Sistem Pendidikan Sedunia Terdampak Corona, PBB: Malapetaka Generasi di Depan Mata

Pendidikan tak bisa dinikmati secara merata oleh semua pelajar, dan pandemi COVID-19 semakin menyingkap ketimpangan akses terhadap pendidikan itu. Di Indonesia, sistem pembelajaran jarak jauh telah membuat anak-anak yang tak punya akses internet, listrik, sinyal telepon, dan perangkat digital terhambat pendidikannya.

Tak hanya di Indonesia, pandemi ini disebut oleh PBB telah menjadi disrupsi terbesar terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia sepanjang sejarah, dengan hampir 1,6 miliar pelajar di lebih dari 190 negara terkena dampaknya.

Masyarakat yang berada di negara miskin menjadi yang paling terbentur. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan penutupan sekolah berdampak terhadap 94% populasi pelajar di seluruh dunia—99% di antaranya berasal dari negara berpendapatan bawah dan menengah ke bawah. Ia juga mengestimasikan bahwa 23,8 juta anak-anak dan remaja keluar dari sekolah atau tak punya akses ke sekolah karena dampak ekonomi COVID-19 saja.

Selain itu, perempuan dan kelompok terpinggirkan juga jadi yang paling kena dampaknya. “Terlepas dari pelajaran yang bisa disampaikan lewat radio, televisi, dan online oleh guru dan orang tua, masih banyak pelajar yang tak mendapatkan akses tersebut. Pelajar dengan disabilitas, kelompok minoritas, pengungsi, dan mereka yang berada di wilayah terpencil jadi yang punya risiko tertinggi untuk tertinggal,” ungkap Antonio dalam siaran pers (4/8).

Mereka yang punya akses terhadap pembelajaran jarak jauh pun tak otomatis bisa belajar secara optimal. Kondisi tempat tinggal menjadi faktor penting, termasuk kemampuan ekonomi dan keterampilan digital orang tua. PBB mencatat bahwa anak-anak dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang rendah kekurangan kesempatan untuk membaca, akses terhadap ruangan yang tenang, dan dukungan dari orang tua. Anak-anak di rumah tangga miskin pun tak mendapatkan bantuan untuk mengerjakan tugas sekolah.

Selain itu, pembagian tugas domestik pun berperan penting. Perempuan dan anak perempuan jadi berada di posisi rentan, sebab PBB mencatat perempuan jadi pihak yang menanggung beban domestik paling besar selama pandemi. Di Indonesia, temuan yang sama juga didapatkan oleh Komnas Perempuan. Survei terhadap 2.285 responden ini menemukan bahwa perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan durasi lebih dari 3 jam berjumlah empat kali lipat daripada responden laki-laki. Satu dari tiga responden pun melaporkan bahwa pekerjaan rumah tangga yang bertambah itu berakibat pada meningkatnya stres.

Sebelum pandemi COVID-19 saja, akses terhadap pendidikan masih belum merata. Lebih dari 258 juta anak-anak tidak sekolah, dan hampir 800 juta orang dewasa buta huruf. Walaupun telah masuk sekolah, 56% atau sekitar 387 juta anak-anak di sekolah dasar di seluruh dunia diestimasikan tidak punya kemampuan membaca yang baik. Dari sisi finansial, negara berpendapatan bawah dan menengah ke bawah punya gap finansial hingga US$148 miliar dalam rangka pemenuhan akses terhadap pendidikan. COVID-19 membuat gap finansial ini dapat melebar hingga sepertiganya.

PBB mengambil contoh wilayah Sub-Sahara Afrika yang jadi sumber 47% dari 258 juta anak-anak yang tidak sekolah di dunia. Di wilayah Sahel, kebanyakan dari sekolah pun telah tutup berbulan-bulan sebelum pandemi karena perang, serangan ke sekolah, dan persoalan iklim.

