Isu Terkini

Ramai-ramai Kritik Rencana Eks Koruptor Disebut Penyintas dan Jadi Penyuluh Antikorupsi

Admin– Asumsi.co

featured image
Asumsi.co

Komisi Pemberantasan Korupsi berencana untuk menjadikan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi sebagai agen penyuluhan antikorupsi. KPK juga berniat mengubah istilah eks koruptor sebagai penyintas.

Rencana itu pun mendapat kritik pedas dari sejumlah pihak. Salah satu yang bersuara atas rencana itu adalah penyidik KPK Novel Baswedan. Lewat akun Twitternya, dia menyampaikan rencana itu sebagai gambaran perilaku enak pimpinan KPK Saat ini.

Dia melihat para pimpinan KPK tidak paham dan peduli dengan korupsi.

“Ketika menyebut Koruptor sbg penyintas (korban), lalu pelakunya siapa? Negara? Pantas saja mau jadikan koruptor sbg penyuluh antikorupsi. Pegawai yg kerja baik disingkirkan,” kicau Novel.



Kritikan serupa juga disampaikan oleh mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Dia menyindir rencana itu membuka potensi eks koruptor menjadi pimpinan KPK. Bahkan, dia juga berkata tidak mudah menjaga kewarasan dalam situasi seperti saat ini.

“Ke depan perlu terobosan lebih berani. Bukan hanya menjadikan eks napi koruptor sebagai penyuluh antikorupsi, tapi menjadikan mereka Pimpinan KPK. Siapa kandidatmu?,” kata Febri.



Sementara itu, Muhammad Said Didu juga angkat bicara terkait polemik itu. Mantan Sekretaris BUMN yang kini vokal terhadap berbagai kebijakan pemerintah ini mengaku heran dengan gelar ‘penyintas’ bagi koruptor. Dia mengingatkan penyintas adalah orang yang selamat dari bencana.

“Lha mereka pelakunya kok dianggap "korban" ? Para koruptor juga akan diberikan jabatan penyuluh korupsi ? Sudah tepat kalau @KPK_RI skrg dianggap pelindung koruptor,” kicau Said Didu.



Seperti halnya Febri, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto juga tampak heran dengan rencana itu. Pasalnya, dia mengatakan pegawai KPK yang berjasa justru disingkirkan.

“Mati Ketawa ala Pimpinan KPK. Eks Koruptor direkrut utk jd Penyuluh. Tapi, Insan KPK yg berjasa jebloskan koruptor justru di TWK kan & dihabisi. Apakah kita sdng ditinggikan-kedunguannya?,” kicau Bambang.



Terkait dengan rencana itu, sebuah akun bernama Fraksi Rakyat Indonesia juga membuat poster bagi para koruptor yang ingin menjadi penyuluh antikorupsi. Terdapat sejumlah syarat dalam poster tersebut, salah satunya pernah korupsi di atas Rp1 miliar.

“OPEN RECRUITMENT!! Kabar gembira untuk para koruptor! Syarat dan ketentuan berlaku dan yg pasti "berkelakuan baik" Karena ditempatkan sebagai "Penyuluh Anti Korupsi",” kicau Fraksi Rakyat Indonesia.



Klarifikasi KPK

Plt Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding membantah KPK akan menjadikan eks koruptor sebagai penyuluh antikorupsi. Dia mengatakan KPK hanya menjajaki untuk menggunakan testimoni mantan narapidana korupsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak korupsi.

“Tidak benar. KPK tidak melakukan seleksi atau menjadikan narapidana korupsi sebagai penyuluh antikorupsi,” ujar Ipi kepada Asumsi.co.

Ipi menjelaskan tidak sembarang orang bisa menjadi penyuluh antikorupsi. Dia berkata penyuluh antikorupsi harus tersertifikasi dan mendapatkan pengakuan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penyuluh Antikorupsi.

Sedangkan rencana eks koruptor disebut penyintas, Ipi menyampaikan istilah penyintas dalam konteks sebagai korban korupsi kurang tepat disematkan kepada eks koruptor. Hal itu sekaligus meralat pernyataan Plt Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana saat memberi penyuluhan ke narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin.

“Kita perlu akhiri polemik istilah penyintas ini. Kami meyakini, penanaman nilai-nilai integritas antikorupsi bisa menjadi benteng pengendalian diri dari niat jahat untuk melakukan perbuatan korupsi,” ujarnya.

Ipi menambahkan penyuluhan kepada narapidana korupsi dalam rangka pencegahan. KPK berharap para narapidana yang siap untuk berperan dalam pemberantasan korupsi dapat membagikan pengalaman tersebut sehingga menjadi pembelajaran yang efektif bagi masyarakat untuk menjauhi korupsi.

"KPK melalui pendekatan edukasi yang melibatkan peran serta masyarakat, mengajak segenap pihak untuk turut mengambil bagian dalam menanamkan nilai-nilai integritas demi membangun budaya antikorupsi,” ujar Ipi.

Share: Ramai-ramai Kritik Rencana Eks Koruptor Disebut Penyintas dan Jadi Penyuluh Antikorupsi