Politik

Konsisten Tolak Tiga Periode, Jokowi Harus Kebal Bisikan

OlehDesika Pemita

featured image
Instagram/Jokowi

Isu periode jabatan Presiden bertambah tengah muncul di masyarakat. Kabar tersebut tentu mengganggu pemerintah saat ini. Khawatir dianggap haus kekuasaan. Untuk meredam kabar tak sedap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah kabar tersebut.

Langkah cepat Jokowi mendapatkan apresiasi berbagai pihak. EksternalPakar hukum tata negara, Refly Harun menilai konsistensi Jokowi untuk tidak tergoda mendukung perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode harus dilakukan dengan mewaspadai faktor eksternal.

Dalam diskusi daring yang digelar Radio MNC Trijaya, Sabtu (20/3/2021), Refly menyebut bisikan dari orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan inilah yang berbahaya. Merujuk sejarah, Refly menyebut hal serupa juga terjadi pada Presiden Sukarno dan Soeharto.

Menurut dia, di masa Orde Lama, meski tidak dibatasi, Presiden bisa dipilih lagi setelah menjabat selama lima tahun. Namun, ada politisi yang tak kurang akal sehingga menjadikan Sukarno saat itu presiden seumur hidup.

"Ini belum diubah konstitusinya, perilakunya sudah begitu," kata Refly.

Hal yang sama juga terjadi pada Soeharto yang selama 32 tahun terus disepakati oleh MPR sebagai calon tunggal.

"Watak orang yang menikmati kekuasaan hari ini selalu berpikir siapa yang menjabat sekarang itulah yang terbaik," kata Refly.

Oleh karena itu, ketika dihadapkan isu perpanjangan masa jabatan, seputar Istana juga harus satu suara dengan Presiden yang dalam hal ini menolak. Refly menilai ke depan koalisi partai di pemerintahan pun pasti memiliki kepentingannya masing-masing.

"Misal, kalau agenda itu didorongkan apakah Gerindra mau? Karena Gerindra dengan Prabowo-nya pasti berpikir wah ini saatnya karena tidak ada lagi pesaing yang menjegal dua kali," ucap dia.

Belum lagi, Refly mengatakan Partai Nasdem yang akan menggelar konvensi untuk persiapan Pilpres 2024. Kemudian ada Partai Golkar dengan Airlangga Hartarto yang mulai melakukan safari politik.

"Nah, kepentingan elite di seputar kekuasaan yang berbeda-beda ini menurut saya akan menjadi halangan juga untuk realisasinya tiga periode tersebut," ucap dia.Sebelumnya, wacana untuk menambah periode jabatan Presiden menjadi tiga periode kembali mengemuka.

Kali ini ucapan tersebut keluar dari mulut Amien Rais.Meski konteksnya menolak, Amien menyebut kalau ada upaya mengubah batasan periode jabatan Presiden melalui amandemen 1945. Dalam tayangan video yang beredar di YouTube, Senin (15/3/2021), Amien berujar skenario itu muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Presiden Joko Widodo melihat masa depannya.

Isu ini lantas ramai dan langsung ditanggapi oleh Jokowi pada hari yang sama. Melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi menegaskan tak ada niat dan tak berminta menjadi presiden tiga periode.

Alasan Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia

Pembatasan masa jabatan Presiden menjadi hanya dua periode tercantum pada UUD 1945 pasal 7 amandemen pertama yang merupakan buah dari reformasi. Amandemen pertama dilakukan pada 1999.Sebelum amandemen, Pasal 7 UUD 1945 berisi bahwa presiden dan wakilnya memiliki masa jabatan selama lima tahun. Apabila telah selesai, dapat dipilih kembali tanpa ada batasan berapa kali periode diperbolehkan menjabat.

Namun, pasal 7 UUD 1945 mengalami amandemen bukan hanya sekali. Pada 2001, pasal ini mengalami perubahan dalam UUD 1945 amandemen ketiga dengan menambahkan pasal 7A, 7B, dan 7C.

Sementara untuk Pasal 7 yang utama, isinya masih seperti pada amandemen pertama dan tidak direvisi. Di Pasal 7A disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR jika melakukan pelanggaran pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Sementara itu, pada Pasal 7B dijelaskan tentang tata cara eksekusi usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh DPR, yang nantinya melibatkan Mahkamah Konstitusi. Terakhir, Pasal 7C menegaskan, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.

Penulis: Irfan Muhammad

Share: Konsisten Tolak Tiga Periode, Jokowi Harus Kebal Bisikan