Malaysia Cetak Sejarah: Najib Jadi Beban, Mahathir Kembali

Malaysia mencetak sejarah. Pertama kali sejak negara tersebut diberi kemerdekaan oleh Inggris pada 1957, koalisi pendukung pemerintah Barisan Nasional (BN) yang  saat ini dipimpin Perdana Menteri Najib Razak harus kalah dalam pemilihan umum, pada Rabu, 9 Mei.

Koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH) yang dikomandoi mantan perdana menteri Mahathir Mohamad menang secara mengejutkan.

PH mengantongi 121 kursi di Dewan Rakyat dari total 222, melewati ambang batas mayoritas 112 kursi.

Sedangkan BN mendapat 79 kursi, menurun dari pemilu sebelumnya yang menduduki 133 kursi. Sisanya diambil oleh partai-partai minor lain.

Namun, jumlah pemilih dalam pemilu ke-14 ini hanya sebesar 76%, menurun dari lima tahun sebelumnya, yaitu 85%—yang tertinggi sepanjang sejarah Malaysia.

Berikut momen-momen penting dalam Pemilu Malaysia tahun ini:

Kembalinya Mahathir Mohamad

Mahathir Mohamad yang sekarang umurnya udah 92 tahun adalah mantan perdana menteri terlama. Ia pernah memimpin negeri jiran sejak 1981 hingga ia turun pada 2003.

Ketika ia menjabat, mantan wakil perdana menterinya, Anwar Ibrahim, dicopot dari jabatannya atas tuduhan korupsi dan sodomi. Anwar pun dipenjara dan dibebaskan, dan kemudian dipenjara. Tuduhan itu semuanya dibantah olehnya.

Mahathir juga merupakan mentor dari Najib, yang menjadi perdana menteri pada 2008. Najib menjabat selama dua periode, namun pemerintahannya diwarnai kasus korupsi dan diduga menerima aliran dana korupsi dari 1Malaysian Development Berhad (1MDB), perusahaan investasi negara yang ia bikin.

Namun pada 2016, Mahathir mengumumkan dia akan meninggalkan BN untuk bergabung dengan PN. Alasannya, ia mengaku malu jika diasosiasikan dengan “partai yang terlihat mendukung praktek korupsi.”

Dengan hasil ini, Mahathir akan menjadi pemimpin tertua di dunia.

Dalam konferensi pers, Mahathir mengatakan koalisi yang ia pimpin tidak sekadar mengantongi “beberapa suara, beberapa kursi, tapi mayoritas yang sangat substansial.”

Setelah hasil menunjukkan perolehan kursi PH tak terkejar lagi oleh BN, Mahathir mengatakan pihaknya akan “memulihkan penegakan hukum” di Malaysia.

Namun karena suatu hal yang tidak dijelaskan kepada publik, pengambilan sumpah tidak dapat dilakukan hari ini.

Apa Aja Janji Pakatan Harapan?

Dalam manifesto setebal 194, PH membeberkan 10 janji utamanya, salah satunya membentuk komisi untuk menginvestigasi kasus korupsi 1MDB yang menyeret nama Najib.

Beberapa janji lain di antaranya:

• Menghapuskan pajak barang dan jasa (GST) yang ditentang mayoritas masyarakat
• Mengembalikan subsidi bahan bakar yang dihapus pemerintah pada 2014
• Meninjau proyek infrastruktur besar yang diberikan kepada perusahaan asing
• Meningkatkan upah minimum nasional menjadi RM1.500 (sekitar Rp5.300.000) per bulan dari RM1.000 saat ini

Selama lima tahun ke depan, PH juga berjanji akan meringankan beban rakyat dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan rata.

Koalisi ini akan berusaha untuk membangun perumahan rakyat yang terjangkau, menurunkan biaya tol, dan mengalokasikan budget untuk pembangunan daerah-daerah miskin seperti Kelantan, Terengganu, Perlis, Sarawak, dan Sabah.

Musuh Utama Rakyat: Korupsi

Mayoritas etnis Malay-Muslim memiliki peran dominan di bidang politik dan meraup keuntungan dari diskriminasi terhadap etnis minoritas lain, utamanya dalam bidang bisnis, pendidikan, dan sipil. Meski menjalani hidup secara relatif cukup harmonis, tapi ada pembatas ras dan agama yang nyata di antara mereka.