Jika tak juga mendapatkan dukungan akses terhadap pendidikan, pihak-pihak yang paling terdampak ini pun terancam tak akan pernah kembali ke sekolah. Penelitian lain dari Kanada menunjukkan bahwa hilangnya akses terhadap pendidikan ini dapat memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi lebih dari 30%. Kerugian ekonomi untuk setiap pelajar pun ditaksir sebesar US$16.000, atau US$10 triliun secara global.

“Kita menghadapi malapetaka generasi yang dapat menyia-nyiakan potensi manusia, menghapus kemajuan selama beberapa dekade, dan memperburuk ketimpangan yang telah mengakar. Efek lanjutan kepada nutrisi anak, pernikahan anak, dan kesetaraan gender juga sangat memprihatinkan,” lanjutkan Guterres.

Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif terhadap Krisis

PBB meluncurkan kampanye bertajuk “Save Our Future” yang bertujuan untuk mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk memahami bahwa investasi di sistem pendidikan termasuk dalam aspek yang krusial dalam pemulihan pascapandemi. Rekomendasi ini fokus ke empat hal, yaitu membuka kembali sekolah ketika penularan COVID-19 sudah dapat dikendalikan, memprioritaskan pendidikan dalam pengambilan keputusan dan pendanaan, memprioritaskan pelajar yang susah dijangkau atau minim akses, dan investasi dalam hal literasi digital dan infrastruktur sehingga pelajar tak lagi punya kendala koneksi.

Rekomendasi-rekomendasi kebijakan itu menekankan pada keamanan para pelajar dan inklusivitas bagi kelompok-kelompok terpinggirkan. Untuk dapat membuka sekolah kembali, pemangku kepentingan mesti dapat memastikan bahwa lingkungan sekolah dapat menunjang penggunaan masker dan perilaku jaga jarak. Oleh karena itu, sekolah dengan kapasitas berlebih atau overkapasitas pun mesti mendapatkan perhatian lebih.

Mitigasi terhadap risiko penularan COVID-19 juga mesti direncanakan secara matang. Program pendidikan mesti adaptif terhadap krisis dan siap siaga terhadap bencana. Pemangku kebijakan mesti punya kapasitas untuk menganalisis risiko kesehatan bagi pelajar, guru, dan staf sekolah, dan mengidentifikasi pelajar yang berisiko untuk keluar atau DO. Selain itu, kemampuan untuk dapat merancang platfom alternatif yang efektif yang memastikan pendidikan tetap dapat berjalan juga penting.

Pembukaan sekolah ini mesti mengikutsertakan anak-anak dari kelompok terpinggirkan, termasuk kelompok disabilitas yang punya kebutuhan khusus untuk dapat melanjutkan pendidikan. Pelajar di wilayah darurat dan krisis mesti jadi prioritas, sehingga pendidikan mereka tidak semakin tertinggal. Program kesehatan dan pemenuhan nutrisi lewat makanan, air, dan sanitasi juga mesti diperhatikan bagi anak-anak yang berada di posisi rentan. Selain itu, perlu pula perhatian khusus bagi perempuan dan anak-anak kelas menengah ke bawah untuk didorong kembali masuk sekolah.

“Pemerintah dan pihak yang berkepentingan mesti memastikan bahwa sistem pendidikan peka terhadap kebutuhan yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, dan bagaimana dinamika gender selama krisis. Norma gender yang berbahaya dan tekanan ekonomi dalam rumah tangga mestinya tidak mencegah anak perempuan kembali ke sekolah dan menyelesaikan pendidikan mereka.”

Guterres turut meyampaikan pentingnya dukungan yang berkelanjutan bagi para pelajar, guru, dan komunitas terkait dapat ditopang oleh sistem pendidikan yang fleksibel, berbasis digital, dan dengan kurikulum yang modern. “Ketika dunia sedang berada dalam ketimpangan, kita membutuhkan pendidikan—yang dapat menjadi penyeimbang—lebih dari kapanpun. Kita harus mengambil langkah tegas untuk mencipkan sistem pendidikan yang inklusif, tangguh, berkualitas, dan cocok untuk masa depan.”