Isu Terkini

Pasca Bom Makassar: Apa yang Bisa Pemerintah Lakukan?

OlehIrfan Muhammad

featured image
Unsplash/Esteshamul Haque Adit

Keberagamaan dan kedamaian Indonesia sekali lagi tercoreng. Ledakan bom bunuh diri yang belakangan diketahui dilakukan oleh anggota kelompok teror Jamaah Ansharu Daulah (JAD) di Gereja Katedral Makassar menjadi bukti bahwa ancaman gerakan ekstrem masih ada di sekeliling kita.

Direktur Riset SETARA Institue, Halili Hasan menilai, peristiwa bom bunuh di Makassar merupakan sinyal keras bagi seluruh pihak, terutama pemerintah untuk tidak pernah kendor dalam melaksanakan 'protokol' penanganan ekstremisme-kekerasan, baik di ranah pencegahan maupun penindakan. Ekstremisme-kekerasan yang didorong oleh stimulus ideologis tidak akan surut hanya karena pandemi. Tidak juga karena semakin baiknya perangkat instrumental serta institusional penanganan ekstremisme-kekerasan oleh negara.

"Di tengah konsentrasi tinggi pemerintah dalam penanganan dampak pandemi, perhatian pada penanganan ekstremisme-kekerasan tetap tidak boleh berkurang," kata Halili kepada Asumsi.co, Senin (29/3/2021).

Secara objektif harus diakui, pandemi menyerap begitu banyak mobilisasi sumber daya pemerintah untuk penanganan dampak pandemi, baik sumber daya finansial maupun non finansial. Sehingga, wajar jika ada pelemahan perhatian pada penanganan ekstremisme-kekerasan. Namun sebenarnya dari sisi intensi, political will, saat ini pemerintah sedang kuat-kuatnya dalam isu intoleransi, radikalisme dan ekstremisme-kekerasan.

Sementara program deradikalisasi BNPT sebenarnya sudah cukup efektif dalam menekan persebaran dan konsolidasi jaringan teror. Tapi BNPT tidak seharusnya sendirian pada isu ini.

“Selain itu, daya jangkau BNPT kan spesifik soal penanggulangan terorisme. Tapi soal penanganan enabling environment bagi terorisme, seharusnya tidak hanya mengandalkan BNPT,” ucap dia.

SETARA juga mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan komprehensif dan terukur untuk memitigasi dan melakukan penegakan hukum yang presisi sesuai dengan kerangka negara hukum. Hal itu untuk menjamin keselamatan seluruh warga.

Dalam rangka mitigasi dan pencegahan, belum lama ini Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE).

"Akselerasi penerapan Perpres tersebut secara komprehensif dan terukur mendesak untuk dilakukan dalam rangka mencegah berulangnya peristiwa seperti yang terjadi di Makassar," ujar dia.

Menurut Halili, pencegahan juga perlu melibatkan akar rumput mulai dari elemen masyarakat sipil hingga pemerintah Daerah. Halili menyebut, peran sipil dan pemda cukup signifikan memupus lingkungan pemicu bagi terjadinya ekstremisme serta membangun lingkungan yang toleran dan inklusif. Sehingga seluruh anak bangsa dapat hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan dalam kebinekaan.

"Penerimaan atas kebinekaan merupakan prediktor utama bagi keberhasilan penanganan ekstremisme kekerasan dan bagi penguatan kebinekaan," ucap dia.

Koordinator Jaringan Gusdurian --sebuah jaringan masyarakat yang bergerak di isu toleransi dan keberagaman-- Alissa Wahid menyebut kalau ledakan bom bunuh diri di Gereja Katerdal menjadi puncak gunung es ideologi ekstrem di Indonesia. Bibit dari gerakan ini sudah disemai lama oleh mereka yang anti pada perbedaan dan keberagaman.

Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur ini menyebut sudah saatnya semua pihak berperan pada penyebaran gagasan agama yang ramah. Alissa yakin, kekerasan dan kebencian tak pernah diajarkan oleh ajaran agama mana pun.

"Sudah saatnya menyebarkan gagasan agama yang ramah, serta memoderasi kehidupan beragama kita agar sesuai dengan ajaran agama yang menjadi rahmat bagi semesta," kata Alissa, Senin (29/3/2021).

Menurut dia, peristiwa intoleransi khususnya terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan jelas telah melanggar hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1). Dalam aturan itu menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dia pun meminta pihak keamanan untuk mengusut tuntas kasus ini.

Sementara untuk pemerintah daerah, Alissa meminta pemda melakukan pengamanan dan pemulihan korban pasca peristiwa. Serta memberikan jaminan kepada warganya untuk bisa beribadah dengan aman. “Meminta negara untuk lebih aktif mencegah berkembangnya ideologi ekstremis di semua level kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Alissa.


Share: Pasca Bom Makassar: Apa yang Bisa Pemerintah Lakukan?