Isu Terkini

Perpres Investasi Miras, PKS: Pemerintah Abaikan Aspek Sosial dan Keamanan

OlehRay Muhammad

featured image

Foto: DPP PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021, tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang juga mengatur soal investasi minuman beralkohol (minol) dan minuman keras (miras). Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut Perpres ini sangat mengundang polemik di tengah masyarakat.

Ia menyebut, persoalan Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021 ini sebagai pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sebagai ironi bangsa.

"Mengejutkan dan mengecewakan. Perpres yang memperbolehkan investasi miras ini bukan soal agama semata, tetapi ini masalah SDM (sumber daya manusia) bangsa. Ironi ketika Pak Jokowi katanya fokus pembangunan SDM, justru miras malah dimudahkan investasinya," tutur Mardani kepada Asumsi.co, Selasa (2/3/21).

Mardani mengungkapkan, semua kajian sudah menyatakan bahwa ketergantungan kepada miras ini berbahaya dan bisa merusak generasi bangsa. Bahkan, bahaya ketergantungannya menurutnya hampir setara dengan narkoba.

"Kalau kita berpikir rasional kan, demikian. Investasi miras dipermudah, pastinya membuat lebih banyak diperjualbelikan dan masyarakat kita bisa dengan mudah mengonsumsinya," imbuhnya.

Perpres Investasi Miras Bangkitkan Kekuatan Kapitalisme

Mardani menginngatkan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol.

Perda ini secara ketat diberlakukan di sana karena tindak kriminal yang dilakukan akibat minuman keras semakin meningkat. Salah satu poin Perda pun secara tegas menyebutkan larangan miras di Manokwari lantaran menyebabkan masalah sosial dan keamanan di sana.

"Bahwa berdasarkan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat, agar minuman beralkohol ditiadakan dari Kabupaten Manokwari, karena telah menimbulkan berbagai dampak negatif yakni terjadinya kriminalitas, patologi sosial, yang bermuara pada rusaknya ahklak dan moral serta menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif," demikian bunyi poin (b) pertimbangan penerbitan Perda tersebut.

"Saudara kita yang di Manokwari bahkan sudah punya Perda yang menolak miras. Tidak ada manfaatnya perpres ini kecuali merusak generasi bangsa," ungkapnya.

Sementara itu, menyikapi pandangan sejumlah pihak yang menyebut Perpres ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal (local wisdom), Mardani menyatakan sama sekali tak setuju.

"Kalau ada yg bilang di beberapa tempat ini local wisdom, memang ada (miras) produksi lokal. Nah, justru dengan adanya Perpres ini, semua bisnisnya akan habis akan diambil oleh kekuatan kapitalis. Oleh sebab itu, PKS menolak dan meminta untuk membatalkannya," jelas dia.

Pemerintah Dinilai Cuma Pikirkan Urusan Bisnis

Politikus kelahiran Jakarta ini memahami, saat ini pemerintah membutuhkan berbagai bentuk investasi demi mengatasi masalah ekonomi bangsa yang terdampak pandemi COVID-19. Namun, menurut Mardani bukan berarti juga membiarkan investasi yang membahayakan masa depan bangsa.

"Kebijakan ini, jelas hanya memperhatikan kepentingan ekonomi dan investasi (pebisnis), tapi mengabaikan aspek sosial & keamanan," ujarnya.

Ia pun mengutip data Badan Kesehatan Dunia (WHO) terkini, bahwa konsumsi alkohol menyebabkan kematian dan kecacatan relatif di awal kehidupan. Bahkan, berdasarkan data itu disebutkan miras lebih banyak memicu kematian di kalangan remaja secara global.

"13,5% dari semua kematian di kalangan remaja yang berusia 20 hingga 29 tahun disebabkan oleh alkohol. Ini kan, bisa memicu masalah sosial dan kalau miras dibiarkan luas peredarannya untuk dikonsumsi, tentu bisa memunculkan masalah keamanan yang kompleks," pungkas Mardani.

Share: Perpres Investasi Miras, PKS: Pemerintah Abaikan Aspek Sosial dan Keamanan