Makin Panas, Partai Hanura Kubu Sudding Bongkar Modus “Mahar Politik” Oso

Gejolak politik di tubuh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) makin memanas aja nih guys. Perkembangan terakhirnya, Hanura kubu sang Sekretaris Jenderal, Sarifuddin Sudding mengungkapkan soal modus mahar politik yang dilakukan ketua umum mereka, Oesman Sapta Odang (Oso). Waduh, gimana ceritanya ya?

Seperti kita tau, Senin (15/01) kemarin, Hanura membuat mosi tidak percaya dan memecat ketum mereka, Oesman Sapta Odang (Oso) dari partai. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu dianggap melakukan pelanggaran terhadap anggaran rumah tangga partai (AD-ART) dan prinsip-prinsip nilai perjuangan partai.

Atas dasar itulah kemudian Oso diberhentikan. Pemberhentian itu sendiri dimotori oleh Sekjen Sarifuddin Sudding atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya. Keputusan itu diambil setelah sejumlah pengurus Partai Hanura mengadakan rapat di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (15/01).

Nah guys, yang bikin penasaran tentu soal munculnya isu mahar politik yang katanya dijalankan Oso. Mengenai masalah itu, Wakil Sekjen Hanura, Dadang Rusdiana menyebut bahwa pemecatan itu salah satunya disebabkan karena persoalan mahar politik.

Ternyata menurut Dadang Rusdiana, Oso memanfaatkan posisinya sebagai ketum untuk meminta mahar kepada calon kepala daerah yang akan maju dari Partai Hanura. Yang lebih mengerikan lagi, Oso diklaim kerap bermain dua kaki dengan meminta mahar kepada dua pasangan calon yang berbeda untuk daerah yang sama.

“Ini kan yang parah ada SK ganda, yang dua-duanya juga sudah memenuhi mahar. Mahar diambil, SK-nya diganti, maharnya tidak dikembalikan, ini sudah mencoreng Partai Hanura,” kata Dadang Rusdiana seperti dinukil dari Kompas.com, Selasa (16/01).

Tentu kalian penasaran di daerah mana saja dugaan politik uang itu dilancarkan Oso. Berdasarkan pernyataan Dadang, praktik mahar politik tersebut sudah terjadi di beberapa wilayah seperti Purwakarta, Garut, Luwu, dan Tarakan.

“Ini aib, ya. Dia sudah buat SK, dibuat dengan Sekjen, kemudian besoknya dia cabut lagi SK itu, diambil, dan diminta kepada Sekjen untuk menandatangani SK yang berbeda. Ya, Sekjen menolak karena malu, dong,” sambung Dadang.

Parahnya lagi nih guys, masih menurut Dadang, Oso tetap ngotot melakukan perubahan SK meskipun Sekjen Hanura menolak. Jadi mau gak mau, suka gak suka, SK itupun akhirnya ditandatangani ketua umum dan wakil sekjen loyalis Oso. Imbasnya, pengurus Hanura di daerah pun kebingungan.

“Contoh di Purwakarta itu kan ramai terus, gontok-gontokan, karena DPC berpegang pada SK yang ditandangani ketua umum dan sekjen, kemudian ada calon lain mendaftar dengan SK lain,” jelas Dadang.

Kondisi rumit itulah yang akhirnya membuat Hanura kubu Dadang memutuskan untuk memecat Oso. Lalu, Hanura kubu Dadang pun akan segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dalam seminggu ke depan untuk memilih ketum definitif pengganti Oso.

Bahkan, setelah memberhentikan Oso, Hanura pun langsung menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Namun, kondisi itulah yang dibantah dan membuat Oso melawan dengan memecat Sarifuddin Sudding dari posisi sekjen.

“Saya tidak peduli apa yang diakukan oleh sekelompok orang-orang yang kecil, yang ingin merusak partai pasti akan kami lawan dan tertibkan,” kata Oso usai rapat koordinasi di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/01).

“Ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau nanti calon-calon dari legislatif DPR akan dikenai sumbangan Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Itu bohong,” jelas politisi kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat pada 18 Agustus 1950

Di sisi lain, Oso mengakui bahwa politik tidak akan lepas dari biaya-biaya politik. Namun, Oso menilai bahwa hal itu adalah normal dengan berbagai syarat dan yang terpenting transaksi uang tersebut bukan untuk kantong pribadi.

“Cuma harus sumbangan tulus ikhlas, tidak mengikat, tidak memaksa, dan resmi. Jadi, bukan untuk pribadi,” lanjut Oso.