Isu Terkini

Hari Pertama, Biden Lucuti Warisan Trump dan Memulai 17 Kebijakan

OlehRamadhan

featured

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden langsung tancap gas tak lama setelah dilantik sebagai presiden ke-46, Rabu (20/1/21). Ia menandatangani 15 perintah eksekutif dan dua kebijakan lain. Politikus berusia 78 tahun itu juga menghapus sejumlah kebijakan pendahulunya, Donald Trump.

Menandatangani sejumlah perintah eksekutif di depan wartawan di Oval Office, Rabu (20/1) sore, Biden mengatakan, tidak ada waktu yang boleh terbuang dalam mengeluarkan perintah, memorandum, dan arahan eksekutif.

Di hari pertamanya bekerja, Biden langsung menyingkirkan kebijakan buruk Trump soal penanganan pandemi COVID-19, mengembalikan agenda lingkungan, melucuti kebijakan anti-imigrasi Trump, hingga mendorong pemulihan ekonomi, seperti dikutip dari The Guardian.

Selain itu, Biden juga memerintahkan penghentian pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko yang diperintahkan Trump, mengakhiri larangan perjalanan dari sejumlah negara mayoritas muslim, menyatakan niatnya bergabung kembali dengan Paris Climate Accord dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta mencabut persetujuan pipa minyak Keystone XL.

Apa aja sih kebijakan yang diambil Biden di hari pertamanya?

  1. “100 Days Masking Challenge”

Joe Biden menyerukan terkait penggunaan masker secara nasional dan menerapkan jaga jarak kepada seluruh warga AS. Langkah ini tentu saja untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Negeri Abang Sam.

2. Menata kembali koordinasi penanganan pandemi COVID-19

Joe Biden kembali membentuk Directorate for Global Health Security and Biodefense, yang sebelumnya pernah ada di era Presiden Barack Obama. Mereka tergabung dalam Dewan Keamanan Nasional setelah epidemi Ebola 2014.

Direktorat ini sempat dibubarkan di era pemerintahan Trump. Biden dan penasihat kampanyenya berpendapat bahwa langkah pembubaran tersebut justru menurunkan kesiapan pemerintah AS menghadapi pandemi COVID-19.

Biden juga akan secara resmi menerapkan "response coordinator" yang akan melaporkan kepada presiden tentang vaksin, pengujian dan produksi, suplai, dan distribusi peralatan pelindung diri.

Jeff Zients, ditunjuk sebagai sosok yang akan mengawasi tim COVID-19 selama masa transisi kepemimpinan Biden.

3. Langsung kembali bergabung dengan WHO

Di era Trump, AS secara mengejutkan keluar dari WHO. Namun, Biden langsung membawa negaranya untuk bergabung kembali sebagai pemimpin aktif di WHO.

4. Memperpanjang moratorium penggusuran dan penyitaan

Untuk melakukan ini, Biden akan meminta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit untuk menerapkan kembali dan memperpanjang moratorium yang sudah tidak berlaku hingga setidaknya 31 Maret.

Presiden Biden juga akan meminta Departemen Pertanian, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, dan Veteran untuk memperpanjang moratorium penyitaan untuk hipotek yang didukung oleh federal.

"Langkah-langkah darurat ini penting," kata penasihat ekonomi utama Biden Brian Deese dalam panggilan telepon dengan wartawan, "Ada lebih dari 11 juta hipotek yang dijamin oleh Departemen Pertanian, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, dan Veteran yang akan diperpanjang."

5. Pinjaman siswa 10.000 dolar AS

Penasihat Biden menegaskan Biden masih mendukung janji kampanyenya untuk membatalkan pinjaman siswa senilai 10.000 dolar AS, tetapi ini akan memakan waktu karena harus melalui Kongres.

6. AS kembali bergabung dengan Perjanjian Iklim Paris

AS bergabung dengan Perjanjian Iklim Paris di bawah pemerintahan Obama dan dipimpin oleh John Kerry ketika dia menjadi menteri luar negeri. Namun AS keluar saat dipimpin oleh Donald Trump dan kini segera bergabung lagi.

Pemberlakuan rencana bergabungnya AS ini akan memakan waktu 30 hari.

7. Cabut izin pembangunan pipa Keystone XL

Penasihat iklim Biden, Gina McCarthy menjelaskan bahwa pemerintahan Biden akan mengevaluasi 100 izin yang ditandatangani oleh pemerintahan Trump yang dipandang oleh pemerintahan baru sebagai langkah yang merusak lingkungan. Mencabut izin, secara efektif akan membatalkan pipa Keystone.

