Isu Terkini

Ridwan Kamil Hentikan Proyek Rp 140 Milyar untuk Atasi Covid-19, Sudah Tepat?

OlehIlham Anugrah

featured image
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Foto: Asumsi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan kebijakan untuk atasi wabah pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan yakni dengan menghentikan 11 proyek infrastruktur senilai Rp 140 milyar.

“Kami putuskan untuk dihentikan atau ditunda, dan dananya dialihkan untuk obat-obatan dan pasien Covid Jawa Barat, yang sedang diisolasi mandiri yang kesulitan ekonomi,” tulis Rdiwan Kamil dalam akun Twitternya, Minggu (4/7/2021).

Rp 140 milyar tersebut nantinya, digunakan pemerintah Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan, dan suplemen warga selama isoman (isolasi mandiri). Apalagi menurut mantan arsitek itu, banyak yang menjalani isoman kesulitan mendapatkan obat-obatan dan suplemen.

Konsultasi dan Kirim Obat Via Pikobar

Salah satu upaya lain yang dilakukan Pemprov Jawa Barat yakni, dengan membuat aplikasi Pikobar (Pusat Koordinasi dan Informasi COVID-19 Jawa Barat). Mereka yang Isoman, wajib bisa mengakses Pikobar untuk mendapatkan suplemen dan obat Covid-19. Tidak hanya itu, masyarakat bisa konsultasi online secara gratis.

"Permohonan bisa melalui aplikasi atau  PIKOBAR. Pasien Isoman yang juga bingung dan butuh bertanya, bisa tele-konsultasi kepada para dokter via telepon dan,” tulisnya.

Baca Juga: Ridwan Kamil dan Kebebasan Memilih Kendaraan Politik | Asumsi

Pria yang kerap disapa Kang Emil ini berharap, melalui aplikasi tersebut, warga yang tengah menjalani isolasi mandiri, mendapatkan perhatian lebih dari tenaga medis, dan mengecek kesehatannya secara lebih mudah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, katanya, terus berupaya mengendalikan angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate) rumah sakit, dengan melakukan manajemen perawatan pasien Covid-19, salah satunya lewat isolasi mandiri.

Langkah Ridwan Sudah Tepat?

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan langkah Ridwan Kamil sudah tepat, karena telah mengalokasikan dana tersebut untuk penanganan pandemi.

“Saya rasa sudah benar, karena beberapa daerah seperti Pemprov DKI juga mengalokasikan dana untuk pengananan Covid selama PPKM darurat,” ucap Agus saat dihubungi Asumsi.co, Senin (5/7/2021).

Ia mencontohkan, DKI Jakarta telah lebih dulu mengalokasikan anggaran sekitar RP 2,57 triliun, dari dana bagi hasil Kementerian Keuangan.

Pengamat ekonomi dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Andy Satrio Nugroho, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang mengalokasikan dana proyek infrastruktur untuk penanganan pandemi.

“Saya apresiasi terhadap Pemrov Jabar. Saya harap, ini bisa dicontoh oleh pemprov lain dan pemerintah pusat. Bagaimana dana yang dialokasikan ke infrastruktur yang sifatnya tidak prioritas, ke program pengendalian pandemi, dan bantuan masyarakat terutama sektor kesehatan dan masyarakat. Ini menjadi salah satu langkah yang cukup diapresiasi,” kata Andy saat dihubungi Asumsi.co, secara terpisah.

Ekonomi Jabar Terganggu?

Pria yang menjabat Head of Center of Industry, Trade, and Investment ini mengatakan, langkah pengalokasian dana yang dilakukan Pemprov Jaba itu ada kemungkinan terjadi perlambatan pertumbuhan di sektor konstruksi.

“Meski demikian, kita lihat sequence waktunya cukup panjang. Kalau waktunya cukup panjang, pastinya akan menghambat ke triwulan ke-3. Jawaban saya, di tengah pertumbuhan positif sektor konstruksi 0.3% di triwulan 1. Saya melihat di triwulan 2 masih akan positif, mungkin efeknya baru terjadi di triwulan ketiga di sektor konstruksi,” ujar Andy.

Baca Juga: Pecah Rekor, 555 Kasus Kematian Akibat Covid-19 Dalam Sehari | Asumsi

Menurutnya, apa yang dilakukan sudah benar dan langkah ini harus ditempuh, karena memang kondisinya darurat. “Saya mendukung penuh, apalagi ada mekanisme perubahan di APBD. Apabila dilakukan, saya rasa cukup baik untuk menangani pandemi saat ini,” katanya.

Meski demikian, lulusan Master Perencanaan dan Kebijakan Publik ini menilai, alokasi anggaran Jawa Barat masih kecil untuk menangani pandemi.

“Tentu kalau kita lihat alokasi dianggarkan ke penanganan pandemi daerah sebesar Jawa Barat belum cukup besar. Saya rasa perlu ada beberapa pos yang bisa disiapkan untuk penanganan pandemi. Meski tidak cukup besar, ini bisa ditiru oleh pemprov lain,” tuturnya.

Andy juga memberitahukan, masih ada pekerjaan rumah lain yang harus dilakukan, yaitu realisasi belanja daerah yang masih lambat dan dana idle di bank yang masih tinggi.

“Jawa Barat berdasarkan laporan BI masih terbesar ketiga, dengan nilai Rp 16,14 triliun. Saya rasa perlu menjadi perhatian Pemprov Jawa Barat untuk mengalokasikan belanja daerah untuk kesehatan dapat teroptimalisasi,” imbuhnya.

Share: Ridwan Kamil Hentikan Proyek Rp 140 Milyar untuk Atasi Covid-19, Sudah Tepat?