Meneropong Siasat di Balik Ajakan Islah Kepada Moeldoko

​Drama dua Demokrat yang berlangsung selama beberapa pekan berakhir diwarnai dengan ditolaknya Demokrat versi Konferensi Luar Biasa Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan itu diumumkan Rabu (30/3/2021) langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

​Dalam konferensi pers, Yasonna menyebut pihaknya menggunakan rujukan AD/ART yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2020 lalu. Artinya, Kemenkumham mengakui Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, tapi tidak dengan KLB Deli Serdang yang diketuai Moeldoko.

​“Jika pihak KLB merasa AD/ART tak sesuai Undang-undang Parpol silakan digugat ke pengadilan sesuai ketentuan hukum berlaku,” kata Yasonna.

Ditolak tapi tak membuat Demokrat kubu Moeldoko patah arang. Beberapa saat sebelum keputusan, Demokrat kubu Moeldoko sempat menyatakan akan legowo, tetapi, toh, mereka kini mempersiapkan gugatan ke PTUN. 

Dan tanpa disangka, dari sisi berseberangan, manuver diajukan Demokrat kubu AHY. Ada tawaran Islah dari Demokrat AHY untuk Moeldoko dengan “hadiah” tiket dukungan untuk melenggang ke Pilgub DKI Jakarta. Syaratnya, Moeldoko mesti memperbaiki hubungan dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menyambut Hangat

Gagasan untuk Islah dan merangkul Moeldoko pertama digaungkan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik. Melalui cuitan di akun Twitternya, Rabu (31/3/2021), Rachland menyebut akan membuka pintu untuk Moeldoko bila ingin bergabung menjadi anggota Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.

“Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota partai pimpinan Agus Yudhoyono,” kata Rachland di akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik.

Rachland menyatakan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat juga akan membantu Moeldoko jika memiliki keinginan maju di Pilkada DKI Jakarta mendatang. Lalu dia pun menyebut syarat apa saja yang mesti diambil Moeldoko jika hendak bergabung dengan Demokrat AHY.

“Satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehormatannya sendiri adalah dengan mengakui kesalahan, merangkul kembali etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat ia buang, demi ambisi berkuasa yang menghalalkan semua cara,” katanya.

​Mengutip pemberitaan di CNN Indonesia, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani, mengatakan apa yang yang disampaikan Rachland Nashidik bisa menjadi pertimbangan Bappilu. Namun, lagi-lagi, Bappilu pun meminta Moeldoko menyadari kekeliruannya dan menempuh jalan kesatria untuk memperbaiki kesalahannya.

“Jika Moeldoko bersungguh-sungguh berkeinginan maju pada Pilgub DKI, karena Pilgub adalah kewenangan Majelis Tinggi Partai maka sudah sepatutnya Moeldoko memperbaiki hubungan dan memohon restu Ketua Majelis Tinggi Partai, Pak SBY,” ujar Kamhar.

Mungkinkah Moeldoko Gabung?

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai tawaran dari Demokrat kubu AHY kepada Moeldoko bisa jadi merupakan tawaran yang baik. Namun jika diterima oleh Moeldoko bukan tidak mungkin justru malah menjadi hal yang buruk.

“Baik bener itu AHY memberi ruang untuk Moeldoko. Tapi ya malu pastinya kalau (Moeldoko) sampai terima,” kata pria yang akrab disapa Hensat itu.

Menurut Hensat, jika Moeldoko menerima tawaran ini, apapun alasannya, malah akan menunjukkan kepentingan dirinya mengambil alih Demokrat kemarin hanya untuk memenuhi syahwat  politik. Dan itu, kata Hensat, adalah hal yang tidak baik. “Enggak ada juga momentumnya,” kata dia.

Dalam konteks komunikasi politik, Hensat juga menduga, gagasan yang digaungkan Rachland untuk merangkul Moeldoko bahkan dengan tiket dukungan di Pilgub DKI adalah cara membuka tabir tujuan Moeldoko dalam pecah kongsi Demokrat kemarin.

“Kan kalau mau islah dan terus menerima diusung di Pilgub kan memang artinya ada syahwat kekuasaan yang besar dari pak Moeldoko,” ucap pendiri Lembaga Survei Kedai KOPI ini.

Tetap Tempuh Jalur Hukum

Sementara itu, Juru Bicara Partai Demokrat versi KLB Muhammad Rahmad menyebut pihaknya tetap solid dan akan menanggapi keputusan Pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat melalui jalur hukum. Mekanisme hukum  akan ditempuh untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama-sama. Ini juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Bapak Moeldoko taat hukum, tidak pernah menyalah gunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Rahmad.

DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko ini juga menghormati keputusan yang diambil oleh Pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat. Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat. Ini juga membuktikan bahwa Moeldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.

“Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat. Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa ramadhan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, Pemerintah dan kepada Bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam,” ujar dia.

Rahmad pun mengimbau kepada seluruh kader Demokrat pimpinan Moeldoko untuk tetap tenang, solid, bersatu dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. “Mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bersungguh-sungguh dengan ikhlas mengembalikan Partai Demokrat kepada khittohnya, yakni partai terbuka, demokratis, bersih, cerdas, dan santun,” ujar dia.​