Isu Terkini

Perpres Investasi Miras Dicabut Dinilai Jadi Polemik yang Permalukan Jokowi

OlehRay Muhammad

featured image

Foto: Biro Pers Setpres

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah cepat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut Peraturan Presiden (perpres) izin investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol.

Ia menilai, keputusan dibatalkannya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken Jokowi pada 2 Februari 2021 ini, sebagai sikap pemerintah mendengar suara publik.

"Pertama apresiasi karena beliau mendengar suara publik. Kedua, jadikan pelajaran bahwa membangun bangsa mesti memegang prinsip," katanya kepada Asumsi.co, Rabu (3/3/21).

Teken-Cabut Perpres oleh pemerintah jangan sampai terulang

Mardani mengingatkan soal komitmen pemerintahan Jokowi sejak periode pertama yang akan fokus kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dirinya mengharapkan, jangan sampai ke depan pemerintah membuat kebijakan yang justru kontra terhadap program prioritas pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Pak Jokowi yang secara pribadi menegaskan arah pembangunan SDM sebagai prioritas utama. Pencabutan Perpres ini, sangat menyelamatkan program prioritas Pak Jokowi," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya juga penting agar Kepala Negara mendalami soal penyebab perizinan investasi miras bisa masuk ke dalam Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal ini. Hal ini untuk menghindari kesan bahwa Presiden asal teken Perpres tanpa membacanya terlebih dahulu, kemudian begitu berpolemik langsung panik mencabutnya.

"Bagus jika Pak Jokowi mencoba menelisik bagaimana Perpres itu bisa memuat izin investasi Miras. Ini memalukan Pak Jokowi dan jangan sampai terulang lagi," tutur Mardani.

Polemik Perpres Investasi Miras akibat tak ada ruang konsultasi publik

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menyebut munculnya polemik Perpres ini disebabkan karena saat penyusunannya tidak melibatkan ruang konsultasi publik.

Ia pun menyayangkan, pencabutan Perpres baru dilakukan setelah ramai gelombang penolakan akibat penerbitan Perpres ini.

"Ini kan, penyebabnya karena kecenderungan monopoli di pemerintah dalam penyusunan aturan, serta kurangnya konsultasi politik. Barulah ketika sudah diteken, banyak pihak protes baru dicabut," ujarnya.

Ray menyayangkan kurangnya sensitivitas lingkaran Istana dalam menyikapi isu ini. Menurutnya manajemen di sekitar Presiden perlu dipertanyakan.

"Hampir banyak aturan yang minim konsultasi publik mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, Minerba sampai Perpres ini. Seharusnya perlu ada insting bagaimana respon masyarakat sebelum membuat aturan. Jangan sampai terus menerus menantang publik. Presiden dipermalukan karena Perpres ini," pungkasnya.

Share: Perpres Investasi Miras Dicabut Dinilai Jadi Polemik yang Permalukan Jokowi