8. Meningkatkan kesetaraan

Penasihat Kebijakan Dalam Negeri Biden, Susan Rice menjelaskan bahwa Presiden Biden ingin setiap badan federal meninjau kebijakannya dalam program dan tindakan mereka.

Misalnya, Kantor Manajemen dan Anggaran akan menganalisis apakah uang federal didistribusikan secara merata ke komunitas baik itu kulit hitam atau kulit putih, dan tempat lain yang membutuhkan.

Rice juga mengatakan Komisi 1776 Trump yang "berbahaya", 18 anggota dewan yang dirumuskannya pada September, akan dibubarkan. Tujuan komisi tersebut adalah untuk mempelajari kekhawatiran presiden bahwa sistem pendidikan Amerika mengambil pendekatan yang terlalu liberal terhadap sejarah Amerika.

9. Warga non-Amerika bakal ikut disensus

Pada sensus penduduk Juli 2020, warga Amerika yang tidak berdokumen tidak masuk dalam sensus, sehingga memengaruhi alokasi uang federal.

Biden "akan memastikan bahwa Biro Sensus memiliki waktu untuk menyelesaikan penghitungan populasi yang akurat untuk setiap negara bagian" dan bahwa "ia kemudian akan memberikan kepada Kongres pembagian yang adil dan akurat sehingga sumber daya federal digunakan secara efisien dan didistribusikan secara adil untuk dekade berikutnya."

10. Memperkuat perlindungan diskriminasi di tempat kerja

Terkait orientasi seksual dan identitas gender, Biden akan memperkuat perlindungan dari tindakan diskriminasi di tempat kerja.

11. Mempertahankan program "Dreamers"

Program "Dreamers" ini untuk anak muda Amerika yang tidak berdokumen. Biden, dalam perintah eksekutif ini, menyerukan kepada Kongres untuk memberikan status permanen dan kemudahan dalam mengurus kewarganegaraan bagi para "Pemimpi" ini.

Hampir satu juta orang muda tidak berdokumen yang berada di negara tersebut, yang dilindungi dari deportasi oleh Obama. Awalnya Pemerintahan Trump menentang undang-undang tersebut tetapi Mahkamah Agung mendukungnya.

12. Menghapus kebijakan "Muslim Travel Ban"

Biden menghapus larangan perjalanan dan imigrasi ke AS dari Suriah, Iran, Sudan, Libya, Somalia, Yaman, Eritrea, Nigeria, Myanmar, Kyrgyzstan, dan Tanzania.

Departemen Luar Negeri juga diinstruksikan untuk mulai membuka kembali aplikasi visa untuk negara-negara tersebut.

13. Ubah prioritas penangkapan di Imigrasi dan Bea Cukai (ICE)

Biden mencabut perubahan yang dibuat Trump pada minggu pertama masa kepresidenannya pada tahun 2017 untuk memperketat imigrasi.

Namun, tim Gedung Putih Biden yang baru menyatakan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri, dalam kemitraan dengan lembaga lain, akan "menetapkan kebijakan penegakan imigrasi sipil yang akan melindungi rakyat Amerika dan sejalan dengan nilai dan prioritas kami."

14. Menghentikan pembangunan tembok perbatasan

Biden akan mengakhiri deklarasi darurat nasional yang dilakukan oleh pemerintahan Trump termasuk pembangunan tembok perbatasan di wilayah selatan.

15. Perlindungan terhadap kelompok Liberia

Program ini kembali diperpanjang Biden sehingga Orang Liberia yang telah berada di AS selama bertahun-tahun bakal bisa tinggal lebih lama di negara tersebut. Masa tinggalnya akan diperpanjang satu tahun, hingga 30 Juni 2022.

Awalnya, Trump sempat mempertimbangkan untuk mengakhiri penangguhan ini, sebelum akhirnya memperpanjang program ini.

16. Membekukan tindakan regulasi administrasi Trump di menit-menit terakhir

Secara teknis, kepala staf Gedung Putih Ron Klain akan didakwa melakukan ini, dan sebuah memo presiden akan secara resmi dikeluarkan, yang menyatakan peraturan yang akan dibekukan.

17. Etika

Joe Biden ingin setiap eksekutif yang ditunjuk, untuk menandatangani janji etika. Sumpah itu juga menuntut janji pegawai federal "untuk menegakkan kemerdekaan Departemen Kehakiman".

Share: Hari Pertama, Biden Lucuti Warisan Trump dan Memulai 17 Kebijakan