Kader Partai Oposisi Pindah Haluan Dukung Jokowi, Patutkah Diberi Sanksi?
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Padahal, PAN sendiri telah memutuskan untuk menjadi partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin di Kalimantan Selatan,” ujar Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan Muhidin dalam keterangannya pada Minggu, 9 Desember 2018.
Muhidin mengatakan bahwa ada beberapa alasan pihaknya memutuskan melenceng dari arahan partai. Namun alasan utamanya yaitu karena pasangan Jokowi-Ma’ruf menjadi pilihan mayoritas bagi masyarakat di provinsi itu, dan hal itulah yang membuatnya tak berani menentang suara kebanyakan. Maka dari itu, Muhidin berani memberikan instruksi kepada seluruh kader PAN dan masyarakat pendukung di Kalimantan Selatan untuk turut mendukung kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Akibatnya, Muhidin kemudian dicopot dari posisi Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan karena mendeklarasikan dukungan untuk Jokow Widodo-Ma’ruf Amin. DPP PAN juga tengah melakukan investigasi terkait permasalahan ini sebelum memutuskan apakah Muhidin akan dikeluarkan dari PAN atau tidak.
Jabatan Muhidin Dicopot Karena Dukung Jokowi
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN memberhentikan Ketua DPP PAN Kalimantan Selatan karena mendukung paslon presiden-wakil presiden nomor urut 01. Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Muhidin tak ada komunikasi sebelumnya, dan Hanafi sendiri baru tahu setelah melihat dari pemberitaan.
Anak pendiri PAN, Amien Rais itu menyatakan bahwa pihaknya sudah tak perlu memberikan imbauan lagi kepada pengurus atau kader terkait dukungan pada Pilpres 2019. Bahkan Hanafi dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya akan langsung memberikan sanksi kepada kader yang berbeda dengan keputusan partai.
“Iya (langsung menonaktifkan Ketua DPW Kalsel). Plt oleh kader lain,” ujar Hanafi dilansir dari CNNIndonesia.com pada Senin, 10 Desember 2018 kemarin.
Lebih dari itu, Hanafi juga memastikan akan ada sanksi untuk jajaran pengurus DPW PAN Kalsel yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Menurut Hanafi, seluruh pengurus maupun kader harus taat pada keputusan partai. “Ya pasti lah ada sanksi. Ketaatan pengurus harusnya pada keputusan partai. Bukan menaati maunya orang lain,” tandasnya.
Partai Oposisi yang Kadernya Justru Dukung Jokowi
Telah diketahui bersama bahwa pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maju sebagai capres dan cawapres yang diusung oleh empat partai, yaitu ada Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, serta ada satu partai Berkarya sebagai partai pendukung. Namun dari empat pengusungnya itu, ada dua partai yang kadernya justru mendukung Jokowi-Ma’ruf, yaitu PAN dan Partai Demokrat.
Seperti yang terjadi pada Gubernur Papua Lukas Enembe, ia berani memastikan bahwa seluruh kader Partai Demokrat di Papua akan mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
“Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen (Demokrat), ini semua kader Demokrat, baik bupati semua dukung Jokowi. Sudah saya kasih tahu begitu,” kata Lukas Enembe di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 5 September 2018 lalu.
Dia juga tak mau ambil pusing jika keputusannya mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan berbuntut pemecatan. “Politik itu pilihan. Jadi ya kita bilang Jokowi, ya Jokowi,” tegas Lukas.
Tak hanya Gubernur Papua Lukas Enembe, di sejumlah daerah, kader Partai Demokrat memang terang-terangan telah memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf. Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean membeberkan bahwa ada 7 provinsi yang telah menyatakan dukungannya terhadap Jokowi pada Pilpres 2019. Namun dari 7 provinsi tersebut, tuturnya, hanya ada 4 provinisi yang siap diberikan dispensasi. Di antaranya adalah Papua dan Sulawesi Utara.
“Kami juga akan melakukan klarifikasi resmi kepada pihak-pihak yang dianggap, tapi memang ada juga daerah yang mendapat dispensasi khusus ya, karena kami juga sebagai partai tidak ingin partai kami ini jeblok di sana,” kata Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean di Jakarta Selatan pada Minggu, 9 September 2018.
Meski terdapat 7 provinsi yang berkeinginan untuk berkoalisi dengan Jokowi, Ferdinand memastikan bahwa rasio perimbangan suara kadernya itu tidak besar. Dia menyebut, perimbangan suaranya berkisar antara 41-49 persen hingga 52-48 persen.
“Memang kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi, sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami, dengan demikian nanti akan ada dispensasi khusus dari DPP terhadap daerah tertentu. Tidak banyak, sedikit sekali,” lanjutnya.
Berbeda dengan PAN, Ferdinand menegaskan bahwa partainya tidak akan memberikan sanksi apapun kepada kader yang tak mematuhi keputusan partai. Maka dari itu, Lukas Enembe, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur Papua bisa berani mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi.
“Kalau memang Papua, itu luar biasa ya, di sana itu 92 melawan 8 persen, jadi kami memaklumi apa yang disampaikan Pak Lukas Enembe. Tidak ada sanksi, tidak ada sanksi, kan saya sudah jelakan barusan, barusan saya jelaskan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi, ” pungkasnya.
