Erdoganomics, Pelajaran Bagi Indonesia
Beberapa bulan ke belakang, kondisi perekonomian Turki semakin memburuk. Inflasi yang terlalu tinggi, diperparah oleh kecaman dari Amerika Serikat, mengarahkan Turki pada jurang kebangkrutan. Tentu, kita tidak ingin Indonesia, yang notabene juga merupakan negara berkembang seperti Turki, mengalami keterpurukan ekonomi yang sama. Saya pun mengkaji kesalahan-kesalahan kebijakan yang dilakukan Erdoganomics, sebutan untuk kebijakan ekonomi dibawah pemerintahan Erdogan. Ke depannya, mungkin Indonesia dapat mengambil ppelajaran dari kejadian ini.
Logika Ekonomi Dasar vs Erdoganomics
Pertama-tama, penting untuk memahami kebijakan ekonomi yang diambil Erdogan dan menyebabkan Turki dalam keadaan kolaps. Merujuk pada artikel Erdogan Is Failing Economics 101 yang diterbitkan oleh Foreign Policy, kebijakan ekonomi Presiden Erdogan yang tertulis di situ menimbulkan kebingungan bagi saya pribadi (dan mungkin pihak lain). Hal ini disebabkan banyaknya kebijakan Erdogan yang ternyata berada di luar dari logika ekonomi dasar.
Secara logika ekonomi dasar terkait inflasi dan deflasi, dipahami bahwa salah satu kebijakan moneter yang perlu diambil oleh bank sentral untuk mengurangi inflasi adalah meningkatkan suku bunga. Alasannya, meningkatkan suku bunga akan mendorong masyarakat untuk lebih banyak menabung daripada investasi. Sehingga jumlah uang beredar pun akan berkurang.
Namun ternyata, Erdogan memiliki pandangan lain. Berdasarkan kepercayaannya, suku bunga yang tinggi justru menyebabkan inflasi, alih-alih mengurangi inflasi. Ia amat membenci bunga yang menurutnya merupakan hal yang buruk. Banyak yang menilai ketidaksukaan Erdogan pada suku bunga tinggi ini tidak berangkat dari justifikasi ekonomi. Melainkan berbasis pandangan agama, yang melihat bunga dalam ekonomi sebagai sesuatu yang berdosa.
Kedua, Erdoganomics juga percaya pada ekspansi ekonomi tanpa batas dapat menumbuhkan perekonomian Turki dengan cepat. Ekspansi ekonomi melalui kemudahan kredit untuk pembangunan besar-besaran merupakan salah satu kekhasan Erdoganomics. Tetapi, Erdoganomics tidak berpegang pada satu hal yang menjadi logika ekonomi dasar: bahwa pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi dari kapabilitas negara tersebut, dapat menciptakan resesi ekonomi. Pertumbuhan inflasi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan dan tabungan masyarakat justru akan melemahkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Ketiga, Erdoganomics memberlakukan kebijakan pajak regresif, yaitu dengan memberikan pajak untuk kelas menengah lebih besar daripada kelas atas dan kelas bawah. Kelas menengah, yang menjadi kelas paling banyak non-pemilih partai Erdogan, diberikan pajak yang lebih tinggi. Kelas bawah tidak begitu merasakan pajak karena menikmati akses kebutuhan dasar yang diberikan pemerintah, seperti makanan dan pendidikan. Sedangkan kelas atas menerima amnesti pajak yang cukup sering, dengan total sejak tahun 2002, telah diberikan amnesti pajak selama 7 kali.
Dari poin ketiga ini, terlihat bahwa Erdogan tidak memanfaatkan kelas menengah sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Padahal, kelas menengah lah yang justru dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui jumlahnya yang cenderung masif, daya beli yang baik, dan inovasi-inovasi yang cenderung datang dari kelas ini. Dengan memberikan pajak yang besar pada kelas menengah, kelas ini pun menjadi tidak dapat berperan bagi pertumbuhan ekonomi sebaik seharusnya.
Pelajaran yang Bisa Diambil
Lalu, apa pelajaran yang dapat diambil untuk Indonesia? Pertama adalah tentu perlunya kembali melakukan evaluasi apakah pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan berada pada level yang sesuai dengan kemampuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau tidak. Memang, Indonesia amat membutuhkan pembangunan infrastruktur, dan kebijakan membangun infrastruktur merupakan kebutuhan yang tidak boleh lagi ditunda. Berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) 2018, Indonesia masih berada di urutan ke-52 dunia, menempatkan Indonesia keempat di Asia Tenggara, setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Selain itu, rasio hutang Indonesia juga masih terbilang aman (29,24%) pada bulan Februari 2018. Jadi, tidak ada salahnya pembangunan infrastruktur dilaksanakan. Hanya saja, batas-batas seperti rasio hutang ini juga harus perlu dicermati.
Kedua, penting untuk bersandar dan paham pada logika ekonomi dasar yang diikuti dunia. Terlepas dari apa yang kita percaya, dalam menghadapi perekonomian global yang masih berada dalam tatanan kapitalisme, tentu kita tidak dapat semena-mena menentukan apa yang kita inginkan. Untuk bersaing dalam sistem ini, kita harus dapat mencermati aturan main lebih baik. Mispersepsi kebijakan seperti menurunkan suku bunga, ketika realita membutuhkan kebijakan yang sebaliknya, tentu tidak boleh terjadi. Jika tidak mencermati aturan ini, perekonomian Indonesia dapat terjun bebas.
Terakhir, dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi domestik, Indonesia membutuhkan pragmatisme, alih-alih idealisme. Dengan analogi dokter yang mendiagnosis pasienya, seorang dokter tidak bisa memaksakan bahwa pasiennya menderita penyakit A hanya karena si dokter ingin menyembuhkan penyakit A dengan obat A. Ia perlu seobjektif mungkin melihat kondisi pasiennya dan apa penyakitnya, barulah ia memberikan obat sesuai dengan penyakit tersebut.
Mari terapkan analogi di atas untuk pengambilan kebijakan ekonomi. Ketika seorang konservatif percaya bahwa untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tarif pajak harus rendah. Tetapi, kondisi perekonomian membutuhkannya mengeluarkan kebijakan dengan tarif pajak yang progresif. Di sini, seorang konservatif tersebut perlu melepaskan nilai-nilai ideal yang dipercayainya dan secara pragmatis menciptakan tarif pajak yang progresif.
