Isu Terkini

Diminta Bayar THR Tepat Waktu, Gimana Respon Buruh dan Pengusaha?

Irfan Muhammad– Asumsi.co

featured image
Unsplash/Mufid Majnun


Pemerintah mewajibkan pengusaha membayar penuh Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pekerjanya di Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor. M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR 2021 Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Melalui konferensi pers yang disampaikan, Senin (12/4/2021), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya membutuhkan komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu mengingat pemerintah selama ini telah memberikan banyak stimulus kepada perusahaan untuk mempertahankan kegiatan usahanya yang terdampak pandemi Covid-19.

"Keputusan yang diambil ini setelah Pemerintah melakukan diskusi dengan Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional dan serikat buruh. Sehingga didapatkan kesepakatan bahwa THR untuk tahun ini tidak boleh dicicil," kata Ida.

Kemenaker juga membatasi pembayaran THR kepada pekerja atau buruh dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pengusaha yang tidak mampu bayar dalam batas waktu yang ditentukan boleh melakukan pembayaran THR H-1 Lebaran dengan ketentuan.

"Pengusaha tidak mampu bayar THR lakukan dialog dengan buruh untuk sampai kesepakatan yang dibuat secara tertulis dengan syarat paling lambat dibayar sehari sebelum hari raya," kata Ida.

Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat. Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan membayar THR keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.

Adapun terkait sanksi bagi pengusaha yang lalai, Pemerintah mengancam denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Pemerintah juga siap mengenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 9 ayat 1 dan 2.

"Sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha," kata dia.

Bagaimana Sikap Buruh?

Menanggapi Surat Edaran ini, Ketua V DPP FSP LEM SPSI Sidharta menilai argumentasi pemerintah yang meminta pelaku usaha membayar THR tahun 2021 secara penuh karena pemerintah sudah banyak  memberikan bantuan kepada dunia usaha agar tetap bertahan selama pandemi Covid-19 sudah masuk akal. Selain itu, dengan membayar THR secara penuh diharapkan bisa memacu konsumsi masyarakat.

“Yang tentunya bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Sidharta melalui pesan singkat kepada Asumsi.co.

Kendati begitu, dirinya memberi catatan pada poin tiga Surat Edaran itu. Untuk diketahui, poin tiga berisi tenggat waktu pembayaran THR yang diikuti oleh langkah apa saja yang perlu dilakukan perusahaan bila tidak bisa membayar THR.

Menurut Sidharta, walaupun ada persyaratan yang tidak mudah untuk berkelit dari kebijakan THR, pemerintah hendaknya tidak menyamakan kondisi saat ini dengan tahun lalu.

Menurut dia, tahun 2020 dunia baru saja dihantam pandemi dengan semua ketidaktahuannya. Ada juga Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membuat banyak perusahaan meliburkan pekerjanya bahkan ada yang sampai dua bulan.

“Tahun 2021 semua perusahaan sudah beroperasi normal termasuk industri start up, pasar tradisional, pertanian, hotel, pariwisata, dan lain-lain. Tinggal sekolah yang belum tatap muka,” kata Sidharta.

Oleh karena itu dia tetap meminta pemerintah mewajibkan perusahaan membayar THR tahun 2021 sesuai dengan Permenaker No 6 tahun 2016.

Pandangan senada juga disampaikan oleh Ketua KASBI, Nining Elitos. Menurut Nining, THR sebetulnya sudah diatur lewat aturan hukum tersendiri. Oleh karena itu, terkaitTHR hendaknya berpegang pada aturan yang sudah ada.

“SE menaker tidak dikenal landasan hukumnya. Apalagi menegasikan aturan yang lebih tinggi,” kata Nining.

Berdasarkan pengalaman, ambiguitas SE yang dibuat pihak pemerintah selama masa pandemi justru banyak merugikan kaum buruh/pekerja. Tolok ukur terkena dampak pandemi pun tidak jelas karena selama ini saja masih banyak pihak perusahaan yang melakukan pelanggaran atas hak-hak buruhnya.

“Apalagi kalau dikembalikan ke perundingan antara buruh dan pengusaha. Relasi yang selama ini timpang dan tidak adanya keterbukaan pihak perusahaan terhadap buruh,” kata Nining.

Sementara itu, mengutip detik.finance, pengusaha mengaku akan kesulitan memenuhi kewajiban pemerintah terkait THR. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit mengatakan saat ini tidak semua perusahaan memiliki kemampuan keuangan yang sama.

“Kalau memang tidak punya dana mau bayar pakai apa? Gaji aja mungkin dicicil. Orang kalau lagi kesulitan keuangan kalau dipaksa bagaimanapun susah," kata Anton, kepada detik.

Anton menilai kebijakan yang memaksa semua perusahaan untuk membayar THR ini dapat membawa permasalahan dalam jangka panjang. Apalagi peraturan ini berlaku untuk semua termasuk UMKM dan kondisi pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir.

"Jadi saya tetap menyarankan bagi yang mampu silakan bayar, yang tidak mampu ya negosiasi," ucapnya.

Anton mengingatkan pemerintah agar jangan mengaitkan THR untuk menggenjot daya beli masyarakat. Sebab, efek dari itu dinilai hanya bersifat sesaat dan ke depannya disebut bisa berdampak kepada nasib usaha.

Share: Diminta Bayar THR Tepat Waktu, Gimana Respon Buruh dan Pengusaha?