Bahas TKA, PM Tiongkok Minta Perusahaan Negaranya Lakukan Ini di Indonesia

Presiden Joko Widodo kembali terima kunjungan bilateral, kali ini datang dari Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang. Kunjungan ini merupakan yang perdana bagi Li ke Indonesia sebagai Perdana Menteri Cina setelah dilantik pada 2013.

Li punya beberapa agenda yang cukup padat di Indonesia, seperti mengunjungi Sekretariat ASEAN, membahas soal inisiatif jalur sutra maritim abad ke-21 hingga proyek pembangunan jaringan kereta api cepat Jakarta-Bandung hingga juga peningkatan hubungan kerja sama perdagangan Indonesia-Tiongkok.

Utamakan Pekerja Indonesia

Isu tenaga kerja asing yang masih jadi bahan pembicaraan di Indonesia sepertinya sampai juga ke telinga Li Keqiang. Oleh sebab itu, Li meminta agar pemilik perusahaan dari Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia agar tetap mengutamakan pekerja Indonesia sebagai karyawannya.

“Kami juga menekankan kepada perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia harus menggunakan sebagian besar atau diutamakan untuk lapangan kerja di Indonesia, untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia,” kata Li saat jumpa pers bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin, 7 Mei.

Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia hingga 2017 mencapai 24.804 orang.

Kritik Kedatangan PM Tiongkok

Komunitas Masyarakat Sipil mengkritik rencana di balik kedatangan orang nomor dua di Tiongkok tersebut ke tanah air. Arip Yogiawan, Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bilang bahwa pokok pembahasan pertemuan bilateral tersebut adalah Tiongkok punya janji investasi besar untuk pembangunan PLTU Batubara.

“Hampir semua pembangunan PLTU batubara baru di Jawa-Bali mengalami penolakan besar dari masyarakat,” kata Yogi dilansir dari Gatra.com pada Senin, 7 Mei 2018.

Menurutnya, penolakan itu disebabkan karena dampak pencemaran udara dan air. Bahkan masyarakat terdampak di PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali, sudah mengajukan gugatan hukum akan proyek investasi dari Tiongkok.

“Sebab berpotensi menghasilkan pencemaran air dan udara yang mengancam keasrian Bali Utara dan merusak potensi pariwisatanya,” ujar Yogi.