Isu Terkini

Hari Air Sedunia, Gimana Akses Publik Terhadap Air Bersih di Tengah Privatisasi?

OlehIrfan Muhammad

featured image
Unsplash/Nathan Dumlao

Privatisasi dan komodifikasi air, yang selama ini terjadi, berdampak besar pada buruknya agenda pemulihan air di dunia, tak terkecuali Indonesia. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi menyebut, privatisasi air adalah solusi yang ditawarkan para pendukung pasar bebas untuk menjawab sulitnya akses pada air bersih.

Dalam diskusi tentang peringatan Hari Air Sedunia yang digelar secara daring, Senin (22/3/2021), Tubagus menyebut kalau privatisasi air membuat air terbatas hanya pada nilai ekonomi dan komoditas semata. Padahal dalam air melekat juga nilai sosial, budaya, ekologis, bahkan religius.

"Namun air yang saat ini jumlahnya makin terbatas dan sulit diakses kemudian diperebutkan oleh banyak populasi dan ditangkap oleh pendukung pasar bebas dengan menjadikan air sebagai komoditas ekonomi dan privatisasi sebagai solusinya," kata Tubagus.

Dengan demikian, hak atas air hanya mengalir kepada pemberi nilai ekonomis terbesar.

Sebagai sumber kehidupan, air mestinya menjadi barang publik yang bukan hanya mudah, tetapi harus bisa diakses oleh siapa saja. Sementara privatisasi tadi justru menimbulkan konflik akan hak publik atas air yang tidak hanya melibatkan konflik vertikal tetapi juga horizontal.

Belum lagi, krisis air dan ekologi yang terlihat dari terjadinya bencana banjir di musim hujam, sumur kering di musim kemarau, dan mahalnya harga air bersih.

"Bahkan 14 sampai 18 kecamatan di Jakarta rawan kekeringan. Jadi privatisasi ini berseberangan dengan agenda pemulihan," ucap dia.

Berdasarkan data yang dimilikinya, untuk Jakarta saja, tingkat pencemaran air sudah terasa semakin berat sejak awal 80-an saat Jakarta mengalami tekanan industri yang sangat tinggi. Di era ini, hampir seluruh media lingkungan di Jakarta, baik air tanah, permukaan dan sungai terjadi pencemaran.

"Tahun 1989 saja sumber air di Jakarta cukup mengalami pencemaran yang cukup tinggi. Bahkan parameter BOD (Biological Oxygen Demand) sebagian besar sungai di Jakarta sudah melampaui ambang batas," ucap dia.

Hal ini tentunya tidak begitu saja membaik. Alih-alih menunjukkan pemulihan, kondisi air di Jakarta bahkan semakin rentan.

Mengacu pada data Walhi, kondisi media lingkungan di Jakarta sepanjang 2013 sampai 2017 tidak banyak berubah. Kualitas air waduk terus mengalami pencemaran dengan angka yang signifikan terkait pencemaran berat. Di 2013 angkanya 20 persen dan di 2017 meningkat tajam jadi 57 persen.

"Begitu yang terjadi di dalam kualitas air tanah kita. Tahun 2013 kategori tercemar berat 12 persen, terus mengalami hal yang sama sampai hari ini. Air sungai 50 persen di 2013, di tahun 2017 menjadi 61 persen," ucap dia.

Sementara dalam agenda privatisasi air di Indonesia, kalau mengacu pada paradigma Bank Dunia, air yang diperoleh masyarakat dengan cara yang murah dan bahkan gratis dinilai tidak efisien dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, agenda Bank Dunia dengan kebijakan ekonomi liberalnya melihat kelangkaan ini sebagai ceruk pasar.

"Pembuatan UU Sumber Daya Air tahun 2004 juga hanya memberi legitimasi pada proses privatisasi dan komodifikasi air di Indonesia," ucap dia.

Dengan begitu, WALHI melihat kalau krisis air yang terjadi di Jakarta, lebih luas lagi Indonesia, seakan dibiarkan untuk diisi oleh privatisasi tadi. Itulah mengapa akses air yang mudah untuk semua berjalan sangat lambat.

"Ketika kualitas dan kuantitas air mengalami kelangkaan ini jadi pasar, maka air tidak bisa diakses oleh publik dengan harga yang murah. Selama model ekonominya masih menggunakan ekonomi pasar, selama masih menggunakan kebijakan neolib, bencana ekologis yang berdampak pada sulitnya mengakess air akan semakin sulit,' ucap dia.

Sementara itu, mengutip pernyataan peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Heru Santoso di laman 
lipi.go.id, dalam waktu 10 tahun mendatang, beberapa pulau di Indonesia akan menderita krisis air parah. Dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat hingga 2030.

Data itu menyebut proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan dan Jawa diprediksi akan mengalami peningkatan defisit air sampai tahun 2070.

Menurut Heru, faktor terbesar penyebab krisis air di Jawa adalah perubahan iklim. Ada perubahan siklus air yang membuat lebih banyak air yang menguap ke udara karena peningkatan temperatur akibat perubahan iklim dan mempengaruhi keseimbangan neraca air. Oleh karena itu, hendaknya saat ini kita semua bisa bijak dalam mnggunakan air bersih.

Hari Air Sedunia diperingati setiap 22 Maret diseluruh dunia. Mulanya, Ide peringatan ini diumumkan secara resmi pada Sidang Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 22 Desember 1992.

Pada tahun 2021, tema yang diambil untuk Hari Air adalah Valuing Water atau menghargai air agar tidak semena-mena terhadap air di manapun kita berada. Sebab, air merupakan komponen utama dalam kehidupan di dunia ini.

Share: Hari Air Sedunia, Gimana Akses Publik Terhadap Air Bersih di Tengah Privatisasi?