Hendropriyono Pilih Mundur Dari Jabatan Setelah Partainya Sah Jadi Peserta Pemilu, Begini Alasannya

Baru aja dapet nomor urut dan sah jadi peserta Pemilahn Umum (Pemilu) Legislatif 2019, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) malah punya kabar baru yang cukup mengherankan, guys. Pasalnya, Ketua Umum PKPI Abdullah Makhmud Hendropriyono mengumumkan hari ini, Jumat, 13 April, bahwa dirinya bakalan mundur dari jabatannya, bahkan berhenti dari dunia politik

“Saya sangat gembira dan terharu. Saya mendapat kenang-kenangan dari saudara-saudara KPU untuk bisa mendapatkan SK [surat keputusan sah peserta Pemilu 2019] dan [dapat] nomor 20. Ini saat terakhir berkiprah di partai,” tutur Hendropriyono di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Jumat, 13 April.

Alasan Hendro Mundur Dari Jabatan

Pengumuman pamit dari dunia politik ini disampaikan Hendro tepat setelah PKPI resmi disahkan oleh KPU sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. PKPI mendapat nomor urut 20 untuk pemilu kali ini.

“Saya pribadi sudah merasa cukup untuk di dunia politik nasional. Bulan depan usia saya 73, mau 74, kalau tidak mau berhenti juga, nanti diberhentikan Tuhan, enough is enough,” katanya.

Baca juga: Sederet Fakta di Balik Gagal Lolosnya PBB dan PKPI ke Pemilu 2019

Keputusan pamit dari politik, menurut Hendropriyono, adalah karena sekarang sudah saatnya yang muda untuk berkarya. Selain itu, dia mengatakan tugasnya untuk mempersatukan PKPI telah tuntas. Konsolidasi partai di tingkat pusat hingga daerah disebut Hendropriyono sudah terjalin. Sedangkan pergantian Ketua Umum PKPI yang baru akan dilaksanakan pada kongres.

“Saya mengembalikan mandat ke kongres. Saya minta PKPI supaya menggelar kongres secepatnya,” katanya.

Jenjang Karir Hendro di Pemerintahan

Hendropriyono sendiri udah merasa udah lengkap dalam pencapaian karier setelah menjabat sebagai ketua umum partai politik. Sebelumnya, dia pernah mendapatkan kepercayaan tiga kali sebagai menteri.

Pada 1996-1998, Hendropriyono pernah menjabat sebagai Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia dan juga menjadi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) dalam Kabinet Pembangunan VII.

Baca juga: PTUN Kabulkan Gugatan, PKPI Sah Jadi Peserta Pemilu 2019

Selain itu, pria kelahiran Yogyakarta pada 1945 ini juga pernah megang jabatan sebagai Menteri Tenaga Kerja ad-interim. Pada periode 2001-2004, dia menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Kabinet Gotong Royong.

“Sudah merasa cukup di politik nasional. Tiga kali menjadi menteri. Sekarang mendapat pengalaman di partai. Ini pengalaman pertama dan terakhir,” kata dia.

Dia juga pernah menjadi Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) pada 2001-2004.