Dalam pasal 153 Undang-undang Malaysia, disebut dengan jelas bahwa “Raja Malaysia bertanggung jawab untuk menjaga posisi spesial yang dimiliki etnis Malay.

Selain sosok Mahathir, ternyata rakyat Malaysia memiliki persamaan dalam menghadapi pemilu tahun ini. Meski berbeda latar belakang, tapi mereka bersatu menentang kebijakan pemerintah saat ini, seperti pajak GST, meningkatnya biaya hidup, dan terutama korupsi.

Menurut pengamat politik dari Coral Bell School of Asia Pacific Affairs at the Australian National University (ANU), Amrita Malhi, secara pihak oposisi memang menggalang kampanye yang kuat, tapi kekuatan sebenarnya ada di tangan rakyat.

“Dalam narasi ini, rakyat yang multi-ras dan berada di bawah tekanan akibat upah rendah dan meningkatnya biaya hidup, bersatu untuk mengalahkan pemimpin korup yang hutang dari 1MDB-nya telah membawanya untuk menggadaikan kedaulatan Malaysia ke Tiongkok,” kata Malhi kepada media.

Pengamat politik Ross Tapsel dari ANU mengatakan, isu 1MDB ini sangat menarik untuk dikulik.

Menurutnya, pengamat internasional dan juga anggota partai di ibu kota Kuala Lumpur, kasus 1MDB tidak begitu dipedulikan oleh rakyat pedesaan—bahwa mereka tidak mengerti akar permasalahannya.

“Namun ketika saya mengunjungi pedesaan Kedah, termasuk Langkawi di mana Mahathir mencalonkan diri, ketika rakyat berkomentar negatif tentang BN, argumennya biasanya berpusat seputar PM Najib dan korupsi,” kata Tapsel melalui situs New Mandala.

“Iya, kadang-kadang isu ini dibingkai seputar ‘GST’ atau ‘biaya hidup’, tapi ada kesinambungan antara isu-isu tersebut dan 1MDB—dan ada sosok Najib di sana.”

Ia menyimpulkan, salah jika ada yang mengatakan kasus 1MDB hanya menyentil rakyat kelas menengah atau kelas atas saja. Di sinilah peran Mahathir yang berhasil menyambungkan isu-isu kerakyatan dengan korupsi kepada pemilih yang membagikan pendapat mereka melalui Facebook.

‘Tsunami Malaysia Lintas Ras, Generasi, dan Latar Belakang’

Meski menunda pidatonya sejak semalam, Najib akhirnya mengakui kekalahannya pada Kamis pagi.

“Saya menerima mandat rakyat,” kata Najib dalam pidato singkatnya. “Barisan Nasional berkomitmen untuk menghormati prinsip demokrasi parlementer.”

Ia juga mengatakan, semasa pemerintahannya, ia sudah bekerja keras untuk memperbaiki kualitas hidup warga Malaysia dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi berikutnya.

“Rakyat telah mendapatkan keuntungan dari kebijakan-kebijakan BN. Tapi yang jelas, yang telah kami lakukan masih kurang menarik dibanding apa yang ditawarkan oleh pesaing kami. Rakyat sekarang menunggu janji mereka untuk direalisasikan,” katanya.

Kekalahan BN tidak berhenti di sana. Anggota kabinet saat ini, seperti menteri-menteri dan wakil menteri, juga harus gugur di pemilu—mental di 8 dari 12 daerah untuk memperebutkan suara.

Namun, pengamat politik dari John Cabot University, Bridget Welsh mengatakan, sebenarnya BN bisa saja menang jika tidak mencalonkan Najib lagi.

“Najib adalah beban. Narsismenya membuat mereka kalah dalam pemilu,” kata Welsh kepada media.

Kampanye yang ditawarkan BN melalui Najib pun diduga sejak awal tidak akan sukses.

“Ia menggunakan politik ras dan uang, seperti yang ia lakukan pada [Pemilu] 2013, tapi kali ini tidak memiliki traksi yang sama,” ujarnya. “Ini adalah tsunami Malaysia lintas ras, generasi, dan latar belakang.”

Direktur Asia Institute di University of Tasmania, James Chin, mengatakan, salah satu faktor utama kekalahan Najib adalah berubahnya haluan dukungan di pedesaan Malaysia.

“Bahkan jika pemilih di pedesaan tidak mengerti [kasus] 1MDB, mereka mengerti bahwa beberapa ‘monkey business’ sedang terjadi. Jadi brand Najib menjadi beracun,” kata Chin.