General

KontraS Beri 'Kado' untuk Jokowi Jelang HUT RI

OlehRay

featured
Foto: KontraS

Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-76 pada 17 Agustus mendatang, Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) memberikan ‘kado’ untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Kado itu dikemas dalam Kwitangologi, yakni berupa catatan rentetan keberulangan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh negara. 

Penuntasan pelanggaran HAM cuma janji manis

Melalui keterangan yang diterima Asumsi.co, Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan catatan keberulangan peristiwa pelanggaran HAM ini terlihat dari kesewenangan sektor keamanan dengan dalil penertiban namun tidak dilakukan secara humanis.

"Hingga tidak dilakukannya pengusutan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kegagalan negara melalui keengganan pengusutan kasus kekerasan dengan proses yang berbelit-belit, mendukung fakta bahwa peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM masih terus berulang," jelas Fatia.

Menurutnya, negeri ini tidak pernah belajar untuk memperbaiki kesalahannya karena pada nyatanya, rentetan peristiwa masyarakat yang menjadi korban penyiksaan terus kembali terjadi.

"Atas keberulangan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, negara juga nampaknya banyak memberikan omongan yang tidak pernah terealisasikan," imbuhnya.

Fatia menilai, janji Presiden sejak masa kampanye periode pertama dan kedua untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan ucapan Jokowi lainnya untuk menenangkan hati masyarakat hanya sebatas gimmick dan janji manis belaka. Ia menyebut hal ini tentu mengejutkan sekaligus mengecewakan masyarakat. Ironianya, kata dia dari sekian pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu diangkat oleh Jokowi untuk masuk ke dalam pemerintahan.

"Seringkali untuk mengetahui apa yang akan dilakukan negara, dapat melihat  ucapan Jokowi kemudian hal yang seterusnya terjadi adalah kebalikan dari ucapan itu sendiri," tuturnya.

KontraS mencatatkan sejumlah daftar yang diharapkan bisa menjadi introspeksi sekaligus kado yang berkesan buat pemerintah di tengah momentum jelang HUT RI ke-76. Catatan tersebut antara lain:

Orang bermasalah di sekitar Jokowi

KontraS melihat Jokowi mengkhianati rakyat karena tidak melaksanakan janji untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat sebagaimana yang disampaikan saat kampanye pemilihan presiden periode pertama. Pada masa transisi, Jokowi bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla justru menunjuk A.M Hendropriyono sebagai penasihat. Padahal Hendropriyono diduga terlihat dalam kasus HAM berat.

Salah satu petinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini disinyalir memiliki andil dalam Tragedi Talangsari Lampung tahun 1989. Ia juga diduga terlibat dalam pembunuhan aktivis Munir saat menjabat Ketua Badan Intelijen Negara.

Saat mengawali jabatannya sebagai kepala negara, Jokowi pun menunjuk Andika Perkasa yang notabene merupakan menantu Hendropriyono yang kini berpangkat jenderal dan menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, sebagai Komandan Paspampres. Selain itu, putra Hendropriyono yakni Diaz Hendropriyono juga masuk ke dalam lingkaran Istana dengan mengisi posisi Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen pada tahun 2016.

Berikutnya, pemilihan Ryamizard Ryacudu untuk mengisi pos Menteri Pertahanan. Ryamizard dinilai tersandung preseden buruk saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat karena membela prajurit Kopassus pelaku pembunuhan tokoh warga Papua Theys Eluay tahun 2001.

“Hartono yang membunuh Almarhum Theys Eluay pun justru mendapat promosi karier di tubuh TNI menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis (Kepala BAIS) sejak tahun 2016,” terangnya.

Fakta ini, di dalam pandangan KontraS, menambah luka warga Papua juga yang di akhir tahun 2014 harus menjadi korban dari Tragedi Paniai, tak sampai 2 bulan pasca Jokowi-JK dilantik.

“Panglima TNI di momen terjadinya Tragedi Paniai, yakni Moeldoko justru dipilih menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sejak 2018, menggantikan Teten Masduki,” imbuhnya.

