Politik

57 dari 129 Kandidat Dinasti Politik Menang Pilkada, Kemajuan Apa Kemunduran?

OlehIrfan Muhammad

featured image
Unsplash/Element 5 Digital

Sebanyak 57 kandidat dari 129 calon kepala daerah yang terafiliasi dinasti politik pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 lalu berhasil naik ke tampuk kekuasaan dengan memenangkan kontestasi. Angka ini diketahui berdasarkan hasil penelitian Lembaga Kajian Politik, Demokrasi, dan Kenegaraan Nagara Institute yang dirilis daring, Senin (12/4/2021).

Peneliti Nagara Institute, Mustakim menyebut 57 kandidat ini menang di lima provinsi. Yakni Sulawesi Selatan (13 calon), Sulawesi Utara (11 calon), Jawa Tengah (11 calon), Jawa Timur (8 calon), dan Banten (8 calon).

Di Sulawesi Selatan, mayoritas calon mengikuti pemilihan Walikota Makassar dengan jumlah sebanyak lima orang. Adapun di empat provinsi lainnya, calon-calon tersebar di setiap kabupaten/kota yang melakukan pemilihan.

"Dari 129, 57 dinyatakan sebagai pemenang. 27 di antaranya menang dan masuk gugatan ke MK untuk disengketakan pemantau maupun kontestan lain," ujar Mustakim.

Menurut Mustakim 72 kandidat dinasti politik yang kalah dalam kontestasi membuktikan adanya resistensi yang cukup besar dari silent majority pemilih terhadap calon dinasti politik. Sementara, hasil pilkada atas 27 orang yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan itu digugat pasangan calon lainnya atau pemantau pemilihan di daerah calon tunggal ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dari 27 sengketa hasil pilkada yang menggugat kemenangan paslon dinasti politik, 22 di antaranya kembali dimenangkan calon dinasti politik dan lima perkara lainnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Provinsi Kalimantan Selatan diputuskan oleh MK untuk pemungutan suara ulang (PSU),” ucap dia. 

Menurut Mustakim, ini sebetulnya sudah cukup jadi dasar bahwa dinasti politik tetap jadi persoalan. Ketidakpuasan lewat kekalahan dan gugatan di MK juga menunjukkan kalau dinasti politik tidak cukup kuat dalam memerintah dengan baik, yakni transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif.

Nagara Institute juga menilai 30 cakada dari dinasti politik yang tidak dipersoalkan ke MK, tidak lantas menegaskan mereka memiliki legitimasi politik dan justifikasi politik yang cukup kuat dalam memerintah dengan baik. 

“Sebab, masih ada tudingan pelanggaran pemilu, praktik politik uang, serta kompetitor hanya pasangan calon boneka, menjadi dasar untuk menduga dengan kuat bahwa legitimasi dan justifikasi politik sangat tidak memadai dalam memerintah dengan baik,” ucap Mustakim.

Kepada Asumsi.co, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai perlu verifikasi lebih detil apakah jumlah pemenang politik dinasti tahun ini lebih banyak dari pemilu sebelumnya atau tidak selama era reformasi. Namun yang pasti, kecenderungan yang terjadi sejak reformasi, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, pelan-pelan terasa dibajak oleh segelintir orang.

“Ini dilakukan untuk memuluskan dan melanggengkan kekuasan keluarga dan kelompoknya,” kata Fadli.

Fadli juga menilai dinasti politik tak lepas dari proses kaderisasi di tubuh partai iya. Menurut dia, masalah pokok dalam kaderisasi ini adalah partai belum punya sistem pencalonan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi internal partai politik. 

“Makanya proses pencalonan jadi sangat tertutup, elitis, dan tak demokratis,” ucap dia.

Belum lagi adalah patron tunggal dan figur-figur penentu di partai yang dipegang oleh sedikit orang. Kondisi ini membangun kecenderungan dari orang yang sedikit ini untuk berkuasa lebih dan tidak mau pengaruhnya berkurang.

“Kalau sistem dibangun demokratis, dominasi orang-orang tertentu jelas akan berkurang. Dan mereka mungkin belum mau,” ungkap Fadli.

Share: 57 dari 129 Kandidat Dinasti Politik Menang Pilkada, Kemajuan Apa Kemunduran?