Internasional

Pangeran Yordania Jadi Tahanan, Seaman Apa Negara Timur Tengah?

OlehRay

featured image
Foto: AFP

Mantan putra mahkota Yordania, Hamzah bin Hussein, belakangan menjadi sorotan usai menyatakan janji setianya kepada Raja Abdullah II. Janji setia itu ia nyatakan setelah menjadi tahanan rumah. Sang putra mahkota menjadi tahanan rumah karena dituduh menggerakkan para kepala suku untuk melawan pemerintah.

Dikutip dari BBC, pengakuan dirinya menjadi tahanan rumah disampaikan lewat video kepada kantor berita tersebut. Dalam videonya, sang pangeran, yang juga saudara tiri raja Yordania ini, mengatakan telah dilarang keluar rumah atau berkomunikasi dengan orang lain, selama menjadi tahanan. 

Dituduh Melawan Pemerintah

Pangeran Hamzah dituduh oleh pihak kerajaan berusaha menggerakkan "para pemimpin klan" untuk melawan pemerintah. PM Yordania Ayman Safadi mengatakan, ancaman tersebut telah berhasil dicegah. 

Enam belas orang, termasuk mantan penasihat Raja Abdullah dan anggota keluarga kerajaan lainnya, ditangkap pada akhir pekan lalu, atas tuduhan mengancam keamanan.

Langkah ini diambil pemerintah menyusul kunjungan sang pangeran ke sejumlah pemimpin suku, yang dikatakan telah memberikan dukungan.

Melansir laporan BBC, Safadi mengklaim bahwa seorang pria yang punya koneksi dengan dinas keamanan asing menawari istri Pangeran Hamzah, yakni Putri Basmah, untuk melakukan perjalanan lewat jalur penerbangan, keluar dari Yordania. Namun, ia tak merinci dinas keamanan luar negeri mana yang terlibat.

"Pangeran Hamzah bin Hussein bekerja dengan "entitas asing" untuk mengacaukan negara," kata Wakil Perdana Menteri Yordania Ayman Safadi.

Hamzah kehilangan gelar putra mahkota yang disandangnya sejak tahun 1999. Hilangnya gelar itu karena dicabut oleh Raja Abdullah II pada tahun 2004. Dikutip dari CNN, pencabutan gelar dilakukan usai Hamzah menuduh para pemimpin Yordania korupsi dan tidak mampu menjalankan pemerintahan sehingga menyebabkan kehancuran.

Kini, Hamzah membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menepis tudingan telah melakukan konspirasi untuk mengacaukan pemerintahan. 

Dimediasi Kerajaan

Ibunda Pangeran Hamzah, Ratu Nur, ikut membela puteranya. Ia mendoakan agar anaknya mendapatkan keadilan karena menjadi korban dari fitnah jahat.

Sementara, PM Safadi bereaksi atas ramainya sorotan publik terhadap video pengakuan Hamzah yang mengklaim dirinya menjadi tahanan rumah. "Pangeran Hamzah telah memutarbalikkan fakta dan berusaha menarik empati," lansir kantor berita negara, Petra.

Sumber berita yang sama menuliskan, Safadi menyebut Pangeran Hamzah telah berbicara dengan pihak di luar negeri tentang mengacaukan stabilitas negara dan pemerintah sudah lama mengawasinya.

"Para pejabat telah berusaha membujuk sang pangeran, alih-alih mengambil tindakan hukum terhadapnya. Namun, Pangeran Hamzah "menanggapi permintaan ini secara negatif"," jelas Safadi.

Kekuatan-kekuatan di wilayah Mesir, Turki, dan Arab Saudi kini menyuarakan dukungan untuk Raja Abdullah setelah operasi tersebut. Amerika Serikat, yang bersekutu dengan Yordania dalam peperangan melawan ISIS, menyebut sang raja sebagai mitra kunci yang mendapatkan dukungan penuh dari mereka.

Inggris juga mendukung sang raja. "Kerajaan Hasyimiyah Yordania adalah mitra yang sangat berharga bagi Inggris," kata James Cleverly, menteri untuk urusan Timur Tengah dan Afrika Utara, dikutip dari BBC.

Kini, pihak kerajaan telah melakukan mediasi terhadap Pangeran Hamzah, usai pangeran berusia 41 tahun ini menyatakan janji setia. Pamannya, Pangeran Hassan, bertindak sebagai mediator.

"Saya akan tetap setia pada warisan leluhur saya, berjalan di jalan mereka, setia pada mereka, pesan mereka dan kepada Yang Mulia," kata Hamzah dalam surat yang ditandatangani, Senin (5/4/21), seperti dilansir dari AFP yang dikutip oleh CNN.

Ia juga menyatakan selalu siap membantu dan mendukung raja dan putera mahkota. Pernyataan damai Hamzah datang tak lama setelah Raja Yordania setuju melakukan mediasi "untuk menangani pertanyaan Pangeran Hamzah dalam kerangka keluarga (penguasa) Hashemite". 

Seaman Apa Negara Timur Tengah?

Pengamat Hukum dan Hubungan Internasional dari Universitas Pasundan, Wim Tohari Daniealdi menilai, kekhawatiran pemerintah Yordania atas ancaman keamanan negara yang dilakukan Pangeran Hamzah, tak terlepas dari sistem politik yang berlaku di negara kawasan Timur Tengah.

Ia mengatakan, ada dua sistem politik yang berlaku di kawasan Timur Tengah. Sistem itu dilihat dari sumber legitimasinya, yakni yang berasal dari rakyat atau sistem pemerintahan demokrasi, serta kerajaan yang melihat raja di atas segalanya.

"Sehingga, memengaruhi keberpihakan politik negara-negara lain di luar sana. Hampir karakteristik pendapat, sifat, tabiat mereka, terkait keamanan mereka, adalah bagaimana sumber legitimasi ini," jelasnya kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon, Rabu (7/4/21).

Menurutnya, secara global, negara-negara luar cenderung kurang menyukai negara Timur Tengah yang sistem pemerintahannya kerajaan. Kekhawatiran inilah yang dicemaskan oleh pemerintah Yordania, dimana mereka beranggapan Pangeran Hamzah mencoba mengganggu keamanan negeri dengan meminta bantuan negara lain yang bisa dijadikan sekutu.

"Kompas politik akan mengikuti sumber legitimasinya. Bicara keamanan Timur Tengah kita akan bicara arah politik global. Banyak yang sumber legitimasinya dari luar negeri. Inilah, dari framenya bisa dikenali, negara yang sistem pemerintahannya dipilih rakyat atau demokratis, banyak negara lain bakal memihak. Sebaliknya, negara yang dari atas (bercorak kerajaan – Ed.), justru rakyat mengikuti tuannya. Namun, secara politik, banyak negara yang kurang suka," ujar dia.

Share: Pangeran Yordania Jadi Tahanan, Seaman Apa Negara Timur Tengah?