Keputusan Jokowi lainnya yang mengejutkan dengan menghadirkan sosok yang memiliki latar belakang bermasalah terkait pelanggaran HAM berat adalah Wiranto. Pria yang merupakan mantan Panglima ABRI di era Soeharto ini ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) di tahun 2016.

“Suatu keputusan yang melukai banyak pihak terutama mayoritas para korban, penyintas, dan keluarga korban pelanggaran HAM berat,” tulis catatan KontraS.

Kemudian, pemilihan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di periode kedua pemerintahan Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin turut mencengangkan publik. Penunjukkan pria yang dua kali menjadi pesaing Jokowi di pilpres, menurut KontraS adalah bentuk impunitas terhadap pelaku HAM berat yang dipertontonkan Jokowi. Wiranto dan Prabowo disinyalir memiliki keterlibatan dalam tragedi 1998 yang saat itu terjadi penculikan sejumlah aktivis pro demokrasi.

Harga tanah lebih murah dari sayur

Catatan berikutnya yang disampaikan KontraS adalah persoalan murahnya tanah kepulauan Indonesia yang dijual kepada perusahaan industri pertambangan. Tanah di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya dihargai Rp5 ribu per meternya. Harga ini merupakan tawaran dari PT Tambang Mas Sangihe.

“Kedatangan mereka adalah untuk menambang, menggali potensi-potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe,” tulis KontraS.

Kepulauan ini, terdapat banyak sekali kekayaan alam di daratan maupun di lautannya padahal di dalam Konstitusi Negara tidak boleh ditambang. “Kasihan warganya enggak punya tempat tinggal. Bukannya negara melindungi, kok malah ingkar sama konstitusi yang ada,” lanjut Fatia.

Aksi kekerasan aparat

Kekerasan aparat dalam aksi unjuk rasa pun masih terjadi di negeri ini. KontraS mencontohkan aksi kekerasan dalam aksi #ReformasiDikorupsi tahun 2019. Salah satu korbannya, Yahya yang mengalami kekerasan oleh aparat dalam aksi tersebut. Waktu itu, ia berniat menolong seorang perempuan yang mengalami represiritas dari polisi.

“Saat ingin menolong, ia dihadang dan kemudian dihantam dengan benda tumpul, dipukul hingga ditendang,” jelas keterangan yang disampaikan KontraS.

Akibat peristiwa ini, Yahya mendapatkan jahitan di kepalanya. Bukan cuma Yahya, banyak mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya yang juga mengalami aksi kekerasan serupa dalam aksi tersebut.

Selain itu, ada juga rekayasa kasus Dani Susanda yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Tasikmalaya. Ada pula penyiksaan berujung kematian Henry Bakari aparat di Polres Balerang, Batam.

Intimidasi siber

KontraS mengungkapkan intimidasi siber di negara ini juga banyak terjadi yang dilakukan melalui platform digital. Dampak dinilai sama dengan penyiksaan fisik, terutama lebih menyerang mental korbannya.

Aksi ini, menurut KontraS diketahui oleh negara tetapi tak mendapatkan penyelesaian secara berkeadilan. "Seringkali saat mendapatkan penyiksaan siber, korban sama tidak berdayanya dengan penyiksaan fisik.

Sejumlah aksi intimidasi siber yang terjadi, misalnya kasus Ravio Patra, kasus pembatalan diskusi Constitutional Law Society Universitas Gadjah Mada (CLS UGM), dan kasus panitia Diskusi Papua yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung. Seluruh kasusnya diketahui terjadi tahun lalu.

KKB dianggap teroris

Pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris. Alasannya, KKB telah melakukan aktivitas kekerasan serta memberikan dampak ketakutan bagi masyarakat.

Hal ini dianggap sebagai sikap pemerintah Indonesia yang lagi-lagi gagal paham dalam menyikapi situasi kemanusiaan di Tanah Cendrawasih. “Bukannya memikirkan solusi yang fokus pada akar masalah, pendekatan keamanan berbasis kekerasan justru terus menerus dilakukan,” lanjut pernyataan KontraS.

