Larang Mudik di Lebaran 2021: Pemerintah Harus Konsisten, Jangan Buat Bingung Masyarakat!

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy mengumumkan tak ada aktivitas mudik untuk Lebaran tahun ini. Kebijakan tersebut mengulang kebijakan tahun lalu saat COVID-19 belum lama menjadi pandemi.

Namun bisakah pemerintah berkomitmen pada larangan tersebut? Pertanyaan ini salah satunya muncul dari Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan. Menurut Irwan berkaca dari pengalaman tahun lalu, pemerintah dinilai gagal melarang mudik dan membuat bingung masyarakat.

“Jangan sampai sama kayak kemarin, di sisi lain melarang mudik tapi boleh pulang kampung," kata Irwan melalui pesan singkat kepada Asumsi.co, Jumat (26/3/2021) malam.

Agar pelarangan kali ini berjalan dengan baik, Irwan pun meminta aturan ini diikuti oleh regulasi yang tegas sesegera mungkin. Regulasi dibutuhkan karena pernyataan yang disampaikan oleh Muhadjir Effendy berbeda dengan yang pernah disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, Budi Karya justru menyampaikan bahwa pemerintah akan mengizinkan mudik lebaran 2021.

"Kemenhub di bawah Menko Maritim dan Investasi sehingga arahan Komisi V DPR sangat jelas adalah agar pemerintah, pada saat itu, memperhatikan isu strategis terkait keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan selama mudik itu," kata Irwan.

Dia juga mengingatkan agar aturan ini juga membatasi simpul-simpul transportasi publik seperti stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara. Jangan sampai di lisan pemerintah melarang mudik tapi faktanya semua alur transportasi laut, darat, dan udara malah mengalami lonjakan. Irwan pun mengingatkan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

“Konsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan akan menentukan apakah Indonesia akan segera terbebas dari pandemi COVID-19 atau tidak. Karena grafik cenderung menurun, kalau kita konsisten tentu harusnya tahun ini kita bisa atasi COVID-19 ini," ucap Irwan.

Bikin Blunder

Pada lebaran tahun lalu, memang sempat terjadi kerancuan aturan mudik. Presiden Joko Widodo bahkan membedakan antara mudik dan pulang kampung.

Hal itu disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan mengapa pemerintah tak melarang masyarakat mudik sejak penetapan tanggap darurat COVID-19 sehingga mata rantai penularan ke daerah bisa terputus sejak awal. Jokowi pun berdalih kalau yang dilakukan masyarakat adalah Pulang kampung.

"Kalau itu bukan mudik. Itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang. Karena anak istrinya ada di kampung, jadi mereka pulang," kata Jokowi menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam program "Mata Najwa".

Sementara mudik adalah pulang ke kampung halaman pada hari lebaran. “Kalau yang namanya pulang kampung itu yang bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung," ujar dia.

Arahan Satgas COVID-19: Jangan Mudik!

Satgas Penanganan COVID-19 (Satgas-COVID-19) telah jauh-jauh hari mengingatkan masyarakat untuk tak mudik saat hari libur atau perayaan hari besar. Hal itu dilakukan untuk meneka angka COVID-19 di Indonesia.

Masyarakat diminta mengisi liburan secara bijak agar tidak terpapar virus COVID-19. Karena saat ini pandemi belum berakhir, dan perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia sudah berjalan ke arah yang diharapkan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta Satgas Covid-19 daerah dan pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif terkait hal ini. Untuk masyarakat dianjurkan agar tidak berkerumun di berbagai tempat mengisi hari libur, terutama berbondong-bondong mendatangi tempat wisata."

"Langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kerumunan, mobilitas terkait perayaan hari raya tersebut, terutama kerumunan di destinasi liburan," Wiku memberikan keterangan pers perkembangan di Jakarta.

Penulis: Muhammad Irfan