Konflik Berkepanjangan Bisa Buat Basis Pendukung Demokrat Tak Terurus

Partai Demokrat dinilai harus tetap mampu menjaga organisasi dan basis-basis pendukungnya jika tidak ingin lemah menyambut Pemilihan Umum 2024 nanti. Ini diperlukan seiring sengketa yang membuat partai berlambang mercy ini terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu diketuai Agus Harimurti Yudhoyono, sementara kubu lain adalah kubu Konferensi Luar Biasa Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketuanya.

Pengamat Politik yang juga Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas kepada Asumsi, Senin (22/3/2021) menyebut, sulit untuk tidak melihat KLB Deli Serdang sebagai upaya pelemahan Partai Demokrat menuju pemilu 2024. Agar tidak lemah, maka sudah semestinya ada penguatan dari internal Demokrat yang bukan bagian dari KLB.

“Partai Demokrat pimpinan AHY memiliki peluang lebih baik untuk melakukan itu. Bahkan lebih jauh sangat mungkin membuat PD semakin kuat,” kata Abbas.

Abbas mengatakan hal itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, jaringan organisasi struktural di bawah AHY masih sangat stabil.

“Ditambah dengan jaringan legislatif dan kepala daerah yang telah dimenangkannya,” ucap dia.

Abbas mensinyalir konflik seperti ini akan memakan waktu yang panjang dan menguras tenaga. Itu seperti terjadi pada Partai Golkar dan PPP.

“Kedua belah pihak bisa terus saling gugat di pengadilan. Ini bisa menguras stamina dan perhatian para elite dari kedua belah pihak,” ucap dia.

Pelemahan Partai Demokrat akan terjadi jika konflik legal yang panjang ini membuat organisasi dan basis-basis pendukung tidak terurus. Kader mengalami demoralisasi dan kehilangan pegangan.

“Pada sejumlah kasus konflik partai sebelumnya, banyak kader partai yang berkonflik pindah ke partai lain,” ucap dia.

Sebelumnya, dua Demokrat berebut pengesahan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberi waktu tujuh hari bagi Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk melengkapi berkas terkait permohonan pengesahan pengurusan.

Menurut Yasonna, Kemenkumham baru bisa mengambil keputusan setelah meneliti berkas secara lengkap.

Sebelumnya, dikutip dari CNN Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar mengonfirmasi pihaknya telah menerima pendaftaran hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

Cahyo mengatakan surat permohonan tersebut berisi perubahan susunan kepengurusan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat.

Diketahui, hasil KLB Deli Serdang pada 5 Maret lalu menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum untuk menggeser posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kubu AHY sendiri meradang atas manuver yang melibatkan Moeldoko itu sejak awal Februari lalu. Manuver yang dilakukan Moeldoko pun dianggap tidak sah karena digelar KLB ilegal oleh sejumlah kader yang memang telah dipecat, dan tanpa seizin majelis tinggi Demokrat. AHY dan jajarannya pun telah memberikan bukti-bukti dokumen kepada Kemenkumham untuk tak menerima keputusan KLB ilegal itu.