Teroris bukanlah stigma pertama yang disematkan kepada kelompok ini. Pemerintah juga pernah melabeli mereka dengan sebutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Sikap pemerintah yang menyimpulkan orang-orang yang mendukung kemerdekaan Papua akan diafiliasikan dengan teroris tentu hal yang sangat disayangkan.

“Suara-suara mereka untuk menyuarakan penentuan nasib sendiri dengan mudahnya dibungkam dengan dalih menganut ideologi teroris,” terang KontraS.

Main tangkap sendiri

Dalam beberapa waktu ke belakang, menurut KontraS penangkapan sewenang-wenang merupakan salah satu jenis tindak kekerasan yang paling sering dilakukan aparat kepolisian terhadap warga sipil.

Mirisnya, banyak penangkapan dilakukan tanpa bukti dan alasan yang jelas lalu berujung pada penetapan status tersangka. KontraS menyoroti di masa pandemi Covid-19, Polri banyak melalukan penangkapan terhadap aksi massa yang dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan saat melakukan demonstrasi.

“Korban ditangkap saat melakukan demonstrasi yang digelar di beberapa daerah seperti di Semarang, Jakarta, dan Jawa Tengah,” jelas KontraS.

Bentuk dari penangkapan yang dinilai sewenang-wenang ini bukan hanya sebagai upaya pengekangab dan pembungkaman masyarakat sipil tapi juga menjadi bukti penegakkan hukum diskriminatif dan tebang pilih di negeri ini.

Polemik vaksinasi

Polemik vaksinasi gotong royong individu atau vaksin Covid-19 berbayar juga menuai kritik. Pasalnya, vaksinasi yang sudah digratiskan selama berbulan-bulan tiba-tiba akan dikomersialkan. Mulanya, pemerintah menunjuk PT Kimia Farma Tbk. untuk menjalankan vaksinasi berbayar ini dan disebut bakal mulai dilakukan pada 12 Juli lalu dengan harga Rp879.000 buat dua dosis vaksin Sinopharm.

Usai adanya kritik yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa vaksinasi berbayar merupakan hal yang tak etis, pemerintah pun memutuskan untuk membatalkannya

Pemulihan korban pelanggaran HAM berat

Kemenkumham sempat menyampaikan rencana penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui jalur non yudisial lewat Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Mekanisme Non Yudisial (RPres UKP-PPHB).

Dalam rancangan ketentuan ini, mengatur bagaimana kasus HAM bisa diselesaikan secara non yudisial alias di luar proses hukum. Adapun unit kerja ini sedianya bakal di bawah naungan Menko Polhukam.

Sayangnya, dalam Rperpres UKP-PPHB, segi pemulihan korban tidak secara detail dibahas. “Pemulihan korban diartikan hanya sebagai pemberian bantuan sosial materialistik yang sifatnya sekali selesai, bukan pemulihan menyeluruh,” terang KontraS.

Apa kata Istana?

Asumsi.co menghubungi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin untuk meminta tanggapannya soal "kado khusus HUT RI" dari KontraS berupa catatan yang ditujukan untuk pemerintahan Jokowi. Namun, Ngabalin menolak untuk memberikan tanggapannya.

"Aku sebenarnya bukan bagian yang menangani atau komentar soal hal ini. Nanti itu biar teman-teman lainnya di KSP saja yang menanggapi soal ini ya," ucapnya melalui sambungan telepon.

Setelah itu, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani dihubungi lewat sambungan telepon dan pesan singkat untuk memberikan tanggapannya mewakili Istana soal ini. Namun, hingga berita ini diturunkan telepon tak diangkat dan tak ada satu pesan pun yang dibalas olehnya.

Demikian juga saat kami mencoba menghubungi Juru Bicara Kepresidenan RI, Fadjroel Rachman yang memilih bungkam tak mengangkat telepon dan sama sekali tidak membalas pesan pertanyaan yang diajukan.

Share: KontraS Beri 'Kado' untuk Jokowi Jelang HUT RI