Cabut Surat Titip Perusahaan ke Camat, Stafsus Jokowi Minta Maaf 

Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra akhirnya menarik kembali surat berkop Sekretariat Kabinet yang berisi permintaan kepada camat  di seluruh wilayah Indonesia agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dalam menangani penyebaran COVID-19. Namun, surat itu sudah terlanjur menyebar dan menjadi sorotan luas.

Dalam keterangan tertulisnya, Andi menyatakan bahwa surat tersebut merupakan pemberitahuan dukungan kepada program Desa Lawan COVID-19 yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut,” kata Andi lewat keterangan tertulis, Selasa (14/04/20).

Andi menjadi sorotan karena dia sendiri merupakan CEO dari PT Amartha tersebut. Perusahaan itu bergerak di bidang pemberdayaan dan pembangunan UMKM melalui sistem Peer to Peer Landing. Ia ikut mendirikan Amartha pada 2010, dan sampai hari ini masih menjabat sebagai CEO.

Menurut Andi, awalnya adalah niat baik untuk bisa menangani penyebaran COVID-19.

“Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi COVID-19 di desa, melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya,” ujar Andi.

Andi mengklaim dukungan tersebut murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat, yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD.

Andi pun menyadari kesalahan sehingga membuat surat tersebut memicu reaksi luas dari masyarakat dan akan menjadikannya sebagai pelajaran ke depannya. “Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan,” ujarnya.

“Tentunya hal ini akan menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai anak muda yang ingin memberikan kontribusi untuk negeri, agar tetap mengikuti kaidah aturan dalam sistem birokrasi. Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut,” ujarnya.

Ada lagi yang beginian.

Yang bener saja, mosok ada surat dari Istana langsung ke kecamatan….hahaha ????????

Hancur tatanan administrasi kenegaraan. Iya gak sih? ???????? pic.twitter.com/jzjuwpZ9QD— Iwan Sumule (@IwanSumule) April 13, 2020

Sebelumnya, sebuah surat bertandatangan Andi Taufan dan berkop Sekretariat Kabinet beredar luas di media sosial. Surat tersebut ditujukan kepada camat seluruh Indonesia yang isinya berupa kerja sama sebagai relawan desa lawan COVID-19. Kerja sama yang dimaksud mencakup perihal edukasi COVID-19 dan pendataan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Puskesmas. Amartha akan berperan aktif memberikan edukasi di desa dengan materi seputar: tahapan gejala, cara penularan dan pencegahan COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan standar WHO, serta tata cara pencegahan penularan COVID-19 mulai dari pola hidup sehat dan bersih, hingga penerapan physical distancing atau jaga jarak fisik.

Selain itu, petugas lapangan Amartha berperan melakukan pendataan APD di Puskesmas atau layanan kesehatan di desa dan memenuhi kebutuhan tersebut melalui jalur donasi.

Surat tersebut menjadi sasaran kritik karena ada konflik kepentingan dari posisi Andi sebagai CEO PT Amartha. Hal ini tercantum juga di dalam surat tersebut. Oleh publik, langkah ini dianggap tak etis karena jalur birokrasi yang dipotong.