai sayap kanannya, Likud, meraih kursi paling banyak, namun itu tak memenuhi setidaknya 120 kursi di parlemen Israel Knesset.

Mayoritas pemilih pun menyoroti kasus korupsi yang menjerat Netanyahu. Dokumen dakwaan menuduh dia menerima hadiah dari teman-teman kayanya dan meminta bantuan taipan media dengan imbalan laporan media untuk pencitraan politiknya.

Dalam beberapa pekan terakhir, Netanyahu juga terlihat makin frustasi menghadapi tekanan yang ada. Ini ditambah dengan kematian 45 warga Israel dalam sebuah festival Yahudi dan gagalnya Likud mendorong proposal yang menyerukan pemilihan langsung perdana menteri. Para penentang mengkritik tindakan itu sebagai upaya putus asa Netanyahu untuk menemukan cara baru mempertahankan kekuasaan.

Pecahnya Koalisi Netanyahu

Likud juga menghadapi perpecahan di koalisinya sendiri yang memiliki rumpun pada partai kanan, zionis religius, hingga ultra-nasionalis cenderung fasis.

Baca juga: Itzik Saidian Bakar Diri: Gimana Stres Pascatrauma Bayangi Tentara Israel Saat Ini? | Asumsi

Kepala Partai Yamina, yang berhaluan ultranasionalis, Naftali Bennett, misalnya. Meski bergabung dengan Netanyahu, dia juga terbuka pada kemitraan lain dengan partai kiri-tengah dengan dalih menghindari pemilu kelima. Untuk diketahui, dalam kurun dua tahun terakhir, Israel sudah menggelar empat kali Pemilu.

Koalisi Likud juga semula akan diisi oleh Partai Raam. Sebuah partai Islamis di Israel. Pemimpin Partai Raam, Mansour Abbas mengaku mengambil opsi ini untuk meningkatkan standar hidup 20 persen minoritas Arab Israel. Namun, pemimpin Zionisme Religius Bezalel Smotrich, yang berulang kali menyebut Raam sebagai "pendukung teror", enggan mengajak mereka bekerja sama. Padahal, posisi Raam cukup menentukan untuk Likud bisa merangkul minoritas.

Dalam situasi berbeda, menanggapi kegagalan Netanyahu, para pembantu Presiden Rivlin telah merekomendasikan mandat agar diemban oleh Yair Lapid, politisi dari partai tengah, Yesh Atid. Yesh Atid memiliki 45 anggota di parlemen dari 120 kursi yang ada. Selain Lapid, nama Bennett juga dijagokan sebagai penerima mandat tersebut.

Tadinya, mengutip Axios, Netanyahu berusaha membuat celah dengan menyabotase pengalihan mandat ke Lapid. Dengan begitu, Netanyahu berharap Bennet bisa tampil dan bisa ditekan untuk bernegosiasi hanya dengan rekan-rekan kanannya saja. Tapi rencana itu juga gagal setelah Bennett menolak mengesampingkan negosiasi dengan Lapid.

Soalnya, meskipun partai Bennett hanya memenangkan tujuh kursi di Knesset, Lapid akan mengizinkannya untuk menjabat sebagai perdana menteri selama dua tahun sebelum dia merotasi jabatannya di dua tahun selanjutnya. Koalisi partai kiri-tengah, yang memenangkan lebih banyak kursi, juga diyakini akan mengendalikan sebagian besar kementerian pemerintah.

Mengutip Reuters, sebagian pihak menilai kalau kebuntuan pembentukan koalisi ini sendiri sebagian besar berasal dari masalah hukum Netanyahu tadi. Beberapa calon sekutu berkomitmen untuk tidak mengabdi kepada perdana menteri yang sedang diproses hukum.

Jika saja calon baru yang dipilih oleh Rivlin gagal membentuk koalisi dalam 28 hari, presiden dapat meminta parlemen untuk menyetujui calon dalam waktu tiga pekan. Jika tidak bisa, Israel akan menggelar pemilu lagi untuk kelima kalinya.

Alasan Gagal Terus

Mengutip pemberitaan di Times of Israel, Desember 2020 lalu, ada sejumlah alasan yang membuat ketidakstabilan politik terus terjadi di Israel dalam dua tahun terakhir.

Baca juga: Warisan Hosni Mubarak adalah Api dan Kematian | Asumsi

Kasus hukum yang menjerat Netanyahu jadi salah satu alasannya. Apalagi setelah dia muncul di pengadilan atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Meski pendukung Partai Likud tetap setia pada Netanyahu, namun serangkaian protes kadung menunjuk hidung Netanyahu dan meminta pengadilan membuka kasus ini secara terang. Netanyahu bahkan disebut sebagai "Crime Minister".

Netanyahu memang mendapat pujian atas penanganan awal pandemi virus corona pada musim semi dan telah mengamankan vaksin untuk Israel. Namun kemarahan publik berkobar lagi di tengah serangkaian lockdown nasional dan kesulitan ekonomi bagi pemilik bisnis.

Kritikus menuduh Netanyahu lebih mementingkan masalah yang tidak terlalu mendesak, seperti manuver hukum, dan bagaimana menyenangkan basis sayap kanannya dengan menjanjikan untuk mencaplok Tepi Barat milik Palestina yang diduduki Israel.

Alasan lain adalah gagalnya kabinet persatuan Benjamin Netanyahu-Benny Gantz mengeluarkan anggaran yang berdampak pada bubarnya Knesset ke-23 tahun lalu. Padahal kabinet ini baru tujuh bulan dibentuk.

Kegagalan kabinet ini juga membuat Israel menggelar pemilu keempat Maret kemarin.

Padahal anggaran adalah kunci untuk melaksanakan kesepakatan di mana Netanyahu akan menyerahkan kekuasaannya kepada Benny Gantz, seorang politikus poros tengah dari partai Biru Putih, rival panjang Netanyahu yang kemudian memilih berkoalisi di kabinet tahun lalu, sebagai "perdana menteri pengganti".

Di sisi lain, ada juga kekecewaan publik pada bergabungnya Gantz ke koalisi Netanyahu. Meski Gantz berpendapat kesepakatan pembagian kekuasaan adalah untuk kepentingan nasional setelah tiga pemilihan umum yang tidak meyakinkan telah membuat negara itu lumpuh, pengikut Gantz sangat marah karena itu berpotensi memberi keuntungan pada Partai Likud.

Sebaliknya, partai Netanyahu sendiri mengalami pembelotan. Gideon Saar, orang yang memiliki pandangan sayap kanan yang sama seperti Netanyahu mengatakan, Likud telah menjadi "kultus kepribadian" pada Netanyahu.

Share: Gagal Bentuk Pemerintahan, Netanyahu Bisa Terdepak